Category Archives: Opini Energi Alternatif

Bincang-Bincang Pagi Bio Energi, Badan Kejuruan Mesin PII, 19 Agustus 2018

Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM PII) kembali mengadakan seminar sehari dengan topik Bio Energi pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018 di Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Seminar sehari ini oleh BKM PII dengan topik bincang-bincang pagi Bio Energi yang dihadiri setidaknya 35 Anggota BKM PII dan Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Wilayah dan Cabang.

Acara dibuka oleh Sekretaris BK Mesin PII Ir. Ade Irfan, MM., MBA., IPM dan kemudian dilanjutkan dengan sesi panelis yang menghadirkan Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto pakar Biodiesel Guru Besar FT UI, Ir Cahyo S. Wibowo Peneliti Lemigas dan Ir. Hari Yuwono Perwakilan dari Pengurus BK Mesin PII. Biodiesel yang dikomersilkan di Indonesia saat ini adalah spesifikasi B20 yakni mengandung 20% biofuel yang berasal dari kepala sawit. Diketahui bersama Indonesia adalah eksporter terbesar biodiesel ke luar negeri kebanyakan ke negara-negara Eropa.

Biodiesel menurut Cahyo saat ini sudah sesuai dengan standard dan spesifikasi international untuk bahan bakar kendaraan bahkan standard pengujian sudah menggunakan ASTM. Bahkan ketika Euro 4 diberlakukan di negara-negara Eropa spesifikasi Biodiesel (B20) asal Indonesia harusnya bisa memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Namun, Biodiesel dari kepala sawit saat ini mendapatkan protes keras dari Uni Eropa karena dianggap kelapa sawit yang dieksploitasi sebagai komponen biodiesel dianggap tidak sesuai dengan konsep pelestarian hutan atau merusak ekosistem hutan.

Minggu sebelumnya,  ancaman pemerintah Indonesia melalui pernyataan Jusuf  Kalla terhadap larangan Uni Eropa ini membuahkan hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) hingga 2030. Sebelumnya Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel mulai 2021.

Ir Hari Yuwono memaparkan potensi renewable energy dari biogas dan pengenalan teknologi proses biogas Anaerobic Digestion untuk menghasilkan methane composition yang akan dikirim ke gas engine untuk digenerate menjadi energi listrik. Investasi kapital biogas power plant di kisaran USD 2,2 Juta hingga 4 Juta/MW tergantung dari jenis storage untuk proses digestion apakah menggunakan anaerobic covered lagoon, CSTR tank, concrete tank dan lainnya. Beberapa proyek pembangkit listrik biogas saat ini sudah banyak yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas mulai dari 1 MW hingga 5 MW.

Sesi pertanyaan dari salah seorang peserta menyampaikan ide feedstock dari biogas power plant ini apakah memungkinkan multi-feedstock sebagai contoh effluent (waster water) of palm oil dan kotoran ternak. Apakah teknologi anaerobic digestion memungkinkan untuk dua feedstock yang berbeda atau lebih. Ini perlu melalui proses penelitian yang lebih advanced lagi.

Seminar sehari dtutup oleh Prof Tresna P. Soemardi Ketua BKM PII dengan pesan singkat kepada peserta untuk terus meningkatkan kompetensi keinsinyuran dan terus menggiatkan kegiatan sejenis untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Insinyur yang lebih muda pengalaman. Kerjasama industri, perguruan tinggi, instansi riset pemerintah dan insinyur yang bekerja di sektor ini perlu ditingkatkan lagi.

Hadir pada kegiatan ini Ir. Habibie Razak Sekretaris Divisi Gas PII Pusat dan beberapa unsur pengurus PII lainnya.

 

AFEO Midterm Meeting, Bumi Serpong Damai, 5 – 7 Agustus 2018

ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) menyelenggarakan AFEO Midterm Meeting di Kawasan Alam Sutera tepatnya di Hotel Mercure, Bumi Serpong Damai selama tiga hari dari Tanggal 5 – 7 Agustus 2018. AFEO Midterm meeting ini adalah kegiatan Pra-Konferensi yang diadakan 3 hingga 4 bulan sebelumnya untuk membahas agenda strategis yang akan selanjutnya dibahas di Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) yang ke-36 yang kali ini dituanrumahi oleh the Institution of Engineers, Singapore (IES) bulan November nanti.

AFEO Midterm 2018 ini dihadiri oleh tidak kurang dari 200 peserta dari 10 negara yang tergabung dalam AFEO ini. Midterm meeting dibagi ke dalam beberapa working group antara lain: Transportation, Education Capacity, Sustainable City, Energy dan Environmental. ASEAN Woman Forum, Award Meeting, Mobility of Engineers Forum dan Young Engineers meeting juga diselenggarakan secara simultan di ruangan terpisah di Hotel Mercure ini yang melibatkan partisipasi aktif dari delegasi dari tiap negara di ASEAN.

Sesi AFEO Energy Working Group dibuka oleh Chairman Engr. Francis Xavier Jacob dari the Institution of Engineers, Malaysia memberikan kesempatan kepada forum memberikan update tentang sektor energi dari tiap negara. Indonesia diwakili oleh Ir. Herman Darnel dan Ir. Djoko Winarno memberikan update tentang progress proyek 35 GW di Indonesia, regulasi kelistrikan termasuk update progress renewable energy initiatives di Indonesia. Ir. Weda A. Mardhi dari PII juga menyampaikan informasi tentang beberapa riset yang dilakukan oleh International Research Institute on Solar and other renewable energy sebagai upaya untuk mengakselerasi pengembangan renewable energy (RE) di Indonesia. Rekomendasi terkait strategi pengembangan RE disampaikan kepada Kementerian ESDM.

