Universitas Muhammadiyah Makassar Mendorong Pemenuhan Insinyur Profesional Indonesia, Makassar, 6 April 2019

Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) kembali menggelar sidang majelis penilai kandidat Insinyur Profesional Madya yang kali ini diselenggarakan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi selatan Tanggal 6 April lalu. Ujian Calon Insinyur Profesional ini diikuti oleh 13 staff tenaga pengajar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah (Unismuh)Makassar. BKS PII mengutus tiga Majelis Penilai yakni Ir. Wahyu Hendrastomo, MT, Ir. Andi Taufan Marimba, MM., MBA dan Ir. Habibie Razak, MM., ASEAN Eng.

Acara dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Unismuh Makassar, Ir. Hamzah Al Imran, ST., MT. Dalam sambutannya Ir. Hamzah menyampaikan bahwa saat ini Unismuh Makassar sedang dalam proses penilaian oleh Kementerian Ristek Dikti untuk pendirian Program Profesi Insinyur (PPI) dan mengingat bahwa salah satu syarat utama untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan program profesi ini adalah terpenuhinya minimum 7 staff pengajar tersertifikasi Insinyur Profesional Madya. “Kami berharap kegiatan siding MP BKS PII ini bisa sering diadakan di Makassar dan Unismuh tentunya akan menggunakan momen ini untuk terus menambah tenaga pengajar/dosen tersertifikasi IPM” sambut Dekan Teknik Unismuh Makassar ini.

Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) di Makassar dan di Indonesia Timur baru dibuka di 2 universitas setidaknya hingga saat ini yakni Universitas Muslim Indonesia (UMI) sebagai universitas pertama di Indonesia yang melahirkan Insinyur pertama dan berhak dengan gelar ‘Insinyur” di ijazahnya. Universitas kedua, Universitas Hasanuddin yang juga saat ini gencarnya membuka pendaftaran baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Di antara kandidat Insinyur Profesional Madya ini Dr. Ir. Rakhim Nanda, MT, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar, Kepala Program Studi Teknik Keairan Ir, Andi Makbul Syamsuri, ST. MT dan beberapa dosen lainnya. Dr. Rakhim Nanda adalah alumni angkatan pertama Universitas Muhammadiyah Makassar dan merupakan salah satu dari alumni terbaik Fakultas Teknik yang terus mendorong didirikannya PSPPI Unismuh ini.

Seminar dan Dialog Nasional HIMPUNI Milenial Indonesia dalam Ekonomi Kreatif di Era Industri 4.0

Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (HIMPUNI) menggelar Seminar dan Dialog Nasional bertajuk “Milenial Indonesia dalam Ekonomi Kreatif di Era Industri 4.0” yang diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran Jakarta Utara, hari Rabu, 3 April 2019. Seminar dan Dialog Nasional ini dibuka oleh Koordinator Presidium II HIMPUNI Ir. Budi Karya Sumadi. Budi dalam sambutannya menyatakan bahwa HIMPUNI akan terus mendorong para milenial Indonesia di dalam menekuni ekonomi kreatif di era industri 4.0 ini. Pemerintah juga kata Budi Karya berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong Industri Indonesia, baik itu UMKM nya maupun sektor lain yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur.

Acara ini menghadirkan beberapa pembicara dari dalam dan luar negeri. Duta Besar Korea untuk Indonesia Mr. Kim Chang-Beom hadir memaparkan success story of creative economy di Korea. Mr. Kim mempresentasekan tentang K-Wave di Korea yang oleh Dr. Joseph Nye (Harvard University Professor) adalah growing popularity of all things in Korean, from fashion and film to music and cuisine”. Mr. Kim sangat optimis dengan belajar dari model K-Wave di Korea and model ekonomi ekonomi kreatif di dunia, Indonesia bisa lebih baik dari lainnya apabila terus dikembangkan lebih serius lagi.

Gita Gutawa sebagai pembicara kedua memaparkan bagaimana industri musik dunia mengalami perubahan fase yang dikenal dengan The Four Key Phases of the Evolution of Digital Music antara lain Rise of Privacy Networks in 1999, Rise of Download Stores in 2003, Rise of Screaming Services in 2008 dan Rise of Curated and Listen Services in 2013/2014. Gita melihat bagaimana industri musik dunia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. “It is inevitable” tambah Gita.

Pembicara ketiga adalah Triawan Munaf kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia memaparkan hal senada bahwa  “Baru di era pemerintahan kali ini bidang Ekonomi Kreatif mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang dibuktikan dengan didirikannya badan khusus yang mengurusi ekonomi kreatif ini”. Munaf dalam slidesnya menuliskan “bahwa ekonomi kreatif merupakan kekuatan ekonomi dunia saat ini karena berhasil menghasilkan setidaknya 4.3 Trilyun USD yakni sekitar 6.3 persen dari PDB dunia, adalah pendapatannya bahkan 20% lebih besar dari ekonomi Jerman”.

Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang juga merupakan bagian dari HIMPUNI mengutus beberapa pengurusnya menghadiri seminar dan dialog nasional ini antara lain: Ir. Haedar A. Karim – Ketua Ikatan Alumni Teknik Unhas, Ir. Sapri Pamulu, PhD Wakil Sekjend IKA Unhas, Ir. Habibie Razak – Ketua Badan Otonomi Pengembangan Profesi Insinyur, Suardi Herik Wakil Sekretaris Eksekutif IKA Unhas, Laode Atri Munanta dan beberapa pengurus IKA Unhas lainnya. Acara yang dihadiri oleh setidaknya 1500 peserta dari berbagai komponen dan profesi penggiat ekonomi kreatif memenuhi ballroom JIEXPO Kemayoran. Keunikan dan kelucuan Cak Lontong sebagai moderator pada seminar dan dialog nasional HIMPUNI kali ini juga merupakan daya tarik tersendiri buat para milenial mengikuti acara ini hingga selesai.

 

 

 

Bangun Energi dan PII Gelar Knowledge Sharing Seputar Sertifikasi Profesional PII, AACE, AAPM

Bangun Energi bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia menggelar knowledge sharing session dengan topik sertifikasi profesional PII, AACE dan AAPM. Sharing session ini menghadirkan dua pembicara: Ir. Ade Irfan, MBA membawakan topik tentang sertifikasi professional asosiasi internasional American Association of Cost Engineer (AACE) dan American Academy of Project Management (AAPM) dan Ir. Habibie Razak memaparkan perkenalan sistem sertifikasi Insinyur professional PII dan sertifikasi insinyur internasional di hadapan 15 peserta knowledge sharing session kali ini.

Ir. Ade dalam paparannya memberikan perbedaan mendasar antara AACE dan AAPM. AACE adalah  organisasi non-profit yang berdiri di tahun 1956 yang fokus mengelola beberapa program sertifikasi yang membutuhkan ketaatan pada kode etik dan melulusi ujian terkait costing and scheduling. Bagi para kandidat untuk mengikuti program ini wajib memiliki pengalaman industri termasuk kewajiban mengikuti program resertifikasi melalui program pengembangan berkelanjutan atau resertifiikasi. Ada beberapa jenis sertifikasi di bawah AACE antara lain: Certified Cost Technician, Certified Scheduling Technician, Certified Cost Professional (formerly Certified Cost Consultant / Certified Cost Engineer), Certified Estimating Professional, Certified Forensic Claims Consultant, Decision & Risk Management Professional, Earned Value Professional, Planning & Scheduling Professional.

Sertifikat Certified Cost Professional (CCP) di industri minyak dan gas yang banyak diminati oleh para engineer Indonesia memberikan kesempatan buat kawan-kawan kita untuk bekerja dan mendapatkan benefit yang tinggi bukan hanya di dalam negeri tapi terlebih lagi ketika mereka bekerja di perusahaan migas bonafide di dunia seperti Saudi Aramco, Qatar Gas, Shell, Chevron dan oil & gas corporation sejenis. Ir. Ade menyebutkan bahwa butuh persiapan yang sangat intens untuk bisa lulus ujian CCP di samping kewajiban untuk membuat technical paper dengan topik project costing.

Sertifikat kedua yang dibahas adalah sertifikasi manajemen proyek yang dikeluarkan oleh American Academy of Project Management (AAPM). Salah satu sertifikat yang dikeluarkan adalah Master Project Manager (MPM) yang setara dengan Project Management Professional (PMP) yang dikeluarkan oleh Project Management Institute (PMI). Ir Ade dalam paparannya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyiapkan diri menghadapi ujian MPM dan PMP. Hasilnya, Ir. Ade mampu melulusi kedua program sertifikasi tadi. Ir. Ade juga adalah Sekretaris Jenderal Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM PII).

Pembicara kedua Ir. Habibie Razak dari Badan Pelaksana Diklat Profesi dan Komite Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) PII Pusat membuka perkenalan sertifikasi Insinyur Profesional yang dibagi ke dalam tiga level yakni Insinyur/Insinyur profesional pratama (IPP), insinyur profesional madya (IPM) dan insinyur profesional Utama (IPU). PII adalah organisasi yang diberikan mandat oleh UU No. 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran untuk melakukan pembinaan keinsinyuran termasuk di dalamnya mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI). Dalam paparannya Habibie menyampaikan setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU No.11/2014 ini disahkan maka setiap Sarjana Teknik/Pendidikan Teknik/Setara Teknik wajib untuk mengikuti program sertifikasi PII dan mendapatkan STRI tadi.

Setelah tersertifikasi minimum level Insinyur professional madya (IPM), Insinyur Indonesia juga bisa melanjutkan sertifikasi insinyur ini ke level ASEAN dan Asia Pasifik. Di tingkat ASEAN, engineer kita bisa registrasi ke ASEAN Engineer register yang dikeluarkan oleh AFEO dan sertifikasi ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) yang merupakan hasil MRA antara negara-negara ASEAN. “Untuk tingkat Asia Pasifik silahkan lanjut sertifikasi APEC Engineer dimana PII adalah salah satu APEC monitoring committee di dunia, urusannya pun jadi lebih mudah” saran Habibie.

Knowledge sharing session ini dihadiri oleh para professional yang bekerja di berbagai sektor antara lain infrastruktur transportasi, minyak & gas, pembangkit listrik dan akademisi perguruan tinggi.

 

 

Menanti Terbitnya Peraturan Pemerintah Mengatur Profesi Keinsinyuran

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi pemegang mandat pembinaan profesi keinsinyuran terus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dr. Ir. Heru Dewanto Ketua Umum PII pada rapat konsolidasi pengurus pusat menyampaikan bahwa PP sudah dalam proses pengesahan dan kementerian teknis terkait. “Sudah tidak ada outstanding issues lagi semoga RPP yang sudah berada di meja Presiden Jokowi saat ini segera ditandatangani”.

Setelah PP diterbitkan, PII akan segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) PII yang baru yang akan disesuaikan dengan UU dan PP keinsinyuran ini. Begitu pun dengan peraturan-peraturan organisasi (PO) yang lama akan direvisi dan disesuaikan segera dengan isi ADART yang baru, Tim kerja ADART dan PO yang dibentuk oleh PII Pusat juga sebelumnya merupakan tim kerja yang sama yang menyusun draft RPP keinsinyuran yang bekerja sejak tahun 2016 lalu. Dr. Heru adalah Ketua Timnya ini yang saat ini menjabat Ketum PII untuk periode 2018 – 2021.

Tim kerja kembali bertemu minggu ini untuk menyiapkan segala sesuatunya menyambut terbitnya PP dan setelah terbit, PII pun sudah siap di dalam mengimplementasikan PP ini secara konsekuen. Adapun anggota tim perumus draft PP, sinkronisasi ADART dan PO yang hadir pada rapat Jumat 15 Maret 2019 ini antara lain Dr. Ir. Robert Purba Sianipar, Ir. Ahmad Buhari saleh, Dr. Ir. Qiqi Asmara, Ir. Handoko, Ir. Bambang Priatmono, Ir. Sapri Pamulu, Ph.D, Ir. Kayan Sutrisna, Ir. Rudianto Handojo, Ir.  Habibie Razak dan beberapa nama lainnya.

KLB PII ini juga rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan orasi keinsinyuran, peran Insinyur Indonesia di dalam mensukseskan program pemerintah di sektor infrastruktur, pertanian, kelautan perikanan, kehutanan dan sektor-sektor lainnya. KLB juga secara simbolis akan menyerahkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) pertama kepada Insinyur Profesional pemilik Sertifikat Insinyur Profesional PII. “KLB ini juga akan mengesahkan ADART yang baru sedangkan PO-PO tadi akan disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PII. KLB dan Rapimnas ini rencana diadakan awal April 2019 ini.

 

 

 

 

Project Risk Management Session with EMLI Training, 26 February 2019

Hari Selasa, 26 Februari 2019 EMLI training menggelar sesi project risk management pada proyek konstruksi di Hotel Aston Suite Setiabudi Kuningan. Topik project risk management ini mencakup fundamental dan konsep manajemen proyek, procurement & subcontracting dan fundamental project risk management. Habibie Razak sebagai pembicara tetap EMLI berkesempatan hadir membawakan sesi ini selama kurang lebih 8 jam.

Risk management is required to manage all risks which may create problems on your investment, safety, health and environment. Project Risk management is used as specific approach for project based. Resiko yang selalu muncul pada suatu proyek terdiri dari resiko investasi, resiko keselamatan, resiko kesehatan dan resiko lingkungan. Pendekatan konsep manajemen resiko adalah bagaimana mengelola resiko yang ada dari high risk atau unacceptable risk menjadi resiko yang bisa diterima sehingga proyek tadi bisa dikelola dan berjalan dengan baik untuk memenuhi tujuan dari proyek itu (quality, time, cost and safety). Ada beberapa cara mengelola dan merespon resiko pada suatu proyek antara lain risk avoidance, risk mitigation, risk acceptance dan risk transfer.

