Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja menggelar Lokakarya dengan tema “Peran Kementerian/Lembaga di dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia Sektor Konstruksi” yang berkangsung hari ini di Hotel Mercure Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang menghadirkan pembicara dari berbagai instansi/lembaga/institusi merupakan inisiasi Kementerian Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan kompetensi SDM konstruksi Indonesia. Sesi siang menghadirkan 3 narasumber antara lain: Ir. Basuki Mukhlis, MT Direktur Eksekutif Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Yusuf Wiyono – Tim Human Capital PT Adhi Karya dan Ir. Habibie Razak, IPU., APEC Eng Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat.
Ir. Habibie Razak dalam paparannya menjelaskan bahwa PII adalah organisasi profesi tertua di Indonesia berdiri sejak 1952 dan telah melalui proses panjang yang awalnya adalah paguyuban para Insinyur Indonesia berkembang menjadi organisasi keinsinyuran yang diakui internasional dalam hal penyiapan Insinyur Profesional yang bisa bersaing secara global.
“PII sebelum menerima mandat UU 11/2014 tentang keinsinyuran pun sudah diakui di tingkat International Engineering Alliance (IEA) menjalankan fungsi pengembangan kompetensi Insinyur seperti menjalankan fungsi sertifikasi Insinyur Profesional dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)” kata Habibie. “Dan kita juga tahu bahwa lahirnya UU 11/2014 juga karena adanya dorongan eksternal di mana Indonesia waktu itu akan bergabung sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendorong liberalisasi barang dan jasa termasuk liberalisasi jasa profesi Insinyur. Kita waktu itu belum ada UU keinsinyuran lantas bagaimana kita bisa diterima dan mendapatkan pengakuan apabila kita Indonesia tidak memiliki undang undang yang mengatur tentang itu” Lanjut Habibie.
Sesi lokakarya ini berlangsung sangat interaktif mengundang berbagai pertanyaan dari para peserta yang hadir. Ketua Panitia Pelaksana Kemnaker Heril Chahyadi akan terus menyelenggarakan event sejenis untuk terus mendorong terjalinnya komunikasi antarlembaga dan kementerian supaya jumlah dan kualitas tenaga kerja konstruksi bisa sama sama diproyeksikan dan bekerjasama di dalam pemenuhannya.