Sesi AFEO Energy Working Group ini juga memberikan informasi  tentang ASEAN Electrotechnical Symposium dan Exhibition yang akan diadakan di Kuala Lumpur, 4 -5 Desember 2018 yang akan menghadirkan beberapa pembicara antara lain IEC President dan beberapa Electrical Manufacturer and Technology Provider atau dikenal sebagai Sponsorship Speakers yang beroperasi di Kawasan Asia Tenggara seperti Siemens, Schneiders, GE dan lainnya. Ir. Alex Looi Ketua Organizing Committee menyampaikan langsung kepada peserta yang hadir di Energy working group session ini.

Sesi ASEAN Electrical Inspection Guidelines di bawah koordinasi Ir. Yau Chau Fong pada midterm meeting kali ini sukses mempresentasekan progress proyek ini di kantor ASEAN Secretariat pada Tanggal 6 Agustus 2018. Keesokan harinya AFEO kembali diundang oleh ASEAN Secretariat yang diwakili oleh Ir. Yam Teong Sian dan Ir. Habibie Razak menghadiri initial meeting on Preparation of ASEAN 51st AMM/PMC yang akan diselenggarakan di Singapore, 30 Juli – 4 Agustus 2018 ini.

Sesi lainnya seperti dinner dan Board of Governors meeting tampak dihadiri oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak Ketua Umum dan Dr. Ir. Heru Dewanto Wakil Ketua Umum PII. Ir. Robert Sianipar Sekretaris Jenderal PII didampingi oleh Ir. Rudianto Handojo Direktur Eksekutif PII mengikuti keseluruhan rangkaian AFEO Midterm meeting dari awal hingga akhir. AFEO midterm meeting ini bertujuan tidak lain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi terkait pengetahuan dan teknologi keinsinyuran terkini di Kawasan Asia Tenggara termasuk informasi proyek-proyek keinsinyuran yang lagi dikembangkan di setiap negara ASEAN.

Ir. Habimono Indonesia Country Registrar Persatuan Insinyur Indonesia menyebutkan bahwa setidaknya ada 27 Professional Engineer Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ASEAN Engineer. Rencanananya pengalungan Medali dan penyerahan sertifikat akan dilakukan secara simbolis pada Kongres PII bulan Desember mendatang. Hadir juga pada AFEO midterm meeting kali ini Ketua dan Sekretaris PII Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam dan Ir. Baso Murdin bersama rombongan sebagai peserta terjauh dari kawasan Timur Indonesia (KTI).

 

Reportase: Ir. Habibie Razak  – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

 

Halal Bihalal dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, 24 Juli 2018

Halal biHalal (HBH) dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 di Hotel Grand Kemang dihadiri lebih setidaknya 60 peserta dari unsur Pengurus Pusat dan Badan Kejuruan PII. Acara yang dimulai makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi open forum HBH dan Silaturahim yang dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU Ketua Umum PII Pusat.

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan Anggota dan Pengurus PII dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah menuju Industri 4.0. Tentunya dibutuhkan penguatan internal organisasi PII di dalam menyambut dan mensukseskan era 4.0 ini termasuk kesiapan kelengkapan organisasi PII menyambut disahkannnya Peraturan Pemerintah terkait Profesi Keinsinyuran.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan beberapa panelis antara lain Ir. Qoyum Tjandranegara, Ir. Rauf Purnama, Dr. ir. Heru Dewanto, Dr. Ir. Hermanto Dardak dipandu oleh Sekjen PII Pusat Ir. Robert Purba Sianipar. Ir. Qoyum memberikan update tentang rencana pembangunan kantor PII Pusat di Jl Halimun dan rencana ground breaking bulan Agustus 2018. Beliau sebagai pakar gas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini mesti lebih fokus lagi pada utilisasi gas untuk kebutuhan dalam negeri untuk memberikan nilai tambah pada industri. Hal serupa disampaikan oleh Ir. Rauf Purnama pakar Petrochemical Indonesia bahwa untuk menuju Indonesia dengan high income perkapita tidak ada cara lain selain membangun industri nasional yang memberikan nilai tambah dan tentunya dengan industri dalam negeri akan memberikan ruang yang lebih lebar untuk Insinyur Indonesia bekerja dan berkarya.

Dr. Ir. Heru Dewanto menyebutkan karakteristik Industri 4.0 antara lain robotic automation, internet of things, 3D printer and data of things.  Kecepatan internet akan terus bertambah and peralatan/equipment dirancang dengan teknologi mutakhir sehingga ponsel pun sudah terhubung dengan alat peralatan/equipment tadi. Semuanya serba real time dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Heru juga menanggapi pertanyaan dari Ir. Juanda Ibrahim Ahli Pembangkit dan Transmisi, Pengurus Badan kejuruan Elektro yang mengharapkan PII memberikan rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan sumber energi dari renewable mengingat komitmen Indonesia untuk 23% konsumsi energi dari sumber energi terbarukan di Tahun 2025.

Dr. Heru menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan fossil energy sebagai sumber energi utama di Indonesia mengingat saat ini tariff listrik dari fossil fuel masih jauh lebih murah dari renewable energy seperti PLTS dan PLTB. Heru melihat perkembangan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Penggunaan batubara yang semakin sedikit untuk menggenerate energy output yang lebih besar. Teknologi supercritical, ultra-supercritical, dan advanced critical untuk coal fired plant terus menerus dikembangkan agar lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Hadir pada HBH dan silaturahim ini antara lain Ir. Irawan Poerwo BK Pertambangan yang juga adalah ahli smelter, Ir. Sapri Pamulu, M.Eng., PhD Ahli Infrastruktur juga Pengurus Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII, Ir. I Made Tangkas pakar Otomotif Indonesia Badan Kejuruan Teknik Industri, Ir. Faizal Safaa Pakar Industri dan beberapa pengurus lainnya.

 

Reportase: Ir. Habibie Razak – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Rancangan Peraturan Pemerintah Terkait UU 11/2014 dan Manfaatnya Untuk Insinyur Indonesia Pada Pengembangan Proyek-proyek Renewable Energy di Indonesia

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan potensi pengembangan energi terbarukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pun juga potensi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia Indonesia pada umumnya dan juga untuk para Insinyur Indonesia khususnya. Menurut Harris Yahya, Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM dalam paparannya pada Konferensi Eastern Renewable Energy bulan Maret 2018 lalu di Makassar menyebutkan bahwa  Indonesia hanya memiliki 60,491 MW kapasitas pembangkit energi listrik terpasang dan hanya sekitar 9,000 MW atau hanya 15% dikategorikan sebagai renewable energy. Saat ini Pemerintah terus mendorong membangun RE power plants di seluruh Indonesia untuk memenuhi komitmen President Jokowi  untuk 23% energy consumption oleh RE di tahun 2025. Bagaimana pun juga, dibutuhkan regulasi pemerintah yang ideal untuk mendukung target ini.

Investor dan developer dari luar negeri cukup antusias di dalam memberikan andil pada program ini. Mereka datang bukan hanya dengan membawa modal yang cukup besar tapi juga advanced technology dan foreign engineers untuk bekerja di proyek-proyek mereka. Sebutlah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 75 MW Sidrap yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Bagaimana dengan peran Insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini? Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan dan salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang Insinyur Asing. Insinyur Asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk: melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambunganmelaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban Insinyur Asing terhadap Insinyur pendamping Indonesia antara lain: 1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing. 3) Institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Selama ini, Insinyur Asing ini menurut observasi PII belumlah melakukan proses alih pengetahuan dan teknologi sesuai diharapkan, belum ada pencatatan atau laporan secara tertulis terkait pencapaian proses tadi. Sepertinya praktek pendampingan oleh tenaga ahli lokal kepada tenaga asing tadi belumlah maksimal. Sekiranya ini menjadi salah satu poin fokus Pemerintah terkait kesuksesan alih pengetahuan dan teknologi tadi.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini hendaknya segera dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai wujud komitmen bahwa pemerintah peduli akan pengembangan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mutakhir dari Insinyur Asing yang membawa pengetahuan dan teknologi masa depan ke Indonesia termasuk teknologi energi terbarukan yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sayang sekali momen ini tidak termanfaatkan secara optimal.

Diharapkan sebelum Insinyur Asing tadi kembali ke negaranya, Insinyur kita sudah mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keinsinyuran terkait pengembangan proyek-proyek renewable energy tadi termasuk bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya. Bukan hanya itu, Insinyur yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seperti BPPT diharapkan akan lebih efektif lagi melakukan aktifitas sejenis, belajar dari negara lain dan mengembangkannya menjadi teknologi baru yang lebih handal.

Renewable energy adalah suatu keharusan, Indonesia is moving towards the clean energy dan sudah saatnya para Insinyur Indonesia menjadi bagian dari proyek-proyek ini. Menurut Penulis, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai institusi yang diberi tugas membantu pengembangan kompetensi Insinyur Indonesia patut diberikan ruang gerak yang lebih luas lagi dan hanya dengan dikeluarkannya rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini usaha-usaha terkait bisa dilakukan secara terukur dan lebih optimal lagi.

Tulisan ini juga dapat dibaca di link ini http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/opini-habibie-razak-insinyur-asing-dan-manfaatnya-untuk-insinyur-nasional

Penulis: Habibie Razak – Praktisi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan – Sekretaris Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat – Penasehat Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI)

 

 

 

 

Bincang-bincang Sabtu Pagi PLTSa BKM PII, Pomelotel, 21 April 2018

Hari Sabtu datang dan bincang-bincang update terakhir usaha pengembangan PLTSa di Hotel Pomelotel ternyata berlangsung sangat interaktif dan bahkan peserta yang menurut panitia dari BKM PII diperkirakan sekitar 20 orang ternyata dihadiri lebih dari 40 peserta dari berbagai institusi pemerintah, organisasi atau komunitas renewable energy dan perusahaan nasional maupun global. Beberapa peserta juga berasal dari Jepang yang memiliki minat untuk memahami lebih lanjut investasi PLTSa ditinjau dari regulasi pemerintah, manajemen proyek dan skema investasi bekerja sama dengan pengusaha lokal.

Event kali ini menghadirkan beberapa panelis antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Perusahaan Listrik Negara, Universitas Pancasila, Private Developer, Researcher dari Institusi Pembiyaan Internasional, dan Badan Kejuruan Elektro PII. Bincang pagi ini selain memberikan gambaran tentang teknologi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik dalam paparannya Jacky Latuheru salah satu panelis menyampaikan setiap kota besar memiliki karakteristik sampah yang berbeda di Indonesia termasuk volume sampahnya dalam ton/hari di mana dibutuhkan evaluasi teknologi pengolahan sampah yang terbaik ditinjau dari sisi teknik dan juga finansial. Jacky mengistilahkan evaluasi teknologi ini harus sesuai dengan prinsip “Best Applicable Technology Meet Actual Needs (BATMAN)”.

Isu yang lagi hangat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No.35/2018 yang mengatur percepatan instalasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres No. 35 Tahun 2018 mengatur percepatan pembangunan instalasi Pengelolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Solo / Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado. Capture dari Perpres 35/2018 di bawah ini diharapkan bisa memberikan efek positif kepada iklim usaha untuk investasi PLTSa ini.

Djoko Winarno, praktisi PLTSa juga mewakili Badan Kejuruan Elektro Persatuan Insinyur Indonesia (BKE PII) memberikan fakta kunci bahwa penduduk Indonesia lebih dari 260 Milyar menghasilkan limbah 0.7 Kg/hari/limbah orang, atau 175Ribu Ton/Hari atau sekitar 64 Juta Ton/Tahun dan menempatkan Indonesia sebagai kontributor kedua sekitar 10% sampah plastik di dunia. “Dengan asumsi bahwa penduduk kita akan tumbuh sebesar 1,38%, limbah kami akan mencapai 67.100.000 ton pada 2019, didominasi oleh sampah organik.“ Kata Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. Diharapkan dengan proyek-proyek PLTSa ini bisa memberikan kontribusi pada peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan untuk 23%  dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 (saat ini ‐ 12%) sebagaiman komitmen dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan di COP21 Paris tahun lalu.

 

 

Eastern Indonesia Renewable Energy Seminar in Makassar, 26 March 2018

The Australian Consulate-General  in collaboration with The Australia-Indonesia Centre have successfully organized and hosted the Eastern Indonesia Renewable Energy Seminar in Makassar which took place in Four Points Hotel on 26th of March 2018. The objective of the event is to support the Government to reach renewable target of 23% by 2025 including to promote the Government program to push more in providing more electricity to eastern part of Indonesia.

The event consist of one day seminar followed by 2 days technical visit. On 27 and 28 March, field studies will survey two renewable energy projects in Jeneponto Regency and Salemo Island (in the Makassar Straits), considering both Indonesia’s large scale and remote, small scale renewable energy needs respectively.  These field studies will offer practical, hands-on insights into the delivery of energy projects in Eastern Indonesia. Delegates will have opportunities to ask questions of local project managers and community leaders and undertake a tour of each facility.

The seminar presented the first panel session presentations by panelists coming from several institutions. Richard Mathews representing Australian Consul-General in Makassar, Bob Saril, General Manager of PLN Disjatim, Harris Yahya, Director of Renewable Energy the Ministry of ESDM, Halim Kalla representing KADIN Indonesia and Bill Johnston, the Keynote Speaker, West Australian Minister for Mines and Petroleum, Commerce and Industrial Relations, Electoral Matters and Asian Engagement.

In his speech, Bob was focusing on the renewable energy program under RUPTL 2018 – 2027 which was launched by PLN recently. The possibility of direct appointment for this RE project, Biaya Pokok Penjualan (BPP) aspects, including the BOT scheme and the approval of PPA should be done by the Minister of ESDM. He continued, there are some strategies implemented by PLN according to new RUPTL consist of: the consideration of supply and demand, electrical system readiness to accept the additional power to the grid, big promising source of renewable energy such as hydro and geothermal, the electrification ratio in the eastern part need to be increased, smart grid development to accommodate intermittent power plant and the need to replace diesel power plants.

Harris Yahya in his speech mentioned that Indonesia has around 60,491 installed power generations to date and only 9,000 MW of them (15%) categorized as renewable energy. Government is pushing hard to build more RE power plants throughout Indonesia to fulfill the commitment of President Jokowi by having 23% energy consumption from RE by 2025. Indeed, required government policies and program to support the objectives. Halim Kalla of KADIN Indonesia, presented his data that at least there are still more than 1000 island in electricity crisis, 8.5 million families short of electricity, 42,000 villagers and 17,000 schools haven’t yet enjoyed the electricity. Therefore the participation of private sectors should be encouraged more to fill the gap and indeed the Government Regulations have to be supportive for investment climate.

Bob Johnston in his speech was giving some renewable projects overview developed in Australia, solar, wind and hybrid mostly in western part of Australia. if these kind of concepts implemented in Indonesia especially for the eastern part of Indonesia where the people still live in remote mountainous or island communities. In many cases it may be less costly to use renewable off-grid technologies, than extend the national grid to isolated districts. As there is not yet an over-arching policy framework for off-grid supply, there is recognition among national and provincial governments of the advantages of renewable and micro-grid in servicing remote communities, particularly in eastern Indonesia.

The second panel session presenting some speakers such as Dr. Ariel Liebman, Monash Energy Materials and System Institute, Mrs. Tri Mumpuni representing People Centered Business and Economic Insititute (IBEKA), Dr. Bachtiar Nappu, Research Centre of Electricity and Energy in Hasanuddin University, and several others. The third session was the interactive game where the participants were encouraged to discuss among them regarding the energy policy landscape, community benefits, business models and partnership scheme in Indonesia.

Company and institutions who supported and joined the event such as Equis, Gold Wind, Griffith University, Infunde Development, Monash University, Murdoch University and SMEC, a Member of Surbana Jurong and several others. Thanks to Australian Consulate-General in Makassar for organizing and hosting the event.

 

 

 

Sukses Seminar Pertamina Lubricant 2018, Manado

PERTAMINA Lubricant sukses mengadakan seminar nasional terkait teknologi lubrikasi pada Hari Rabu, 21 Maret 2018 yang diselenggarakan di Hotel Four Points, Manado Sulawesi Utara. Acara ini dihadiri setidaknya 80 peserta dari Sabang sampai Merauke merupakan hasil kerja keras dari Divisi Sales Regional VII di bawah koordinasi Manager Sales Didik Setiyo Nugroho.