Asuransi adalah salah satu contoh kongkrit dari risk transfer. Insurance is a transaction allowing one party to transfer risk to another party for a payment (i.e., premium)
Insurance is one of the techniques for managing certain types of risk (i.e., insurable risks). Tentunya pada suatu kontrak konstruksi kedua belah pihak harus mengidentifikasi kebutuhan asuransi yang dibutuhkan memastikan semuanya terpenuhi sebelum proyek dimulai. Asuransi yang dimaksud itu antara lain Professional Liability, Corporate General Liability, Corporate Automobile Liability, Workers’ Compensation/Employer’s Liability,  Project Specific General Liability, Project Specific Professional Liability, Liquidated Damages, Builder’s All Risk (possibly with Delay in Start-Up), Marine Cargo (possibly with Delay in Start-Up), Automobile Liability, Employer’s Liability, Pollution Liability, Political Risk, Teal Insurance dan lainnya.

Sesi sehari ini juga membahas tentang strategi pengadaan barang dan jasa pada proyek EPC, jenis jenis tender pada proyek konstruksi dan beberapa topik materi lainnya terkait manajemen resiko proyek ini. Peserta training ini dihadiri oleh 8 professional yang bekerja di beberapa perusahaan ternama seperti Medco Indonesia, Reconsult dan lainnya. Mereka berprofesi sebagai legal manager dan engineer.

 

 

Ujian Wawancara Badan Kejuruan Sipil PII, 7 Februari 2019

Hari Kamis, 7 Februari 2019 bertempat di kantor sekretariat sementara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat, Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII kembali menyelenggarakan ujian wawancara sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Insinyur Profesional Madya (IPM) kepada 6 peserta yang berdomisili di Jakarta, Yogyakakarta, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan.

Tim penguji terdiri dari Ir. Wahyu Hendrastomo, IPM, Ir. Andi Taufan Marimba, IPM dan Ir. Habibie Razak pada sesi kali ini. Mereka bertiga berasal dari sektor dan subsektor yang berbeda dan memiliki pengalaman berbeda mulai dari pengalaman di sektor PUPR maupun energi dan kelistrikan, proyek pemerintah maupun swasta. Dengan komposisi 3 penguji ini akan memberikan benefit di dalam mengassess atau melalukan verifikasi terhadap pengalaman kandidat dengan beragam pengalaman dan aktifitas keinsinyuran multi-sektoral.

Ir. Wahyu menyampaikan bahwa ujian ini adalah verifikasi dan validasi portfolio pengalaman keinsinyuran kandidat pemegang IPM yang mereka tuliskan di Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP). Apa yang mereka pernah kerjakan dan lalui sebagai praktisi keinsinyuran di lapangan harus mampu diceritakan selama ujian berlangsung. Kandidat diminta untuk memberikan gambaran tentang proyek yang mereka lakukan di papan tulis dan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penilai terkait proyek yang pernah dikerjakan tadi. Kandidat dituntut untuk memberikan detail aktifitas keinsinyuran yang mereka lakukan termasuk putusan-putusan keinsinyuran yang pernah mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai perencana, pengawas atau pun pelaksana pada proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan.

Awal tahun 2019 ini Persatuan Insinyur Indonesia sudah menelurkan lebih dari 14 ribu Insinyur Profesional dimulai dari level  IP Pratama, Madya dan Utama dan lebih dari 30 ribu insinyur tercatat sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Ke depannya calon Insinyur Profesional akan bisa mengisi FAIP tadi secara online melalui platform terintegrasi PII yang diberi nama Sistem Manajemen Informasi Persatuan Insinyur Indonesia (SIMPONI). Ketua Umum terpilih Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU memasukkan SIMPONI ini sebagai salah satu program kerja utama di kepengurusan 2018 – 2021 ini.

 

Rapat Pleno dan Ramah Tamah Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Periode 2018 – 2021

Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat Periode 2018 – 2021 menggelar rapat pleno dan ramah-tamah antarpengurus periode baru ini bertempat di Gedung BPPT Jl MH Thamrin pada Hari Kamis, 31 Januari 2019. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian acara antara lain Laporan kegiatan dua bulan kepengurusan, pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat PII masa bakti 2018 – 2021, arahan Ketua Umum Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU dan sesi perkenalan antarpengurus PII Pusat periode ini.

Sekretaris Jenderal PII Pusat Ir. Teguh Haryono menyampaikan laporan kegiatan PII Pusat dua bulan terakhir di antaranya MOU dengan Univ. Bung Hatta mengenai profesi keinsinyuran, Seminar kemaritiman kerjasama kementerian koordinator kemaritiman, tugas AFEO di Myanmar dan beberapa kegiatan lainnya. Dr. Ir. Heru Dewanto Ketum PII dalam sambutannya sesuai dengan tema besar Pengurus periode ini sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyiapan Sumber Daya Insinyur Nasional.

Dr. Heru menegaskan kembali peran besar PII sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2014 sangatlah berat karena PII akan menyelenggarakan pembinaan profesi keinsinyuran termasuk sertifikasi keinsinyuran untuk para calon Insinyur Indonesia. UU keinsinyuran ini mengamanahkan bahwa Insinyur teregistrasi yang berhak untuk menyelenggarakan praktek keinsinyuran dengan segala kewajiban yang diatur oleh undang undang ini. Dr. Ir. Heru juga memaparkan beberapa program internal antara lain tata kelola organisasi, penyederhanaan prosedur keanggotaan, pelaksanaan training terintegrasi, pengembangan technopreneurship, pengembangan dan pemanfaatan media sebagai rujukan isu-isu terkini terkait keinsinyuran dan banyak lagi.

Program eksternal antara lain PII sebagai katalisator akademi, dunia usaha dan pemerintah, perumusan dan pelaksanaan hunbungan dengan HKK dan LSIP, pengoperasian IABEE dan LAM, membuat tolok ukur baru penyelengaraan CAFEO, memimpin organisasi AFEO, AEESEAP, ORPROF, FEAP dan AAET, rekonstruksi PII Award dan bidang -bidang PII mengadvokasi tema besar dan merespon isu-isu kontemporer.

Program 100 hari oleh Pengurus PII Pusat antara lain sinkronisasi UU, Peraturan Pemerintah terkait keinsinyuran dan AD/ART PII Pusat serta hubungannya dengan UU dan PP Jasa Konstruksi, pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh mulai dari ADART dan PO, launching Sistem Informasi Persatuan Insinyur Indonesia (SIMPONI). Di kesempatan ini, Ir. Rudianto Handojo dalam kesempatan ini memberikan sekilas tentang sejarah PII, kode etik profesi dan profil organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Ir. Rudianto menyebutkan bahwa anggota PII saat ini lebih dari 30ribu dan sekitar 14 ribu sudah tersertifikasi Insinyur Profesional.

Susunan kepengurusan PII Pusat diisi oleh beberapa nama yang cukup disegani di sektor dan bidangnya masing-masing antara lain: Ketua Bidang Rekayasa dan Konstruksi Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, Ketua Bidang Industri Ir. Made Dana Tangkas, Ketua Bidang Sumber Daya Mineral Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan Ir. Jarman Sudimo dan beberapa tokoh insinyur lainnya.

Beberapa nama pengurus yang juga pengurus periode sebelumnya antara lain Dr. Ir. Arlan Septia, Ir. Sapri Pamulu, PhD, Ir. Andi Taufan Marimba, Dr. Ir. Zakir Sabara, Ir. Andilo Harahap, Ir. Handoko, Ir. Eka Suharto, Dr. Ir. Audie Rumayar, Dr. Qiqi Asmara dan beberapa nama lainnya juga hadir pada rapat pleno PII pusat kali ini. Wajah baru seperti Ir. Anita Tambing, Hadi santoso, ST, Dr. Isradi Zainal dan beberapa nama baru lainnya juga hadir pada acara ramah tamah pengurus baru ini.

 

 

 

Program 100 Hari Pertama Pengurus Pusat PII Periode 2018 – 2021

Persatuan Insinyur Indonesia berdasarkan keputusan Kongres XXI di Padang 7 Desember lalu dan sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) PII mengangkat Wakil Ketua Umum PII Periode 2015 – 2018 menjadi Ketua Umum PII Periode 2018 – 2021, Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU. Bertempat di Sekretariat PII yang baru di Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih hari Selasa, 18 Desember 2018, Ir. Heru menggelar Rapat Perdana pembentukan pengurus pusat yang baru periode 2018 – 2021 sekaligus membahas agenda 100 hari kerja pertama di bawah kepemimpinannya untuk tiga tahun ke depan.

Ir. Heru Dewanto di depan calon pengurus pusat yang baru menyampaikan bahwa susunan kepengurusan PII Pusat Periode 2018 – 2021 akan segera dirampungkan dan diumumkan pada Tanggal 7 Januari 2019 mendatang. Dr. Heru didampingi Sekretaris Jenderalnya Ir. Teguh Haryono dan Direktur Eksekutif Ir. Faizal Safa di depan para peserta rapat memaparkan agenda 100 hari kerja pertama antara lain: mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Keinsinyuran yang merupakan turunan dari amanah UU No. 11 Tahun 2014. “Saya dan Pak Danis Waketum sudah menjadikan ini prioritas pertama target 100 hari kepengurusan ini agar PP keinsinyuran segera dirilis dalam beberapa minggu ke depan” ujar Heru. Tak kalah pentingnya setelah PP keinsinyuran dikeluarkan adalah pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh (ADART dan Peraturan Organisasi) PII termasuk di dalamnya Badan Kejuruan, Wilayah dan Cabang PII.

