Halal biHalal (HBH) dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 di Hotel Grand Kemang dihadiri lebih setidaknya 60 peserta dari unsur Pengurus Pusat dan Badan Kejuruan PII. Acara yang dimulai makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi open forum HBH dan Silaturahim yang dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU Ketua Umum PII Pusat.

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan Anggota dan Pengurus PII dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah menuju Industri 4.0. Tentunya dibutuhkan penguatan internal organisasi PII di dalam menyambut dan mensukseskan era 4.0 ini termasuk kesiapan kelengkapan organisasi PII menyambut disahkannnya Peraturan Pemerintah terkait Profesi Keinsinyuran.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan beberapa panelis antara lain Ir. Qoyum Tjandranegara, Ir. Rauf Purnama, Dr. ir. Heru Dewanto, Dr. Ir. Hermanto Dardak dipandu oleh Sekjen PII Pusat Ir. Robert Purba Sianipar. Ir. Qoyum memberikan update tentang rencana pembangunan kantor PII Pusat di Jl Halimun dan rencana ground breaking bulan Agustus 2018. Beliau sebagai pakar gas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini mesti lebih fokus lagi pada utilisasi gas untuk kebutuhan dalam negeri untuk memberikan nilai tambah pada industri. Hal serupa disampaikan oleh Ir. Rauf Purnama pakar Petrochemical Indonesia bahwa untuk menuju Indonesia dengan high income perkapita tidak ada cara lain selain membangun industri nasional yang memberikan nilai tambah dan tentunya dengan industri dalam negeri akan memberikan ruang yang lebih lebar untuk Insinyur Indonesia bekerja dan berkarya.

Dr. Ir. Heru Dewanto menyebutkan karakteristik Industri 4.0 antara lain robotic automation, internet of things, 3D printer and data of things.  Kecepatan internet akan terus bertambah and peralatan/equipment dirancang dengan teknologi mutakhir sehingga ponsel pun sudah terhubung dengan alat peralatan/equipment tadi. Semuanya serba real time dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Heru juga menanggapi pertanyaan dari Ir. Juanda Ibrahim Ahli Pembangkit dan Transmisi, Pengurus Badan kejuruan Elektro yang mengharapkan PII memberikan rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan sumber energi dari renewable mengingat komitmen Indonesia untuk 23% konsumsi energi dari sumber energi terbarukan di Tahun 2025.

Dr. Heru menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan fossil energy sebagai sumber energi utama di Indonesia mengingat saat ini tariff listrik dari fossil fuel masih jauh lebih murah dari renewable energy seperti PLTS dan PLTB. Heru melihat perkembangan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Penggunaan batubara yang semakin sedikit untuk menggenerate energy output yang lebih besar. Teknologi supercritical, ultra-supercritical, dan advanced critical untuk coal fired plant terus menerus dikembangkan agar lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Hadir pada HBH dan silaturahim ini antara lain Ir. Irawan Poerwo BK Pertambangan yang juga adalah ahli smelter, Ir. Sapri Pamulu, M.Eng., PhD Ahli Infrastruktur juga Pengurus Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII, Ir. I Made Tangkas pakar Otomotif Indonesia Badan Kejuruan Teknik Industri, Ir. Faizal Safaa Pakar Industri dan beberapa pengurus lainnya.

Reportase: Ir. Habibie Razak – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan potensi pengembangan energi terbarukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pun juga potensi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia Indonesia pada umumnya dan juga untuk para Insinyur Indonesia khususnya. Menurut Harris Yahya, Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM dalam paparannya pada Konferensi Eastern Renewable Energy bulan Maret 2018 lalu di Makassar menyebutkan bahwa  Indonesia hanya memiliki 60,491 MW kapasitas pembangkit energi listrik terpasang dan hanya sekitar 9,000 MW atau hanya 15% dikategorikan sebagai renewable energy. Saat ini Pemerintah terus mendorong membangun RE power plants di seluruh Indonesia untuk memenuhi komitmen President Jokowi  untuk 23% energy consumption oleh RE di tahun 2025. Bagaimana pun juga, dibutuhkan regulasi pemerintah yang ideal untuk mendukung target ini.

Investor dan developer dari luar negeri cukup antusias di dalam memberikan andil pada program ini. Mereka datang bukan hanya dengan membawa modal yang cukup besar tapi juga advanced technology dan foreign engineers untuk bekerja di proyek-proyek mereka. Sebutlah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 75 MW Sidrap yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Bagaimana dengan peran Insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini? Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan dan salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang Insinyur Asing. Insinyur Asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk: melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan; melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban Insinyur Asing terhadap Insinyur pendamping Indonesia antara lain: 1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing. 3) Institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Selama ini, Insinyur Asing ini menurut observasi PII belumlah melakukan proses alih pengetahuan dan teknologi sesuai diharapkan, belum ada pencatatan atau laporan secara tertulis terkait pencapaian proses tadi. Sepertinya praktek pendampingan oleh tenaga ahli lokal kepada tenaga asing tadi belumlah maksimal. Sekiranya ini menjadi salah satu poin fokus Pemerintah terkait kesuksesan alih pengetahuan dan teknologi tadi.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini hendaknya segera dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai wujud komitmen bahwa pemerintah peduli akan pengembangan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mutakhir dari Insinyur Asing yang membawa pengetahuan dan teknologi masa depan ke Indonesia termasuk teknologi energi terbarukan yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sayang sekali momen ini tidak termanfaatkan secara optimal.

Diharapkan sebelum Insinyur Asing tadi kembali ke negaranya, Insinyur kita sudah mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keinsinyuran terkait pengembangan proyek-proyek renewable energy tadi termasuk bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya. Bukan hanya itu, Insinyur yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seperti BPPT diharapkan akan lebih efektif lagi melakukan aktifitas sejenis, belajar dari negara lain dan mengembangkannya menjadi teknologi baru yang lebih handal.

Renewable energy adalah suatu keharusan, Indonesia is moving towards the clean energy dan sudah saatnya para Insinyur Indonesia menjadi bagian dari proyek-proyek ini. Menurut Penulis, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai institusi yang diberi tugas membantu pengembangan kompetensi Insinyur Indonesia patut diberikan ruang gerak yang lebih luas lagi dan hanya dengan dikeluarkannya rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini usaha-usaha terkait bisa dilakukan secara terukur dan lebih optimal lagi.

Tulisan ini juga dapat dibaca di link ini http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/opini-habibie-razak-insinyur-asing-dan-manfaatnya-untuk-insinyur-nasional

Penulis: Habibie Razak – Praktisi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan – Sekretaris Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat – Penasehat Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI)