Category Archives: Kritik & Saran

Ujian Wawancara Badan Kejuruan Sipil PII, 7 Februari 2019

Hari Kamis, 7 Februari 2019 bertempat di kantor sekretariat sementara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat, Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII kembali menyelenggarakan ujian wawancara sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Insinyur Profesional Madya (IPM) kepada 6 peserta yang berdomisili di Jakarta, Yogyakakarta, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan.

Tim penguji terdiri dari Ir. Wahyu Hendrastomo, IPM, Ir. Andi Taufan Marimba, IPM dan Ir. Habibie Razak pada sesi kali ini. Mereka bertiga berasal dari sektor dan subsektor yang berbeda dan memiliki pengalaman berbeda mulai dari pengalaman di sektor PUPR maupun energi dan kelistrikan, proyek pemerintah maupun swasta. Dengan komposisi 3 penguji ini akan memberikan benefit di dalam mengassess atau melalukan verifikasi terhadap pengalaman kandidat dengan beragam pengalaman dan aktifitas keinsinyuran multi-sektoral.

Ir. Wahyu menyampaikan bahwa ujian ini adalah verifikasi dan validasi portfolio pengalaman keinsinyuran kandidat pemegang IPM yang mereka tuliskan di Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP). Apa yang mereka pernah kerjakan dan lalui sebagai praktisi keinsinyuran di lapangan harus mampu diceritakan selama ujian berlangsung. Kandidat diminta untuk memberikan gambaran tentang proyek yang mereka lakukan di papan tulis dan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penilai terkait proyek yang pernah dikerjakan tadi. Kandidat dituntut untuk memberikan detail aktifitas keinsinyuran yang mereka lakukan termasuk putusan-putusan keinsinyuran yang pernah mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai perencana, pengawas atau pun pelaksana pada proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan.

Awal tahun 2019 ini Persatuan Insinyur Indonesia sudah menelurkan lebih dari 14 ribu Insinyur Profesional dimulai dari level  IP Pratama, Madya dan Utama dan lebih dari 30 ribu insinyur tercatat sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Ke depannya calon Insinyur Profesional akan bisa mengisi FAIP tadi secara online melalui platform terintegrasi PII yang diberi nama Sistem Manajemen Informasi Persatuan Insinyur Indonesia (SIMPONI). Ketua Umum terpilih Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU memasukkan SIMPONI ini sebagai salah satu program kerja utama di kepengurusan 2018 – 2021 ini.

 

Rapat Pleno dan Ramah Tamah Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Periode 2018 – 2021

Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat Periode 2018 – 2021 menggelar rapat pleno dan ramah-tamah antarpengurus periode baru ini bertempat di Gedung BPPT Jl MH Thamrin pada Hari Kamis, 31 Januari 2019. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian acara antara lain Laporan kegiatan dua bulan kepengurusan, pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat PII masa bakti 2018 – 2021, arahan Ketua Umum Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU dan sesi perkenalan antarpengurus PII Pusat periode ini.

Sekretaris Jenderal PII Pusat Ir. Teguh Haryono menyampaikan laporan kegiatan PII Pusat dua bulan terakhir di antaranya MOU dengan Univ. Bung Hatta mengenai profesi keinsinyuran, Seminar kemaritiman kerjasama kementerian koordinator kemaritiman, tugas AFEO di Myanmar dan beberapa kegiatan lainnya. Dr. Ir. Heru Dewanto Ketum PII dalam sambutannya sesuai dengan tema besar Pengurus periode ini sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyiapan Sumber Daya Insinyur Nasional.

Dr. Heru menegaskan kembali peran besar PII sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2014 sangatlah berat karena PII akan menyelenggarakan pembinaan profesi keinsinyuran termasuk sertifikasi keinsinyuran untuk para calon Insinyur Indonesia. UU keinsinyuran ini mengamanahkan bahwa Insinyur teregistrasi yang berhak untuk menyelenggarakan praktek keinsinyuran dengan segala kewajiban yang diatur oleh undang undang ini. Dr. Ir. Heru juga memaparkan beberapa program internal antara lain tata kelola organisasi, penyederhanaan prosedur keanggotaan, pelaksanaan training terintegrasi, pengembangan technopreneurship, pengembangan dan pemanfaatan media sebagai rujukan isu-isu terkini terkait keinsinyuran dan banyak lagi.

Program eksternal antara lain PII sebagai katalisator akademi, dunia usaha dan pemerintah, perumusan dan pelaksanaan hunbungan dengan HKK dan LSIP, pengoperasian IABEE dan LAM, membuat tolok ukur baru penyelengaraan CAFEO, memimpin organisasi AFEO, AEESEAP, ORPROF, FEAP dan AAET, rekonstruksi PII Award dan bidang -bidang PII mengadvokasi tema besar dan merespon isu-isu kontemporer.

Program 100 hari oleh Pengurus PII Pusat antara lain sinkronisasi UU, Peraturan Pemerintah terkait keinsinyuran dan AD/ART PII Pusat serta hubungannya dengan UU dan PP Jasa Konstruksi, pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh mulai dari ADART dan PO, launching Sistem Informasi Persatuan Insinyur Indonesia (SIMPONI). Di kesempatan ini, Ir. Rudianto Handojo dalam kesempatan ini memberikan sekilas tentang sejarah PII, kode etik profesi dan profil organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Ir. Rudianto menyebutkan bahwa anggota PII saat ini lebih dari 30ribu dan sekitar 14 ribu sudah tersertifikasi Insinyur Profesional.

Susunan kepengurusan PII Pusat diisi oleh beberapa nama yang cukup disegani di sektor dan bidangnya masing-masing antara lain: Ketua Bidang Rekayasa dan Konstruksi Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, Ketua Bidang Industri Ir. Made Dana Tangkas, Ketua Bidang Sumber Daya Mineral Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan Ir. Jarman Sudimo dan beberapa tokoh insinyur lainnya.

Beberapa nama pengurus yang juga pengurus periode sebelumnya antara lain Dr. Ir. Arlan Septia, Ir. Sapri Pamulu, PhD, Ir. Andi Taufan Marimba, Dr. Ir. Zakir Sabara, Ir. Andilo Harahap, Ir. Handoko, Ir. Eka Suharto, Dr. Ir. Audie Rumayar, Dr. Qiqi Asmara dan beberapa nama lainnya juga hadir pada rapat pleno PII pusat kali ini. Wajah baru seperti Ir. Anita Tambing, Hadi santoso, ST, Dr. Isradi Zainal dan beberapa nama baru lainnya juga hadir pada acara ramah tamah pengurus baru ini.

 

 

 

Program 100 Hari Pertama Pengurus Pusat PII Periode 2018 – 2021

Persatuan Insinyur Indonesia berdasarkan keputusan Kongres XXI di Padang 7 Desember lalu dan sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) PII mengangkat Wakil Ketua Umum PII Periode 2015 – 2018 menjadi Ketua Umum PII Periode 2018 – 2021, Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU. Bertempat di Sekretariat PII yang baru di Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih hari Selasa, 18 Desember 2018, Ir. Heru menggelar Rapat Perdana pembentukan pengurus pusat yang baru periode 2018 – 2021 sekaligus membahas agenda 100 hari kerja pertama di bawah kepemimpinannya untuk tiga tahun ke depan.

Ir. Heru Dewanto di depan calon pengurus pusat yang baru menyampaikan bahwa susunan kepengurusan PII Pusat Periode 2018 – 2021 akan segera dirampungkan dan diumumkan pada Tanggal 7 Januari 2019 mendatang. Dr. Heru didampingi Sekretaris Jenderalnya Ir. Teguh Haryono dan Direktur Eksekutif Ir. Faizal Safa di depan para peserta rapat memaparkan agenda 100 hari kerja pertama antara lain: mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Keinsinyuran yang merupakan turunan dari amanah UU No. 11 Tahun 2014. “Saya dan Pak Danis Waketum sudah menjadikan ini prioritas pertama target 100 hari kepengurusan ini agar PP keinsinyuran segera dirilis dalam beberapa minggu ke depan” ujar Heru. Tak kalah pentingnya setelah PP keinsinyuran dikeluarkan adalah pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh (ADART dan Peraturan Organisasi) PII termasuk di dalamnya Badan Kejuruan, Wilayah dan Cabang PII.

Program selanjutnya dalam kurun waktu 100 hari pertama ini adalah pembangunan platform digital sistem informasi PII, penyusunan business model PII menuju kemandirian keuangan, penyiapan kelengkapan fasilitas organisasi termasuk kesiapan sekretariat PII yang layak secara operasional dan dikelola lebih professional lagi. Program yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan detail planning CAFEO37 merupakan Konferensi ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-37 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan September 2019 mendatang. Ir. Heru adalah Chairman CAFEO berpesan dalam rapat Perdana ini agar segera membentuk tim khusus untuk menyiapkan event akbar ini dimulai dari sekarang.

Program yang tak kalah pentingnya adalah penyusunan strategi media untuk menjadikan PII sebagai rujukan utama atas isu-isu strategis kontemporer sektoral yang bisa dikaitkan langsung dengan perkembangan sains, keinsinyuran dan teknologi. PII Pusat memiliki satu pusat kajian yang diberi nama Center of Engineering and Industrial Policies (CEIPS) yang akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah terkait kebijakan industri nasional dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan implementasi sains, keinsinyuran dan teknologi untuk setiap sektor dan subsektor keinsinyuran seperti energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pertambangan, transportasi, kehutanan, manufaktur dan lainnya. “Harapannya, setiap bulan ada topik atau isu kontemporer yang dibahas di dalam rapat bulanan pengurus dan dimungkinkan untuk dikaji lebih lanjut oleh CEIPS, dirumuskan dan diaspirasikan ke pemerintah”  lanjut Heru.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2.5 jam ini dihadiri oleh beberapa pengurus Pusat PII Pusat periode sebelumnya antara lain: Ir. Sapri Pamulu, PhD Komite Advokasi, Ir. Handoko Anggota Majelis Layanan Insinyur (MLI), Ir. Arlan Septia Wakil Bendahara, Ir. Raymond Rasfuldi Komite Internasional, Ir. Ngadiyanto Sekretariat PII, Ir. Kayan Sutrisna Wakil Sekjend PII, Ir. Prof. Misri Gosan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Ir. Eka Suharto Komite Registrasi Insinyur, dan Ir. Habibie Razak Bidang Gas. Pengurus Pusat PII yang hadir adalah para insinyur Indonesia yang berkiprah di berbagai sektor dan okupansi. Ada yang bekerja sebagai Director di perusahaan engineering dan EPC nasional terkemuka, bahkan ada dari mereka yang memiliki perusahaan engineering dan EPC sendiri yang bergerak di sektor minyak dan gas, sebagian lagi bekerja di sektor pertambangan sedangkan Dr. Heru saat ini menjabat sebagai CEO & President Director Cirebon Power salah satu perusahaan pengembang dan operator pembangkit listrik di Jawa Barat.

