Monthly Archives: February 2018

Talkshow METRO TV Economic Challenges, Ceroboh, Konstruksi Roboh, 27 Februari 2018

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU memenuhi undangan Metro TV dalam acara Economic Challenges dengan topik “Ceroboh, Konstruksi Roboh”. Selain Hermanto, hadir pada acara talkshow Dirjen Bina Konstruksi PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, IPU, Ir. M. Choliq Direktur Utama PT Waskita Karya, Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, dan Presiden Direktur PT Jakarta MRT Dr. Ir. William Sabandar.

Ir. Hermanto Dardak dalam talkshow ini menyampaikan bahwa maraknya kecelakaan yang terjadi saat ini antara lain adalah kurang dijalankannya standard operating procedure (SOP) pekerjaan konstruksi semisalnya pada saat akan melakukan heavy lifting. SOP yang direncanakan di awal mempertimbangkan aspek keselamatan konstruksi. Sumber daya manusia termasuk Insinyur yang terlibat di proyek pun harus yang memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikasi keinsinyuran. Diperlukan Insinyur Profesional yang memiliki tanggung jawab profesional di dalam mengelola proyek konstruksi yang memprioritaskan pada keselamatan konstruksi dan masyarakat umum.

Ir. Syarif Burhanuddin menambahkan bahwa Insinyur dan tenaga konstruksi nasional kita sebenarnya tidak kalah pintar dengan tenaga asing hanya saja memang masih diperlukan kedisiplinan di dalam bekerja di dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi nasional. Komite keselamatan kerja pun dibentuk sesuai amanah UU untuk melakukan tindakan preventif dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan yang ada saat ini.

Ir. Hermanto dan Ir. Syarif Burhanuddin keduanya adalah pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia periode ini.

Kursus EPC Contract & Project Management, EMLI Training, 27-28 Februari 2018

EMLI Training kembali menyelenggarakan kursus EPC Contract & Project Management yang berlangsung selama dua hari di Hotel Sofyan Inn, Jl. Prof Soepomo Jakarta Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan setidaknya sekali dalam 2 bulan ini dihadiri oleh 7 peserta dari berbagai profesi dan perusahaan. Ir. Habibie Razak kembali diundang mengisi sesi EPC ini dengan membawakan setidaknya 7 modul paparan dua hari ini.

Instruktur dalam paparannya menyampaikan betapa pentingnya program keselamatan kerja diterapkan pada proyek-proyek EPC dimana kebanyakan clientnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi. Bagi mereka safety is priority merupakan indikator utama penilaian sukses atau tidaknya proyek itu oleh pihak manajemen perusahaan. Target zero injury bahkan zero incident pun dicanangkan di awal jauh hari pada saat kontraktor EPC memasukkan proposal penawaran kepada client. Kontraktor memastikan budget untuk safety implementation terpenuhi pada saat memasukkan technical and commercial proposal. Perusahaan EPC pada saat proses bidding akan berkompetisi memoles proposal teknis mereka terkait HSSE&S program dimulai dari fase engineering, procurement, construction, commissioning sampai pada periode pemeliharaan untuk mendapatkan nilai atau scoring yang signifikan.

Proyek sektor energi dan sumber daya mineral sudah menjadikan safety sebagai parameter utama selain aspek teknis dan komersil lainnya di dalam memilih dan menunjuk kontraktor EPC untuk proyek-proyek yang beresiko tinggi seperti pembangunan kilang minyak dan LNG, bangunan lepas pantai, pembangkit listrik thermal dan sebagainya. Pada schedule of pricing dan commercial section proposal mereka sudah memasukkan HSE&S cost yang mereka hitung secara teliti sebelum disubmit ke Client. Anggaran yang disiapkan pun cukup mempengaruhi keseluruhan biaya penawaran.

Di sektor PUPR, ketika diminta memasukkan penawaran proyek belum spesifik diminta memasukkan item khusus untuk safety cost sehingga biasanya kontraktor akan menginsert biaya safety ke item-item pekerjaan lainnya. Namun berapa sebenarnya budget yang disiapkan untuk keperluan safety tadi tidak tampak nilainya dengan jelas. Kerap kali kita mendengar banyak kontraktor PUPR yang mengalami kerugian ketika mengerjakan proyek migas dikarenakan mereka memasang harga terlalu murah tanpa memperhatikan HSE cost yang akan timbul pada saat proyek berlangsung. Standard HSE&S memang berbeda itulah alasannya mengapa dikatakan membangun jembatan proyek PUPR dan jembatan di wilayah tambang meskipun scope dan spesifikasi sama harga konstruksi bisa jauh berbeda.

Sesi EPC kali ini menambahkan modul tambahan yang belum pernah dipresentasekan sebelumnya yakni sistem manajemen mutu pada perusahaan EPC. Keenam modul lainnya antara lain: project management responsibilities, contract, proposal, insurance & tax, procurement & subcontract dan construction management adalah modul yang sudah pernah dipresentasekan di kursus sebelumnya. Hadir sebagai peserta ini perwakilan dari PT Hasnur Jaya Utama, PT Indonesia Power dan PT Elnusa Tbk. Salah seorang peserta, Beliau pernah bekerja sebagai Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta. Di sela-sela acara Beliau banyak sharing pengalaman proyek Beliau ketika bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

 

 

Lanjutan Rapat Penyiapan Kelengkapan Landasan Hukum Profesi Keinsinyuran, 20 Februari 2018

Ir. Heru Dewanto Wakil Ketua Umum PII Pusat kembali mengundang tim kerja penyiapan kelengkapan landasan hukum terkait profesi keinsinyuran di Indonesia pada hari Selasa, 20 Februari 2018 di ruang meeting Cirebon Electric Power, Pondok Indah Office Tower dihadiri setidaknya 20 pengurus pusat.