Program selanjutnya dalam kurun waktu 100 hari pertama ini adalah pembangunan platform digital sistem informasi PII, penyusunan business model PII menuju kemandirian keuangan, penyiapan kelengkapan fasilitas organisasi termasuk kesiapan sekretariat PII yang layak secara operasional dan dikelola lebih professional lagi. Program yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan detail planning CAFEO37 merupakan Konferensi ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-37 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan September 2019 mendatang. Ir. Heru adalah Chairman CAFEO berpesan dalam rapat Perdana ini agar segera membentuk tim khusus untuk menyiapkan event akbar ini dimulai dari sekarang.

Program yang tak kalah pentingnya adalah penyusunan strategi media untuk menjadikan PII sebagai rujukan utama atas isu-isu strategis kontemporer sektoral yang bisa dikaitkan langsung dengan perkembangan sains, keinsinyuran dan teknologi. PII Pusat memiliki satu pusat kajian yang diberi nama Center of Engineering and Industrial Policies (CEIPS) yang akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah terkait kebijakan industri nasional dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan implementasi sains, keinsinyuran dan teknologi untuk setiap sektor dan subsektor keinsinyuran seperti energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pertambangan, transportasi, kehutanan, manufaktur dan lainnya. “Harapannya, setiap bulan ada topik atau isu kontemporer yang dibahas di dalam rapat bulanan pengurus dan dimungkinkan untuk dikaji lebih lanjut oleh CEIPS, dirumuskan dan diaspirasikan ke pemerintah”  lanjut Heru.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2.5 jam ini dihadiri oleh beberapa pengurus Pusat PII Pusat periode sebelumnya antara lain: Ir. Sapri Pamulu, PhD Komite Advokasi, Ir. Handoko Anggota Majelis Layanan Insinyur (MLI), Ir. Arlan Septia Wakil Bendahara, Ir. Raymond Rasfuldi Komite Internasional, Ir. Ngadiyanto Sekretariat PII, Ir. Kayan Sutrisna Wakil Sekjend PII, Ir. Prof. Misri Gosan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Ir. Eka Suharto Komite Registrasi Insinyur, dan Ir. Habibie Razak Bidang Gas. Pengurus Pusat PII yang hadir adalah para insinyur Indonesia yang berkiprah di berbagai sektor dan okupansi. Ada yang bekerja sebagai Director di perusahaan engineering dan EPC nasional terkemuka, bahkan ada dari mereka yang memiliki perusahaan engineering dan EPC sendiri yang bergerak di sektor minyak dan gas, sebagian lagi bekerja di sektor pertambangan sedangkan Dr. Heru saat ini menjabat sebagai CEO & President Director Cirebon Power salah satu perusahaan pengembang dan operator pembangkit listrik di Jawa Barat.

 

Seminar Indonesia Poros Maritim Dunia, Kerjasama Kemenko Maritim dan Persatuan Insinyur Indonesia, 13 Desember 2018

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar High Level seminar on The Indonesian Global Maritime Fulcrum: A Holistically Integrated Industrial, Energy, Socio-Economic Port Infrastructure Approach bekerjasama dengan Kementerian Kordinator Bidang kemaritiman di Hotel Le Merridien hari Kamis, 13 Desember 2018 ini. Seminar sehari ini dibuka Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ir. Heru Dewanto sebagai tuan rumah dan kemudian diikuti oleh Keynote Speaker Menteri Perhubungan RI Ir. H.E. Budi Karya Sumadi dengan topik “Indonesia’s Maritime Transportation sector: What Has Been Done to Support the Global Maritime Fulcrum”.

Keynote Speaker kedua oleh Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga Dirjen Cipta Karya PUPR mewakili Menteri Basuki Hadimuljono yang juga adalah Wakil Ketua Umum PII terpilih Periode 2018-2021  memaparkan “A Holistically Integrated Approach to the President’s Global Maritime Fulcrum: Ports and Infrastructure”. Keynote speaker ketiga dibawakan oleh Dr. Ir. Ridwan Jamaluddin Deputy Coordinating Minister of Maritime Affairs for Infrastructure dengan judul “Indonesia’s Economic Outlook: Driving the Global Maritime Fulcrum Forward”.