 

Seminar Indonesia Poros Maritim Dunia, Kerjasama Kemenko Maritim dan Persatuan Insinyur Indonesia, 13 Desember 2018

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar High Level seminar on The Indonesian Global Maritime Fulcrum: A Holistically Integrated Industrial, Energy, Socio-Economic Port Infrastructure Approach bekerjasama dengan Kementerian Kordinator Bidang kemaritiman di Hotel Le Merridien hari Kamis, 13 Desember 2018 ini. Seminar sehari ini dibuka Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ir. Heru Dewanto sebagai tuan rumah dan kemudian diikuti oleh Keynote Speaker Menteri Perhubungan RI Ir. H.E. Budi Karya Sumadi dengan topik “Indonesia’s Maritime Transportation sector: What Has Been Done to Support the Global Maritime Fulcrum”.

Keynote Speaker kedua oleh Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga Dirjen Cipta Karya PUPR mewakili Menteri Basuki Hadimuljono yang juga adalah Wakil Ketua Umum PII terpilih Periode 2018-2021  memaparkan “A Holistically Integrated Approach to the President’s Global Maritime Fulcrum: Ports and Infrastructure”. Keynote speaker ketiga dibawakan oleh Dr. Ir. Ridwan Jamaluddin Deputy Coordinating Minister of Maritime Affairs for Infrastructure dengan judul “Indonesia’s Economic Outlook: Driving the Global Maritime Fulcrum Forward”.

Dr. Ridwan dalam paparannya menyampaikan bahwa Tiongkok dan India kini menjadi raksasa baru di dunia. Seperti India saat ini memiliki FDI equity inflows meningkat 48%, fill inflows bertumbuh menjadi 717% dan di tahun 2015 menurut UNCTAD menempatkan India dari Ranking 15 menjadi Ranking 9 di dunia berdasarkan kategori nilai investasi bahkan untuk kategori baseline profitability index India saat ini menduduki Posisi 1. Sedangkan Tiongkok bisa menjadi raksasa baru dengan dengan GDP terbesar kedua di dunia di antaranya 23% GDP berasal dari kontribusi science and technology parks dan 21.5% dari pajak. Tiongkok banyak memiliki intellectual property menjadikan mereka menjadi negara yang disegani di dunia. Dr. Ridwan Jamaluddin mendorong para Insinyur Indonesia melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di dalam mengambil peran lebih besar lagi di dalam pengembangan dan pembangunan sektor kemaritiman nasional termasuk port dan maritime related infrastructure lainnya.

Keynote speaker selanjutnya oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI, Dr. Robert Leonard Marbun on “The Roles of Ministry of Finance in Improving Port Services and Infrastructures”. kementerian Keuangan saat ini menurut Robert terus berupaya untuk melakukan reformasi terhadap perpajakan dan cukai serta kebijakan terkait lainnya dengan tujuan mempermudah investasi dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan data World Bank kategori ease of doing business, peringkat Indonesia menanjak naik dari urutan 91 di tahun 2017 menjadi urutan ke-72 di tahun 2018 ini. Ini memperlihatkan trend positif bahwa pemerintah terus berusaha memberikan citra yang baik untuk mengundang investasi luar negeri untuk membangun sektor pelayanan kepelabuhanan dan infrastruktur secara umum di Indonesia.

Pembicara selanjutnya dari World Bank Group Prof. Jeffrey John Delmon on Indonesia Maritime Infrastructure Finance. Prof Jeffrey dalam paparannya menyebutkan setidaknya ada 5 rekomendasi World Bank yang mesti menjadi perhatian utama terkait usaha peningkatan investasi dan pembiayaan infrastruktur termasuk pelabuhan antara lain: pertama adalah project selection. Pemerintah mesti selektif lagi di dalam pemilihan proyek-proyek yang akan dibiayai sendiri oleh APBN, penugasan BUMN dan skema PPP/KPBU. Idealnya adalah pemerintah di awal harus membuka semua daftar proyek yang akan membutuhkan pembiayaan dan terlebih dahulu menawarkan ke sektor swasta bukan sebaliknya.

Kedua adalah perusahaan BUMN yang terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur dan sering sering meramaikan sektor swasta membutuhkan pembenahan manajemen lebih baik lagi. Reformasi manajemen perusahaan BUMN seperti Pelindo dan Angkasapura dengan mensetup Key Performance Indicator (KPI) yang mendorong mereka lebih mengembangkan sektor swasta dan lebih efisien di dalam bisnisnya. Rekomendasi ketiga adalah PPP project preparation. Peningkatan kualitas dan konsistensi penyiapan dan pengelolaan proyek-proyek KPBU terus diupayakan untuk mendeliver proyek yang sukses sesuai dengan KPI.

Rekomendasi keempat adalah tariff yang mesti dikaji kembali karena ada beberapa proyek yang tidak feasible atau economically viable karena tariff yang terlalu rendah. Pemerintah Indonesia disarankan untuk melihat tariff infrastruktur yang ada di luar negeri sebagai benchmarking sebelum ditetapkan. Dan rekomendasi kelima adalah financing. Pembiayaan dengan menggunakan insititusi internasional akan lebih viable dibandingkan dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta diharapkan banyak bekerjasama dengan International Financing Institution (IFI) atau sejenisnya untuk pembiayaan proyek.

Pembicara lainnya yang hadir pada seminar kali ini antara lain: Chairman of the Indonesian Port Experts Association (HAPI) Ir. Wahyono Bimarso on The problems and Potential Solutions for the Future of Port Development, Eng. Abdulrahman Al Hatmi, CEO ASYAD Oman yang lebih banyak memberikan informasi bagaimana sistem kepelabuhanan di Oman dikelola dan Eng. Willem Dedden, President Director of Rotterdam Port juga mengutarakan pengalaman bagaimana pelabuhan di Rotterdam dikelola dan bisa menjadi bahan rujukan untuk pengembangan sistem manajemen kepelabuhanan di Indonesia.

Sesi diskusi panel dimoderasi oleh Dr. Ir Purba Robert Sianipar Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Hadir pada seminar sehari bertemakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini dihadiri oleh beberapa Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia, Ir. Habibie Razak, Ir. Antri Pilantono dan beberapa rekan pengurus lainnya. Seminar ini terbilang sukses dihadiri setidaknya 100 peserta yang didominasi oleh professional yang aktif di sektor kemaritiman termasuk kepelabuhanan.

 

 

Seminar Energi Masa Depan Universitas Pamulang, 1 Des 2018

Universitas Pamulang menggelar Seminar Nasional dengan tema Energi Masa Depan yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pamulang, Sabtu, 1 Desember lalu. Seminar yang dihadiri setidaknya 1000 peserta ini menghadirkan tiga pembicara antara lain Prof. Masno Ginting – Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ir. Habibie Razak, ACPE., ASEAN Eng. – Sekretaris Bidang Gas dan Renewable Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat dan Dr. Rike Yudianti – Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Seminar sehari ini dibuka oleh Dr. Ir. Dayat Hidayat, MM Rektor Universitas Pamulang dan sebelumnya kata sambutan oleh Drs. Dr (HC) Darsono Pendiri Universitas. Dr. Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Universitas Pamulang memiliki setidaknya 42 Ribu mahasiswa dan merupakan perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa(i) terbanyak di Propinsi Banten. Drs. Darsono mengungkapkan bahwa tema besar seminar ini adalah energi masa depan Indonesia dan ke depan potensi energi terbaharukan akan lebih mendominasi di masa-masa yang akan datang.

Prof. Masno sebagai panelis pertama memaparkan teknologi solar cells yang dikembangkan di dunia saat ini dan program penelitian terkait solar cells yang dilakukan oleh LIPI saat ini. Teknologi solar cells dalam skala kecil sudah bisa diaplikasikan di tingkat rumah tangga seperti solar PV rooftop hingga pada large scale solar PV. Satu yang membedakan adalah apabila itu untuk penggunaan listrik internal rumah tangga sinar, energi cahaya yang diserap oleh modul solar cell bisa langsung menghasilkan energi listrik namun apabila listrik yang dihasilkan dari solar energy untuk dikirim ke grid arus searah (DC) yang dihasilkan tadi harus bisa diinversi dengan inverter menjadi arus bolak balik (AC).

Sementara itu Ir. Habibie Razak dalam paparannya memperkenalkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dimulai dari profil organisasi PII, Ketua dan Waketum beserta jajarannya, visi dan misi organisasi, jumlah anggota dan jumlah Insinyur yang tersertifikasi Insinyur Profesional. Habibie menjelaskan kepada peserta bahwa arah kebijakan energi Pemerintah adalah memperbesar porsi renewable energy menjadi 23 persen hingga tahun 2025. Saat ini, Pemerintah sudah mampu mencapai 16 persen porsi renewable energy per November 2018 ini. Beberapa proyek renewable yang lagi digalakkan adalah PLTA, PLTS, PLTB, PLTP dan pembangkit listrik energi terbaharukan lainnya.

Sebutlah PLTB pertama yang sudah dioperasikan di awal tahun 2018 kemarin adalah Sidrap 75 MW Wind Power merupakan icon baru Indonesia bahwa pemerintah kita juga peduli pada preservasi lingkungan dan kepedulian pada efek pemanasan rumah kaca atau global warming. Pemerintah juga akan membangun Pumped Storage Hydropower di beberapa lokasi di Pulau Jawa sebagai jawaban untuk penyediaan listrik yang murah dan handal untuk masyarakat. Sistem hybrid yang sudah sukses diimplementasikan di luar negeri seperti Eropa, US dan Australia diharapkan bisa menjadi rujukan untuk membangun hybrid renewable energy di masa depan. Sebutlah kita memiliki sinar matahari di siang hari yang kemudian potensial untuk membangun PLTS dan pada malam hari kita memiliki angin yang cukup potensial juga membuka kemungkinan membangun PLTB. Sistem Hibrid PLTS di siang hari dan PLTB di malam hari bisa menjadi opsi yang menarik, tentunya ini perlu melalui studi yang komprehensif.

Pembicara ketiga Dr. Rike membuka paparannya dengan memutar video tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), visi mis, tujuan, fasilitas yang dimiliki, jumlah dan jenis peneliti yang ada saat ini. Dr. Rike mengajak peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa Unpam ini untuk menjadi peneliti. Seminar ini membuka babakan tanya jawab antara panelis dan peserta dimana masing-masing panelis mendapatkan tiga pertanyaan dari peserta seminar.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada ketiga panelis. Penanya yang terpilih dari tiga penanya lainnya untuk masing-masing panelis juga mendapatkan cinderamata dari panitia. Ketua Panitia seminar ini, Giyanto menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan panelis menghadiri seminar sehari ini.

Sesi Training Bersama Penggiat EPC, 28 November 2018

EMLI Training kembali mengadakan sesi EPC Training dan mengundang saya sebagai trainer di Hotel Aston Rasuna Tanggal 28 November kemarin. Sesi training yang dihadiri setidaknya 10 peserta dari berbagai perusahaan yang bekerja sebagai project manager, engineer, legal dan commercial analyst di Indonesia. Senang bisa berdiri di depan kawan-kawan professional ini memberikan sedikit banyak pengetahuan dan pengalaman saya terkait engineering, procurement and construction pada proyek-proyek sektor energy and resources yang terdiri dari subsektor pembangkit listrik dan transmisi, minyak dan gas, dan sub-sektor pertambangan.

Paparan yang dilakukan selama setengah hari ini terdiri dari beberapa modul antara lain tugas dan tanggung jawab manajemen proyek, kontrak EPC, Proposal EPC dan Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek EPC. Beberapa slides yang cukup mengundang diskusi interaktif antara lain slides tentang contract roadblocks yang terdiri dari  Consequential Damages, Limits of Liability, Exclusive Remedies, Warranty, Dispute Resolution, Indemnity Provision, Change Provision, Insurance Requirement, Force Majeure Provision, Price and Payment Terms. Saya berusaha menjelaskan dengan memberikan contoh kasus untuk setiap contract matter yang disebutkan tadi.

Saya juga memberikan staging atau fase pengembangan proyek dimulai dari fase FEL-1, FEL-2, FEL-3, Detailed design dan EPC termasuk Estimating Class (Class I sampai dengan Class 5) sesuai dengan American Association of Cost Engineer (AACE). Estimate Classification dan project Staging ini mostly digunakan pada proyek-proyek oil & gas skala internasional. Para professional diharapkan bisa lebih menekankan pada penggunaan standar AACE untuk proyek-proyek mereka kelak agar hasil yang dicapai bisa lebih optimal memenuhi key performance indicator (KPI) proyek yang dikategorikan sukses.

Sesi ini ditutup dengan foto bersama para professional. Overall mereka kawan-kawan yang selalu willing to learn many things termasuk motivasi untuk memahami kontrak dan manajemen proyek EPC lebih baik lagi.

Kongres X dan TPT XVII PERHAPI, 1 November 2018

Kongres X dan Temu Profesi Tahunan (TPT) XVII Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) yang diadakan di Hotel Pullman pada Hari Kamis, 1 November tadi di Central Park Jakarta dibuka oleh Dr. Ir. Muhammad Wafid, MSc Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dr. Wafid membacakan sambutan Menteri ESDM menyampaikan beberapa hal penting terkait sektor pertambangan ini antara lain usaha pemerintah untuk terus meningkatkan nilai tambah komoditas tambang mineral dan batubara dengan mengembangkan teknologi gasifikasi mengkonversi batubara menjadi bahan bakar seperti Dymethil Ether (DME) pengganti LPG dan produk downstream lainnya. Proyek-proyek industrialisasi sektor pertambangan ini akan mendapatkan kemudahan berinvestasi berupa insentif dari pemerintah yang bisa berupa tax allowance, tax holiday dan benefit lainnya.

Dr Wafid di depan para profesional tambang ini juga menyampaikan program pemerintah untuk menyelesaikan ijin pertambangan yang tumpang tindih antara lain dengan melakukan penerbitan status ijin usaha pertambangan clear dan clean. Ada kriteria yang harus dimiliki ijin usaha pertambangan tadi untuk dikategorikan clean and clear. Rekonsiliasi Pemerintah daerah Tingkat 2, Tingkat1 dan Pusat untuk menata ulang kembali sistem perijinan tadi termasuk pemblokiran IUP yang bermasalah adalah wujud upaya pemerintah untuk menata ulang ijin pertambangan menjadi lebih baik.

Kongres dan TPT ini dihadiri setidaknya 700 profesional yang bekerja di sektor pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia yang merupakan perwakilan beberapa perusahaan tambang. Kongres PERHAPI juga membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) dan Program Kerja Organisasi PERHAPI yang akan dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menjalankan roda organisasi 3 tahun ke depan. Ir. Tino Ardhyanto AR memaparkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan PERHAPI Periode 2015 – 2018 dan forum menyatakan menerima pertanggungjawaban Ir. Tino selama mengabdi 3 tahun periode kepengurusan.

Kongres ini juga menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum PERHAPI Periode 2018 – 2021 dan memilih Ir. Rizal Kasli melalui mekanisme voting yang berlangsung selama tiga jam. Rizal Kasli adalah profesional pertambangan pernah bekerja sebagai mining engineer di PT Freeport Indonesia, pernah bekerja sebagai Manager Government Relation PT Inco Sorowako dan juga merupakan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wakil Ketua Bidang Pertambangan. Rizal pernah menjadi Direktur Operasional beberapa perusahaan tambang ternama seperti PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Wedabay Nickel. Ir. Rizal dalam paparan visi dan misinya akan lebih menguatkan peran dan kontribusi organisasi di dalam memberikan masukan-masukan positif dan konstruktif kepada pemerintah untuk pengembangan sektor pertambangan. Rizal juga akan lebih membuka kerjasama antarinsintitusi semisal dengan organisasi profesi lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi profesional tambang.

Hadir pada kongres ini para ahli pertambangan senior antara lain: Prof. Ir. Irwandy Arif, Ir. Harry Asmar, Ir. Irawan Poerwo dan lainnya. Di antara anggota PERHAPI yang juga merupakan karib dari Ir. Rizal Kasli yang merupakan jebolan PT Inco Sorowako antara lain Muhammad Toha, Ir. Yudi Utama dan Ir. Habibie Razak hadir pada kongres ini dan menyaksikan penghitungan suara hingga selesai.