Sesi pembukaan dibuka dengan salah satu tarian khas manado dilanjutkan dengan sambutan manajemen PERTAMINA Lubricant (PL) sekaligus perkenalan personil PL Region VII di bawah Didik antara lain Ir. Andi Awaluddin Kadir sales executive yang bertanggung jawab terhadap area Sulawesi dan Maluku. Berkat undangan dari Andi Awal saya bisa berkesempatan kembali mengunjungi kota Manado setelah kunjungan terakhir di akhir tahun 2017 lalu. Seminar sehari ini dirangkaikan dengan local trip ke kawasan wisata Bunaken di hari kedua. Seminar ini bertemakan: “Efficiency for Our Better Future”.

Presentase pertama pada seminar ini dibawakan oleh Agung Prabowo dengan topik “Maintenance Strategy dan Fundamental Lubrication”. Agung dalam paparannya menjelaskan bahwa lubricant itu memiliki tiga fungsi yaitu sebagai fungsi lubrikasi, pembersih dan pendingin. Sesi presentase kedua dilanjutkan dengan topik kedua “Storage and Handling dibawakan oleh Abdul Hamid. Hamid dalam paparannya menyampaikan Integrated Lubrication Management terdiri dari 10 aspek antara lain: human resources competencies, lubricant technical selection, standard procurement, storage and handling, lubrication application, oil sampling, oil condition monitoring, contamination control, HSSE and continuous improvement.

Presentase ketiga dengan topik Industrial Fuel oleh Iwan Yudo Wibowo menyebutkan bahwa setidaknya ada 113 terminal storage BBM yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Pertamina saat ini sudah mampu mendeliver BBM ke end customer (FRANCO) atau bisa dikirim sampai di titik terminal atau depot Pertamina (LOCO). Presentase keempat “LPG Industry and Gas Product” dan sesi kelima “Petrochemical Product” menutup keseluruhan sesi pagi sebelum makan siang bersama dengan para peserta, panitia dan profesional Pertamina.

Sesi siang dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas Engine dan non-Engine. Saya kebagian kelas non-Engine memaparkan aplikasi lubrikasi pada rotating equipment seperti turbine, compressor dan pump. Abdul Hamid membuka babakan tanya jawab disambut positif oleh peserta sehingga diskusi berjalan sangat alot dan interaktif. Hamid menyampaikan bahwa produk Pertamina untuk segmen ini sudah mendapatkan approval dari hampir semua Original Equipment Manufacturer (OEM) membuktikan bahwa produk Pertamina sudah diakui secara internasional dan mampu bersaing dengan produk internasional lainnya. Sesi siang ini berlangsung sampai dengan Pukul 16.00 sore.

Sesi galadinner terdiri dari makan malam dan ramah tamah antara para peserta dan tim PL. Pada galadinner juga menunjuk dua peserta terbaik yang dinilai berdasarkan partisipasi keaktifannya selama seminar berlangsung yakni perwakilan dari British Petroleum dan ASDP Ferry Indonesia.

Sukses PERTAMINA Bravo Pertamina Lubricant

 

Seminar dan Munas I Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), 25 Januari 2018

Asosiasi Energi Surya Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I yang diselenggarakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (KESDM) Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat hari Kamis, 25 Januari 2018. Hadir dalam acara ini, Bapak Ignasius Jonan Menteri ESDM memberikan pengarahan tentang arah kebijakan energi nasional untuk lebih menitikberatkan pada penggunaan sumber energi terbarukan dan solar energy termasuk salah satunya.

Sesi pagi menghadirkan beberapa pembicara antara lain Harris Yahya – Direktur Aneka EBTKE Ditjen EBTKE, Dewanto dari PLN mewakili Tohari Ahadiat dari Divisi EBT PLN, perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Sampoerna Group. Menurut Harris Yahya, saat ini, dari potensi 207 GW energi surya di Indonesia baru sekitar 0.02% yang terpasang tentunya ini mengajak seluruh stakeholders untuk memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada terkait investasi proyek terkait energi surya di Indonesia. Tema seminar dan munas I kali ini “Konsolidasi Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk mendukung pencapaian target energi nasional dalam rangka mewujudkan energi berkeadilan hingga pelosok negeri” tema yang sangat supportive mendukung program pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas AESI Luluk Sumiarso.

Sesi siang dilanjutkan dengan Munas I yang dibuka oleh Ir. Andhika Prastawa dilanjutkan dengan sidang pleno yang membahas tentang ADART, pemilihan ketua umum/ketua dewan pakar dan ketua dewan pembina dan pembahasan rancangan garis besar program kerja 2018-2020. Acara ini dihadiri para penggiat energi surya di Indonesia termasuk peneliti, konsultan, EPC contractor dan developer. Sukses terus kawan-kawan AESI, terus berjuang mengkampanyekan energi surya di tanah air tercinta.

Focus Group Discussion PLTSa Kerjasama BPPT & IKATEK; Road to HBH IKATEK UH 2018

Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (IKA Teknik Unhas) bekerjasama dengan BPPT menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan peluang hingga strategi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kegiatan diskusi yang dihadiri beberapa pakar dan juga pemangku kepentingan tersebut berlangsung di Aula Gedung Menara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).  Acara diskusi dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unhas Dr Ir Abdul Rasyid Jalil MSi yang mewakili petinggi Unhas di kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Unhas ini.