Dr. Ridwan dalam paparannya menyampaikan bahwa Tiongkok dan India kini menjadi raksasa baru di dunia. Seperti India saat ini memiliki FDI equity inflows meningkat 48%, fill inflows bertumbuh menjadi 717% dan di tahun 2015 menurut UNCTAD menempatkan India dari Ranking 15 menjadi Ranking 9 di dunia berdasarkan kategori nilai investasi bahkan untuk kategori baseline profitability index India saat ini menduduki Posisi 1. Sedangkan Tiongkok bisa menjadi raksasa baru dengan dengan GDP terbesar kedua di dunia di antaranya 23% GDP berasal dari kontribusi science and technology parks dan 21.5% dari pajak. Tiongkok banyak memiliki intellectual property menjadikan mereka menjadi negara yang disegani di dunia. Dr. Ridwan Jamaluddin mendorong para Insinyur Indonesia melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di dalam mengambil peran lebih besar lagi di dalam pengembangan dan pembangunan sektor kemaritiman nasional termasuk port dan maritime related infrastructure lainnya.

Keynote speaker selanjutnya oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI, Dr. Robert Leonard Marbun on “The Roles of Ministry of Finance in Improving Port Services and Infrastructures”. kementerian Keuangan saat ini menurut Robert terus berupaya untuk melakukan reformasi terhadap perpajakan dan cukai serta kebijakan terkait lainnya dengan tujuan mempermudah investasi dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan data World Bank kategori ease of doing business, peringkat Indonesia menanjak naik dari urutan 91 di tahun 2017 menjadi urutan ke-72 di tahun 2018 ini. Ini memperlihatkan trend positif bahwa pemerintah terus berusaha memberikan citra yang baik untuk mengundang investasi luar negeri untuk membangun sektor pelayanan kepelabuhanan dan infrastruktur secara umum di Indonesia.

Pembicara selanjutnya dari World Bank Group Prof. Jeffrey John Delmon on Indonesia Maritime Infrastructure Finance. Prof Jeffrey dalam paparannya menyebutkan setidaknya ada 5 rekomendasi World Bank yang mesti menjadi perhatian utama terkait usaha peningkatan investasi dan pembiayaan infrastruktur termasuk pelabuhan antara lain: pertama adalah project selection. Pemerintah mesti selektif lagi di dalam pemilihan proyek-proyek yang akan dibiayai sendiri oleh APBN, penugasan BUMN dan skema PPP/KPBU. Idealnya adalah pemerintah di awal harus membuka semua daftar proyek yang akan membutuhkan pembiayaan dan terlebih dahulu menawarkan ke sektor swasta bukan sebaliknya.

Kedua adalah perusahaan BUMN yang terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur dan sering sering meramaikan sektor swasta membutuhkan pembenahan manajemen lebih baik lagi. Reformasi manajemen perusahaan BUMN seperti Pelindo dan Angkasapura dengan mensetup Key Performance Indicator (KPI) yang mendorong mereka lebih mengembangkan sektor swasta dan lebih efisien di dalam bisnisnya. Rekomendasi ketiga adalah PPP project preparation. Peningkatan kualitas dan konsistensi penyiapan dan pengelolaan proyek-proyek KPBU terus diupayakan untuk mendeliver proyek yang sukses sesuai dengan KPI.

Rekomendasi keempat adalah tariff yang mesti dikaji kembali karena ada beberapa proyek yang tidak feasible atau economically viable karena tariff yang terlalu rendah. Pemerintah Indonesia disarankan untuk melihat tariff infrastruktur yang ada di luar negeri sebagai benchmarking sebelum ditetapkan. Dan rekomendasi kelima adalah financing. Pembiayaan dengan menggunakan insititusi internasional akan lebih viable dibandingkan dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta diharapkan banyak bekerjasama dengan International Financing Institution (IFI) atau sejenisnya untuk pembiayaan proyek.

Pembicara lainnya yang hadir pada seminar kali ini antara lain: Chairman of the Indonesian Port Experts Association (HAPI) Ir. Wahyono Bimarso on The problems and Potential Solutions for the Future of Port Development, Eng. Abdulrahman Al Hatmi, CEO ASYAD Oman yang lebih banyak memberikan informasi bagaimana sistem kepelabuhanan di Oman dikelola dan Eng. Willem Dedden, President Director of Rotterdam Port juga mengutarakan pengalaman bagaimana pelabuhan di Rotterdam dikelola dan bisa menjadi bahan rujukan untuk pengembangan sistem manajemen kepelabuhanan di Indonesia.