 

Seismic Isolation Seminar oleh Freyssinet, 25 Oktober 2018

Seismic Isolation Seminar yang dituanrumahi oleh Freyssinet salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang prestress dan pekerjaan specialis lainnya yang sudah berada di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Seminar ini diendorse oleh Himpunan Pengusaha Jalan Indonesia (HPJI) dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI). Seminar dengan tema “Seismically Isolated System in Bridges, Buildings and Non-Buildings; An Effective, An Efficient, A Practical Solution for Seismic Mitigation” dihadiri setidaknya 50 peserta dari perusahaan konsultan dan kontraktor, perwakilan kementerian PUPR dan praktisi civil engineering dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seminar ini berlangsung selama sehari menghadirkan beberapa key speakers antara lain: Prof. Ir. Iswandi Imran, MASc., PhD (Kepala Pusat Mitigasi Bencana – ITB), Stefano Barone, M.Eng., MSc (R&D Engineer FPC Italy), Dr. Ir. Josia Irwan Rastandi, ST., MT (PT Risen Engineering Consultant), Ir. Budi Santoso (PT Pratama Daya Cahya Manunggal), Ir. Tony Budi Sihite, MT (PT Delta Global Struktur) dan Tri Suryadi, ST., MT (ISOSISM Manager – Freyssinet Total technology). Steffano dalam paparannya menjelaskan tentang fundamental concepts of supplemental damping and base application, ISOSISM technology, overview of anti-seismic devices and application, ISOLAB testing lab dan FPF Italy Activities.

Sementara perwakilan dari PT Delta Global Struktur memaparkan studi kasus tentang proyek Jakarta – Cikampek II Elevated project di mana ide sebelumnya menggunakan conventional bearing kemudian diputuskan menggunakan isolated structure. Dengan penggunaan isolated structure ini memberikan pengurangan desain dimensi piling dan pier yang lebih kecil karena adanya force reduction hingga 70% dibandingkan conventional design. Design code untuk aplikasi ini merefer pada AASHTO Seismic Isolation Design, AASHTO LRFD Bridge Design Specification and beberapa referensi lainnya.

Hadir pada seminar sehari ini antara lain: Dr. Ir. Bambang Goeritno – Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII), Ir. Habibie Razak – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi BKS PII, Ir. Anita Tambing Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ir. Tjoek Woerjantoko Sekretaris Jenderal Indonesia Aviation Expert (APENINDO), Ir. Riod Hardane Partono Fondas Consultant dan beberapa tokoh dan senior praktisi infrastruktur lainnya.

Seminar yang diselenggarakan pada Hari kamis, 25 Oktober ini di Hotel Sheraton Gandaria City ini menyisakan satu pertanyaan besar apakah pemerintah sudah memiliki regulasi khusus untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan-jembatan strategis milik negara menggunakan teknologi tahan gempa seperti dipaparkan di seminar ini.

 

 

 

Focus Group Discussion Membahas Pengaturan Kebijakan MRA Konstruksi, Kementerian PUPR, 20 September 2018

Direktorat Jenderal Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Terpadu Paket Pekerjaan Kontraktual di Balai Diklat PUPR Wilayah III Pasar Jumat, Jakarta Selatan. FGD Terpadu kontraktual ini dibuka oleh Ellis Sumarna mewakili Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Ellis dalam sambutannya menyampaikan bahwa kementerian PUPR diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan infrastruktur nawacita dan padat karya sesuai mandat Presiden Joko Widodo. Tentunya untuk menyelesaikan infrastruktur yang bernilai ratusan trilyun sesuai dengan jadwal, kualitas dan anggaran yang tersedia dituntut sumber daya tenaga kerja konstruksi yang handal dan produktif di dalam mengelola manajemen proyek yang terdiri dari man, money, machine and material dan juga penguatan inovasi dan penggunaan teknologi untuk mensukseskan proyek-proyek yang ada.

“FGD Terpadu ini terdiri dari tiga paket pekerjaan antara lain: penyusunan pedoman pengaturan kebijakan MRA bidang konstruksi, penyusunan pedoman pengembangan, pemantauan, dan pengendalian tenaga kerja konstruksi dan penyusunan rekomendasi inventarisasi perbaikan gap ketersediaan dan kebutuhan komponen produktivitas konstruksi. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan sesi FGD yang dibagi ke dalam tiga ruangan berbeda” imbuh Ellis.

FGD penyusunan pedoman pengaturan kebijakan MRA bidang konstruksi dihadiri oleh setidaknya 15 peserta yang berprofesi sebagai arsitek dan insinyur. Hadir perwakilan arsitek pada FGD ini antara lain Didi Haryadi Indonesia Monitoring Committee (IMC) Profesi Arsitek dan Budi Bowo Leksono Project Manager PT Pandega Desain Weharima sedangkan perwakilan Insinyur yang sudah tersertifikasi AE-R dan ACPE antara lain Ir. Habibie Razak Persatuan Insinyur Indonesia Pusat (PII) Pusat, Ir. Alif Usman PT Nindya Karya, Ir. Riod Hardane PT Partono Fondas, Ir. Benhard Hutajulu dari Badan Kejuruan Elektro PII dan beberapa kawan insinyur lainnya.

Sesi FGD ini dipimpin oieh Dr. Rosmariani Arifuddin Tenaga Konsultan Kementerian PUPR membuka sesi dengan menjelaskan tujuan FGD ini dan pemaparan data terkait jumlah penyandang sertifikasi ASEAN Architect (AA) dan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE), pengalaman jenis proyek menggunakan ACPE dan AA, pengalaman peran mengerjakan proyek internasional oleh pemegang sertifikat ASEAN ini, hambatan dalam pemnafaatan ACPE dan AA dan harapan kepada pemerintah untuk lebih mendayagunakan ACPE dan AA ini.