Sambutan dilanjutkan Pengurus Ika Teknik Unhas yang diamanahkan kepada Ir AM. Sapri Pamulu MEng PhD dan laporan Ketua Panitia Pelaksana FGD Aie Asri AN ST. Sapri Pamulu menjelaskan, diskusi ingin mendapatkan rumusan berupa usulan, terkait sosialisasi implementasi kebijakan PLTSa, seperti dimensi proyek, investasi, pendanaan, teknologi, dan storage, model pengembangan PLTSa di Indonesia Timur. “Kegiatan FGD ini dalam rangkaian acara Halalbihalal (HBH) Ikatek 2018. Namun selain itu kita ingin mendapatkan rumusan yang bisa dijadikan usulan strategi implementasi mengenai kebijakan Ketenagalistrikan Energi Terbarukan terkhusus PLTSa di Indonesia,” ujarnya. Peserta yang hadir dalam diskusi grup sebanyak 120 orang dari berbagai komponen, termasuk pelaku investasi, PLN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT, alumni teknik Unhas, praktisi, dan akademisi dari ITB serta Universitas Indonesia.

Sejumlah pembicara nasional hadir dalam FGD Tinjauan Regulasi Proyek Ketenagalistrikan Energi Terbarukan berbasis PLTSa. Selain dari pihak Kementrian ESDM, PT PLN, Kementerian Lingkungan Hidup, Wali Kota Makassar Muh Ramdhan Pomanto juga hadir. Wali Kota Makassar yang berlatar belakang arsitek tersebut mengemukakan tantangan dan hambatan terkait regulasi mengenai Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) terkhusus PLTSa di Kota Makassar masih banyak.

Danny Pomanto menganggap ‘tipping fee’ sebagai ‘bottle-neck’ dari pengelolaan sampah untuk pengelolaan ‘waste to energy’ atau sampah menjadi energi. Selain faktor regulasi, mahalnya teknologi yang digunakan dan investasi yang dikeluarkan juga menjadi kendala besar. “Namun, masalah fee ini jelas bisa menimbulkan masalah hukum. Itu sebabnya Pemda (Pemkot Makassar) enggan untuk mengeksekusi PLTSa ini,” ujarnya. Tipping fee adalah biaya yang dikeluarkan anggaran pemerintah kepada pengelola sampah, berdasarkan jumlah yang dikelola per ton atau satuan volume (m3).

Menurut Dani, permasalahan sampah di kota-kota besar penyelesaiannya harus terintegrasi dan terstruktur dimulai dari sisi hulu sampai hilir. Dari sisi hulu, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemisahan sampah mulai dari rumah tangga, kemudian manajemen sampah oleh Pemkot melalui istilah bank sampah sampai pada pengelolaan di TPA. “Saat ini sudah ada sekitar 1000 bank sampah yang bertanggung jawab mengelola sampah di kota Makassar ini” ujar Dani.

Dani juga memaparkan 14 tahapan pengolahan sampah mulai dari rumah tangga sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Satu lagi yang menurut Dani mesti diperhatikan adalah model penenderan proyek PLTSa ini sebaiknya menggunakan model tender investasi di mana setiap technology provider menyampaikan proposalnya termasuk keunggulan teknologi dan total biaya investasi berdasarkan teknologi dan model eksekusi proyeknya. Fase DED akan dilakukan juga oleh technology provider karena mereka yang akan menggaransi performance dari PLTSa yang dibangun dan akan dioperasikan.

Pembicara lain yang hadir Elis Heviati Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementrian ESDM. Topik yang akan dibawakan Pemaparan regulasi EBTKE pada PLTSa dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Tampil pula memaparkan materi Agus Saefuddin MSi (kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementrian LH dan Kehutanan). Sesi pertama pagi hari menghadirkan walikota Makassar, perwakilan ESDM dan KLKH ini dimoderasi oleh Ir. Habibie Razak yang juga Coordinator Steering Committee pada FGD ini.

Diskusi sesi pertama berlangsung sangat alot, Halim Kalla hadir hingga acara selesai menyampaikan concernnya sebagai pengusaha terkait investasi PLTSa di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Menurut Beliau, Pemerintah harus memperhatikan dua hal penting apabila investasi ini menjadi attraktif sehingga bisa diimplementasikan, pertama adalah biaya pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga sampai TPA di kisaran 200 – 400 Ribu/Ton untuk pihak pengembang dan tarif listrik yang dijual ke PLN untuk investasi bisa economically viable apabila  dijual di kisaran 19cent USD/Kwh. Dua point penting ini menjadi parameter utama untuk investasi PLTSa menjadi attraktif.

Sesi siang hari menghadirkan beberapa narasumber antara lain:  Paul Butarbutar (Direktur Green Finance Asia South Pole), Dr Sri Wahyono (Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT), Jacky Latuheru (Senior Researcher, SMW & Energy Consultant), Ir Suhermin (Direktur PT Dimensi Barumas Perdana). Sesi kedua ini dimoderasi oleh Ir. Ma’rifat Pawellangi.  Paul Butarbutar menjelaskan, terkait pembiayaan atau financing, PLTSa itu sangat memungkinkan jika kepastian investasi didapatkan dari pemerintah. Adapun syarat terkait investasi PLTSa ini bersifat umum dan khusus terkait dengan pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi beberapa hal, seperti resiko, manajemen, kebijakan pemerintah dan lainnya. “Pemerintah daerah perlu melihat dengan jelas kemampuan dari pengusul project. Dan harus melalui proses tender yang baik,” kata Direktur Green Finance Asia South Pole Paul Butarbutar. Saran Paul Butarbutar, sebaiknya memikirkan hal lebih jauh dalam hal manfaat dari proyek pengedaan PLTSa, daripada memikirkan hal-hal teknis seperti tipping fee atau yang lainnya.