Sesi diskusi panel dimoderasi oleh Dr. Ir Purba Robert Sianipar Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Hadir pada seminar sehari bertemakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini dihadiri oleh beberapa Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia, Ir. Habibie Razak, Ir. Antri Pilantono dan beberapa rekan pengurus lainnya. Seminar ini terbilang sukses dihadiri setidaknya 100 peserta yang didominasi oleh professional yang aktif di sektor kemaritiman termasuk kepelabuhanan.

 

 

Kongres XXI dan Dialog Nasional Persatuan Insinyur Indonesia, Padang, 6-7 Desember 2018

Kongres Persatuan Insinyur Indonesia yang diselenggarakan sekali dalam tiga tahun untuk kali ini diselenggarakan di Kota Padang, 6-7 Desember 2018 yang dihadiri oleh setidaknya 1500 Insinyur yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kongres yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak H. Muh. Jusuf Kalla. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa Insinyur Indonesia dituntut untuk lebih inovatif lagi menghasilkan karya-karya keinsinyuran di dalam keterlibatannya pada pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah, Beliau juga memberikan motivasi bahwa Insinyur kita sudah mampu untuk memimpin proyek-proyek besar baik itu di sektor infrastruktur kePUPRan maupun sektor lainnya.

Dialog nasional ini juga menghadirkan Menteri Perindustrian Bapak Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA, IPU yang mengupas tentang kesiapan Indonesia menghadapi era Industry 4.0. Beliau menyampaikan program-program kementerian Perindustrian dan peranan para Insinyur Indonesia di era ini. Ir. Airlangga sangat memahami potensi keinsinyuran yang Indonesia miliki karena Beliau juga adalah aktifis keinsinyuran dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia di Periode 2006 – 2009.

Hari kedua beragendakan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Periode 2015 – 2018 Bapak Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU yang setelah 3 tahun bekerja bersama jajaran pengurus pusat lainnya, LPJ beliau diterima oleh peserta kongres dengan kinerja memuaskan. Agenda sidang komisi antara lain komisi ADART, Program Kerja, Majelis Kehormatan Etik dan lainnya dibahas di ruangan terpisah dan diplenokan di ruangan besar. Pembahasan tata tertib pemilihan Wakil Ketua Umum PII juga difinalisasikan dan disepakati sebelum masuk ke fase pemilihan Umum Wakil Ketua Umum PII Periode 2018 – 2021.

Kongres PII ini mengangkat Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU Periode 2018 – 2021 yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PII Periode 2015 – 2018 dan sekaligus memilih Wakil Ketua Umum Periode 2018 – 2021 Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, IPU. Heru adalah CEO & President Director PT Cirebon Power dan Danis saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Heru dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga tantangan bagi Insinyur Indonesia saat ini. pertama, menghubungkan ribuan pulau dan menyatukan nusantara melalui pembangunan jalan, jembatan, jaringan kereta, bandara dan pelabuhan. kemudian, menghubungkan pikiran lebih dari 260 juta manusia Indonesia melalui program Palapa Ring, serta menerangi dan mencerdaskan bangsa melalui program elektrifikasi. Untuk menjawab tantangan itu, Heru mengaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah terkait keinsinyuran harus segera diterbitkan.

Berikut beberapa nama yang akan masuk dalam susunan kepengurusan PII periode 2018 – 2021 antara lain: Ketua Umum Heru Dewanto, Wakil Ketua Umum Danis Hidayat Sumadilaga, Sekretaris Jenderal Teguh Haryono, Bendahara Umum Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Eksekutif Faisal Safa dan Ketua Dewan Direksi CEIPS Ilham Akbar Habibie. Hadir pada Kongres PII kali ini antara lain: Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Ir. Syarif Burhanuddin IPU., Wakil Ketua Pengembangan cabang dan Wilayah Ir. Haedar A. Karim, Ir. Muhammad Sapri Pamulu, PhD Pakar dan Narasumber Tetap Investasi dan Pembiayaan Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Ir. Zakir Sabara Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI dan Ir. Habibie Razak Sekretaris Bidang Gas PII Pusat, Praktisi Gas dan Renewable Indonesia.

PII yang memiliki lebih dari 150 Cabang dan 20 Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dihadiri oleh perwakilannya termasuk perwakilan dari PII Cabang Makassar yang dipimpin langsung oleh Dr. Ir. Rusman Muhammad, IPM dan tim PII Cabang Luwu Timur dipimpin oleh Ir. Baso Murdin, IPP. PII di Sulawesi Selatan menghadirkan setidaknya 14 Cabang pada Kongres di Padang kali ini. Cabang-cabang PII ini diharapkan segera melakukan menggelar Musyawarah Wilayah dan memilih Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2021. Beberapa bakal calon muncul di permukaan beberapa bulan terakhir dan salah satunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah M.Agr., IPU.