Sesi round table memberikan kesempatan kepada peserta FGD untuk memberikan masukan tanggapan atau pun sekedar sharing pengalaman. Didi dari perwakilan IMC Arsitek menegaskan bahwa pemerintah diharapkan bisa melakukan penyelarasan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan terkait UU Jasa Konstruksi, UU Keinsinyuran dan UU Arsitek. Saat ini, kadang kita sebagai masyarakat tidak bisa membedakan antara ijin kerja, sertifikat kompetensi dan sertifikat okupansi atau jabatan. Hal senada disampaikan oleh Habibie Razak, Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh PII adalah ijin kerja, SKA yang dikeluarkan oleh LPJK dengan endorsement asosiasi profesi adalah sertifikat pengakuan kompetensi sedangkan perencana, pengawas atau pelaksana konstruksi adalah jenis okupansi atau jabatan. Di UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa surat keterangan kerja (SKK) untuk tenaga ahli konstruksi sebenarnya adalah sertifikat okupansi.

“Semestinya tahapan yang benar adalah pertama ijin praktek yang mesti dikeluarkan terlebih dahulu yang oleh profesi dokter disebut Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD), oleh Arsitek disebut Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) dan oleh profesi Insinyur disebut Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) baru kemudian keluar sertifikasi kompetensi/keahlian seperti SKA dan sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang dimana insinyur atau arsitek bisa bekerja sebagai perencana, pengawas atau pelaksana konstruksi. Didi menambahkan “saat ini, di tingkat ASEAN sertifikasi ASEAN Architect (AA) belum disyaratkan dan kecendrungan para arsitek di tingkat ASEAN akan termotivasi untuk bekerja ke luar negeri apabila remunerasi dan benefitnya lebih baik. Sebagai contoh, Arsitek Singapura apabila bekerja di negara seperti Myanmar dan Kamboja mungkin tidak akan dibayar lebih baik daripada bekerja di dalam negerinya. Di Indonesia sendiri karena pangsa pasar yang sangat besar para arsitek kita cenderung akan lebih fokus pada proyek proyek dalam negeri daripada mencari pekerjaan atau proyek di luar negeri.

Budi Bowo perwakilan profesi arsitek pada FGD ini menyampaikan di perusahaannya ada sekitar 100 tenaga arsitek yang bekerja namun baru 2 yang memiliki sertifikasi ASEAN Architect (AA), ini dikarenakan mereka belum melihat benefit nyata dari sertifikasi ini. Bahkan arsitek luar negeri yang mendirikan perusahaan arsitek di Indonesia juga tidak disyaratkan sertifikasi apapun untuk bisa bekerja di dalam negeri. Habibie Razak menambahkan bahwa sertifikasi Insinyur Profesional Madya (IPM) yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia sudah diakui di tingkat ASEAN maupun APEC. Sedangkan pemegang ASEAN Engineer Register (AER) sudah mendapatkan pengakuan sebagai professional yang mendapatkan benefit lebih di perusahaan-perusahaan luar negeri seperti perusahaan minyak dan gas di Middle-East sana. “Ini karena brand PII yang melekat pada sertifikasi itu, sejarahnya bahwa sistem sertifikasi PII mengadopsi sistem sertifikasi the Institution of Engineers, Australia jadi tidak heran di Australia sertifikasi IPM kita diakui” ujar Habibie. “Mengapa sertifikasi AER lebih sound dan powerful dari ACPE itu juga dikarenakan untuk mendapatkan sertifikasi AER haruslah bersertifikasi IPM terlebih dahulu sedangkan AER dikeluarkan oleh ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) yang juga sudah menjadi anggota dari World Federation of Engineering Organizations (WFEO) sedangkan PII sebagai organisasi profesi insinyur juga sudah mendapatkan pengakuan dari APEC Engineer Committee.

Ir. Riod Hardane memberikan pendapatnya terkait knowledge transfer yang diharapkan dilakukan oleh insinyur asing tidak terjadi sesuai kenyataan bahkan terkadang kompetensi dan pengalaman mereka tidak lebih baik dari insinyur kita. Menanggapi itu Habibie menyatakan bahwa pengaturan tentang Insinyur asing yang akan bekerja di Indonesia sesuai dengan draft PP keinsinyuran haruslah memiliki sertifikasi insinyur profesional yang diakui oleh hukum negaranya dan apabila mereka belum memilikinya mereka diwajibkan mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat Insinyur Profesional dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Insinyur asing yang bekerja di proyek pemerintah dan sawasta haruslah didampingi oleh tenaga insinyur nasional yang bersertifikasi insinyur profesional. Program knowledge transfer akan terjadi melalui program coaching, mentoring dan pelatihan. Insinyur asing tadi diwajibkan membuat laporan teknis terkait hasil knowledge transfer program yang dia lakukan dan dilaporkan ke PII sebelum insinyur asing tadi balik ke negaranya.

Ir. Benhard Hutajulu membagikan pengalamannya ketika bekerja di luar negeri, di salah satu perusahaan asing Amerika bahwa yang berhak bertanda tangan di atas gambar desain dan dokumen teknis lainnya adalah Professional Engineer (PE). Mereka bertanggung jawab terhadap desain yang dikerjakan oleh tenaga insinyur sebelum dirilis untuk dikonstruksi. Didi menambahkan bahwa praktek ini sudah dilakukan di tingkat pemerintah propinsi seperti DKI Jakarta. Hanya tenaga ahli yang memiliki IPTB bertanggung jawab terhadap desain yang dikeluarkan oleh tim tenaga arsitek maupun insinyur. Harapannya setelah UU Arsitek dirilis, para arsitek akan mengurus STRA untuk bisa melakukan praktek arsitektural.