Sementara itu, Ir. Jacky Latuheru dari Energy Consultant mengemukakan potensi sampah di Indonesia ini cukup besar. Indonesia memiliki 500 kota/kabupaten yang semuanya memiliki potensi penghasil sampah. Adapun tekait dengan proyek, lulusan Teknik Unhas itu menggarisbawahi, pemilihan teknologi proyek yang dapat mengurangi efek rumah kaca terkait penanganan atau pemanfaatan gas metana (CH4) dari sampah.

Sementara itu di sesi ketiga dimoderasi oleh Ir. Oesman Reza menghadirkan Ikhsan Asaad (GM PLN Distribusi Jakarta Raya) yang menjadi pembicara ketujuh mengetengahkan program PLN terkait dengan EBTKE. PLN sudah menyiapkan rencana pengembangan pembangkit dan transmisi. Hal itu meliputi; 1. Rencana pengembangan pembangkit dan transmisi, 2. Proyeksi bauran energi, 3. Pengembangan energi baru dan terbarukan, dan 4. Implementasi Peraturan Menteri (PM) no 50/2017.

Ikhsan Asaad dalam paparannya bercerita tentang pengalaman mengelola pembangkit listrik dan distribusinya ke masyarakat. PLN selain diberi mandat oleh pemerintah untuk melistriki seluruh masyarakat Indonesia juga dituntuk menekan biaya produksi pembangkitan listrik agar bisa lebih efektif dan efisien. Skema pembangkitan PLTS yang dihybrid dengan genset di malam hari menjadi solusi efektif untuk masyarakat di Morotai, Maluku dan juga beberapa skema pembangkitan lainnya semisal PLTB, Tidal Wave atau renewable energy lainnya bisa menjadi solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk pulau-pulau besar maupun kecil yang ada di Indonesia. “Tahun 2019, semua desa yang ada di Indonesia 100% harus dilistriki oleh PLN sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Jokowi” imbuh Ikhsan Asaad, GM Disjaya ini. Ikhsan juga pada kesempatan ini memaparkan beberapa program kerja andalan Beliau di dalam memimpin PLN Disjaya ini diantaranya kampanye penggunaan kendaraan berbasis energi listrik, PLN power bank pengganti genset pada aktifitas konstruksi di DKI yang bisa memberikan penghematan signifikan kepada kontraktor, smart grid dan lainnya.

Sesi terakhir, Ir. Mulyawan Samad memaparkan beberapa kesimpulan dari FGD yang akan dibuat dalam satu rekomendasi tertulis dan diserahkan kepada pemerintah. Seperti melihat peran yang lebih terstruktur dari Pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sampah baik itu terkait dengan penanggulangan sampah maupun keterkaitannya dengan energi.

 

Hal ini sangat mendesak untuk menyelesaikan banyak aspek yang meresahkan baik itu pelaku bisnis maupun Pemda. Diharapkan hal-hal tersebut antara lain seperti tipping fee dan harga satuan energi listrik yang ditawarkan dapat diselesaikan dengan menyeluruh, masih tingginya tingkat kekurangsadaran, baik pihak pemerintah maupun rakyatnya dalam pemanfaatan sampah kota, Skema percepatan dalam siklus project Pembangunan PLT Sampah perlu ditinjau kembali.

Disarankan untuk meninjau kembali skema ini dengan lebih mengedepankan aspek investasi secara lebih luas, Penanganan pemerintah terhadap proyek dan investasi oil dan gas yang dikelola secara menyeluruh oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mungkin dapat dijadikan model, bagaimana menyelaraskan potensi sampah menjadi energi maupun penanganannya dengan program Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) termasuk bagaimana menciptakan atau meningkatkan environmental enterpreneurship pada masyarakat maupun pemerintah. Serta mengubah filosofi berfikir dari sekedar mengatasi lingkungan lebih ke penghasilan energi.

Pada FGD juga disimpulkan bahwa ada sekitar 10 daerah kabupaten/kota yang saat krisis penanganan sampah saat ini. Dan BPPT mendapat tugas untuk menghasilkan pilot project yang harus berhasil di 2018. Saat ini proyek percontohan di TPA Bantar Gebang. Sorotan juga diarahkan terkait efektifitas kerjasama BPPT dengan insitusi lain. Lalu perluanya kajian menyeluruh dapat dilaksanakan dengan semua stakeholder termasuk pemilik teknologi dan investor dalam memecahkan masalah terkait proyek penanganan sampah. Terbitnya Perpres 97 / 2017 yang merangkum secara komprehensif pengelolaan sampah dan diharapkan menjadi hawa segar bagi pemerintah daerah.

Diskusi juga mencatat beberapa poin penting terkait tantangan yang ada dan usaha yang bisa dilakukan terkait potensi PLTSa di Indonesia. Seperti adalanya ketidakjelasan mengenai Tipping Fee (biaya pengelolaan sampah). Kemudian strategi Pemda mencari solusi pengelolaan sampah tanpa/minimum Tipping Fee. Lalu masih minimnya alokasi negara untuk kebersihan dan pengelolaan sampah. Sebab sejauh ini soal sampah masih belum menjadi prioritas. Masih kurang matangnya skema pembelian tenaga listrik. Kemampuan Pemda dalam sistem, dokumentasi dan pelaksanaan pengadaan. Karakteristik sampah di Indonesia yang tidak homogen serta memiliki kadar air tinggi. Bagaimana implementasi RUEN dan RUED. Dan poin terakhir pemilihan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah.

Ketua Halal biHalal 2018 IKATEK-UH Ir. Jusman Sikki dan Ketua Panitia Pelaksana Focus Group Discussion (FGD)  Ikatan Alumni Teknik Unhas kali ini Asri An Nur, ST juga menyiapkan sertifikat kepesertaan yang bisa memberikan point tambahan bagi para Insinyur yang akan melaporkan PKB/CPDnya yang diwajibkan setiap tahunnya.

Reportase: Habibie Razak – Ketua Badan Otonomi Pengembangan Profesi Keinsinyuran IKATEK Unhas.

 

Laporan Badan Otonom Pengembangan Profesi di Rakornas IKATEK UH Bantimurung, 2 Desember 2017

Hari Sabtu, 2 Desember 2017 Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS 212 – 2017) di Taman Rekreasi Bantimurung Kabupaten Maros. Rakornas 212 ini diselenggarakan berkat inisiatif dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKATEK Sulawesi Ir. Muhammad Irfan AB yang sekaligus dirangkaikan dengan Rapat kerja (RAKER) DPW IKATEK Sulawesi. Sesi RAKER yang dilaksanakan di pagi hari dan setelah makan siang dilanjutkan dengan RAKORNAS 212.

RAKORNAS 212 secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Penasehat IKATEK UH Ir. Andi Herry Iskandar setelah sebelumnya kata sambutan dari Ketua Panitia, Ketua DPW Sulawesi dan Ketua Umum DPP Ir. Haedar A. Karim. Setelah resmi dibuka, RAKORNAS dipimpin oleh Marwan Hussein memberikan kesempatan kepada tiap DPW IKATEK Unhas memberikan laporan tentang kegiatan IKATEK yang dilaksanakan di Tahun 2017 ini. Perwakilan tiap DPW dimulai dari DPW Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara kemudian dilanjutkan dengan laporan IKA Jurusan untuk 6 jurusan.

Presentase tambahan menghadirkan Ir. Ansar Rahman memaparkan PT Inovasi Benua Maritim, perusahaan yang dibentuk oleh Universitas Hasanuddin setahun terakhir ini. Beliau memaparkan model bisnis PT IBM, program yang akan dilaksanakan dan update kondisi perusahaan sampai bulan Desember ini. Setelahnya, Update tentang progress Program Profesi Insinyur (PPI) Fakultas Teknik Unhas disampaikan oleh Sekretaris Rektor Unhas Dr. Ir. Suharman Hamzah.

Kesempatan buat Badan Otonom IKATEK Unhas juga untuk memaparkan laporan kegiatannya selama 2017 ini. Habibie Razak sebagai Ketua Badan Otonom Pengembangan Profesi Keinsinyuran memberikan laporan kegiatan Tahun 2017 antara lain:

 

 

  1. Program Pembinaan Profesi Insinyur (PPPI) atau Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional (LSIP) kerjasama Ikatan Alumni Teknik Unhas dan Persatuan Insinyur Indonesia
    MOU ditandatangani pada bulan 21 Desember 2014 di Makassar. Kegiatan PPPI/LSIP dilaksanakan setidaknya 25 kali di beberapa daerah/kota seperti Jakarta, Makassar, Balikpapan, Gorontalo, Sumbawa dan Manado. Kegiatan PPPI/LSIP melibatkan DPW IKATEK Jaban – Jabar, DPW Kalimantan, DPW Sulawesi, DPW Bali Nusa Tenggara dan ISP Pusat. Total Jumlah Alumni dalam daftar Keanggotaan PII sampai saat ini: 1300 Insinyur, setidaknya 20 persen sudah berpredikat Insinyur Profesional. Program ini relevan dengan semangat IKATEK UH untuk mensertifikasi para alumninya sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2014 tentang Profesi Keinsinyuran.
  2. Focus Group Discussion (FGD) on Waste to Energy and Roadmap of Petroleum Engineering
    FGD dilaksanakan di Benteng Fort Rotterdam Makassar dihadiri lebih dari 20 Peserta dari Alumni Unhas, 29 Juni 2017. Pembicara dari Alumni bergerak di Sektor Energi dan Eksplorasi (Ir. Jacky Latuheru dan Ir. Asri Jaya).
    Kolaborasi apik antara pengurus IKATEK kerjasama IKA UH Jabodetabek
  3. Knowledge Sharing Kerjasama PII Cab Makassar dan IKATEK Unhas
    Knowledge dilaksanakan di Kantor PII Cabang Makassar untuk Materi LNG & EPC
    Peserta dari Profesional dan Mahasiswa.

 

Rencana kegiatan tahun 2018 antara lain:

Program Sertifikasi Keinsinyuran melalui berbagai kegiatan seperti Lokakarya, Sertifikasi Insinyur (LSIP), Bimbingan FAIP untuk Alumni Teknik, dst. Focus Group Discussion (FGD) Knowledge Sharing untuk berbagai topik terkait Engineering & Technology kerjasama PII akan terus ditingkatkan frekuesnsinya.

 

 

 

 

RAKORNAS 212 ini juga mendiskusikan rencana kegiatan Halal biHalal Nasional IKATEK Unhas Tahun 2018 yang akan dilaksanakan Bulan Juni 2018.


Ketua Panitia HBH Nasional, Ir. Jusman Sikki memberikan update persiapan pelaksanaan HBH Nasional 2018 di depan peserta RAKORNAS. Sebagaimana tema HBH 2018 adalah Sinergi untuk Memperkuat Solidaritas di antara sesama Alumni Teknik Universitas Hasanuddin.

Sukses Insinyur Indonesia, Bravo IKATEK Unhas.