Senada disampaikan Ir. Alif Usman PT NIndya Karya bahwa saat ini SKA yang dijadikan syarat untuk tender-tender pemerintah jadinya semuanya pada urus SKA namun untuk mendapatkan SKA ini beda-beda tingkat kesulitannya untuk setiap asosiasi profesi. Ada yang dalam hitungan hari sudah bisa dapat namun ada juga hingga hitungan bulan baru bisa keluar SKAnya. “Pengalaman saya, sertifikasi IPM yang dikeluarkan oleh PII lebih sulit mendapatkannya dibandingkan dengan SKA” ujar Alif. “Begitupun dengan sertifikasi ASEAN Engineer Register (AER) ini juga melalui proses yang cukup intens untuk bisa mendapatkannya, saya harus dapat IPM dulu baru bisa lanjut proses AER” tambah Alif.

Habibie menambahkan bahwa PII adalah organisasi profesi keinsinyuran yang sudah mendapatkan pengakuan internasional tentunya untuk bisa mempertahankan kredibilitas dan reputasinya dituntut untuk konsisten mengikuti sistem sertifikasi yang ada termasuk kesiapan untuk diaudit oleh komite ASEAN maupun APEC. “Setiap tahun mereka dari ASEAN maupun APEC datang ke Indonesia melakukan audit terhadap proses yang PII lakukan, mereka melakukan random check terhadap pemegang sertifikasi apakah mereka punya tanda bukti hasil uji kompetensi, notulensi hasil wawancara kelulusan dan juga bukti laporan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) yang wajib disetor setiap tahunnya oleh pemegang sertifikat tadi”.

Dr. Rismariani mencatat masukan dari para peserta FGD untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan pedoman perumusan kebijakan pemgaturan MRA. Harapannya para AA dan ACPE ini akan bisa mendapatkan benefit lebih dari MRA ini dan juga tentunya memberikan efek positif bagi kepentingan nasional. Rangkaian kegiatan FGD ini berlangsung mulai dari Pukul 09.00 hinggal Pukul 15.00 sore. Hadir juga pada kegiatan ini Dr. Ir. Bambang Goeritno Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

 

Power-Gen Asia dan Perayaan Hari Listrik Nasional ke-73, BSD, 18 – 20 September 2018

Konferensi dan Pameran Power-Gen Asia dan Perayaan Hari Listrik Nasional ke-73 sukses dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral H.E.Ignasius Jonan yang diselenggarakan di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang. Kegiatan ini berlangsung dari Tanggal 18 – 20 September 2018 menghadirkan para exhibitor di sektor kelistrikan dimulai dari technology provider, project developer, BUMN nasional sektor energi, kementerian ESDM dan EPC Contractor baik lokal maupun multinasional.

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI yang melalui video streaming dari luar negeri memberikan sambutannya di depan  para peserta konferensi Power-Gen ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi pembangkit listrik di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat umum dan industri. Ada yang mengatakan bahwa pembangkit listrik saat ini oversupply. JK menjelaskan bahwa bukan oversupply tapi transmisi listrik kita belum sepenuhnya terhubung satu sama sama lain. Ketika semuanya terhubung maka transmisi listrik dari regional satu ke regional lain bisa dilakukan lebih maksimal. Industri juga tentunya masih membutuhkan dukungan dari PLN untuk pengembangan industri baru.

“Setidaknya kita butuh 10 persen tambahan supply listrik per tahun ketika melihat proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi penduduk Indonesia” ujar JK. “Indonesia tidak akan pernah berhenti membangun pembangkit listrik” lanjut JK. JK juga menegaskan komitmen pemerintah terkait penyediaan pembangkit listrik dari renewable atau energi terbarukan untuk memenuhi target 23 persen penggunaaan energi dari energi terbarukan di tahun 2025.

Jonan dalam sambutannya menyampaikan bahwa masih ada sekitar 7.5 persen dari penduduk Indonesia yang masih perlu dilistriki. Mereka yang berada di daerah daerah terisolir dan terpencil juga  membutuhkan listrik. Jonan menyebutkan setidaknya 7.5 juta rumah tangga yang mendapatkan instalasi gratis dari PLN. Setidaknya pemerintah memberikan subsidi 50 Trilyun per tahun kepada PLN untuk memenuhi biaya operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah daerah terpencil dan terisolir tadi. Dibandingkan dengan subsidi LPG yang diberikan pemerintah sekitar 67 Trilyun per tahun subsidi ke PLN setidaknya masih di bawah subsidi LPG. Jonan meminta PLN untuk mulai menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif PLTD tadi sebagai upaya untuk mengurangi subsidi pemerintah.

Acara dibuka oleh Menteri Jonan dengan pemukulan Rebana didampingi oleh Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Iwan Santoso, Perwakilan Organizing Committee Power-Gen Asia dan perwakilan PLN. Acara Power-Gen Asia dan perayaan hari listrik nasional ini dituanrumahi oleh Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), disponsori oleh PT Cirebon Power dan PT Siemens Indonesia dan mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM. Hadir sebagai conference speaker pada acara ini Dr. Ir. Heru Dewanto – President Director & CEO Cirebon Power dan beberapa pembicara lainnya. Selain pengurus MKI, beberapa perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia juta hadir pada pembukaan ini antara lain: Ir. Teguh Haryono, Ir. Bambang Priatmono, Ir. Andilo Harahap dan Ir. Habibie Razak.