Agenda yang dibahas antara lain update tentang progress pemantapan kerjasama PII dan Perguruan Tinggi terkait pelaksanaan Program Profesi Insinyur (PPI) yang sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir, sistem registrasi Insinyur yang akan didatabase secara teknologi informasi, rencana pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur (LSKI) dan Lembaga diklat profesi terkait pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, asuransi Professional Indemnity Insurance (PII) untuk perlindungan Insinyur terkait praktik keinsinyuran dan topik lainnya.

Tim Konsultan Teknologi Informasi yang diberi tugas untuk membangun online system untuk pendaftaran keanggotaan PII dan pengisian formulir aplikasi Insinyur profesional (FAIP) melakukan simulasi di depan peserta rapat. “So far progress sudah cukup signifikan, kita berharap web design yang baru harus lebih attractive dan elegan. Silahkan melihat contoh web dari the Engineers Australia dan Institusi Insinyur lainnya di dunia sebagai bahan referensi” saran Heru Dewanto. “Dengan sistem online ini diharapkan calon anggota dan anggota PII bisa langsung mengisi biodata dan mengupload supporting documents yang dibutuhkan untuk keanggotaan dan sertifikasi” ujar Heru.

Reportase oleh Ir Habibie Razak – Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia

Ujian Wawancara Insinyur Profesional Madya BKS PII, 19 Februari 2018

Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) kembali menyelenggarakan ujian sertifikasi Insinyur Profesional Madya (IPM) di kantor sementara PII Pusat Jl. Bandung No.1 Menteng Jakarta Pusat. Tim majelis penilai yang terdiri dari profesional yang aktif di bidang ketekniksipilan dan keinsinyuran dari berbagai sektor. Mereka yang hadir antara lain: Ir. Bambang Guritno Ketua BKS PII, Ir. Kayan Sutrisna Sekretaris BKS PII, Ir. Wahyono Bintarto, Ir. Wahyu Hendrastomo, dan Ir. Habibie Razak.

Calon pemegang sertifikat IPM kali ini kebanyakan berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur bekerja di sektor konstruksi PUPR dan pertambangan. Ir. Darmansjah Dosen PSPPI Universitas Lambung Mangkurat sebagai ketua tim rombongan Kalsel mengantar setidaknya 8 Insinyur ke Jakarta untuk ujian wawancara dari Kalimantan Selatan dan 2 Insinyur lainnya bekerja di Kaltim Prima Coal, Sangatta, Kalimantan Timur.

Animo para profesional yang bekerja keinsinyuran semakin menggeliat mengingat Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No.11/2014 akan segera diterbitkan tahun ini. “Bagaimana pun juga, dari dulu sertifikasi Insinyur Profesional PII sudah diakui dan setara internasional sejak awal tahun 2000-an baik di tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik. Untuk menjaga mutu dan konsistensi proses  pelaksanaan sertifikasi ini PII diaudit oleh Institusi keinsinyuran dari luar negeri begitu pun sebaliknya PII juga melakukan kegiatan audit terhadap proses pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh negara lain di tingkat ASEAN dan Asia Pasifik” ujar Kayan Sutrisna di sela-sela ujian wawancara IPM ini.

Kesempatan ini, Majelis Penilai BKS PII juga telah melakukan sidang scoring terhadap beberapa calon pemegang Insinyur Profesional di antaranya yang ada dalam daftar adalah Dirjen Bina Konstruksi Dr. Ir. Syarif Burhanuddin memenuhi syarat angka untuk mendapatkan gelar Insinyur Profesional Utama (IPU). Sedangkan Insinyur termuda yang mendapatkan gelar Insinyur Profesional Pratama (IPP) adalah saudara Ir. Muhammad Syahril alumni Universitas Hasanuddin yang baru saja lulus bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selamat kepada para penyandang sertifikat Insinyur Profesional, Bravo Insinyur Indonesia.

 

Reportase: Ir. Habibie Razak – Divisi Gas PII Pusat, Bidang Hukum dan Advokasi BKS PII

Workshop Pengisian CPD Bapel PKB PII, 14 Februari 2018

Workshop Pengisian formulir Continuous Professional Development (CPD) diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Persatuan Insinyur Indonesia (Bapel PKB PII) pada hari Rabu 14 Februari 2018 dihadiri oleh beberapa Insinyur Profesional Madya (IPM) dari berbagai perusahaan dan instansi. Sesi yang berlangsung selama setengah hari di kantor PII Jl Bandung, Menteng Jakarta Pusat ini berlangsung sangat interaktif antara instruktur dan para peserta. Habibie Razak diminta sebagai instruktur workshop pengisian PKB di sesi kali ini.

Secara ringkas, kegiatan-kegiatan yang dapat diakui dalam program PKB adalah sebagai berikut:

  • Pendidikan dan Pelatihan Formal antara lain: Pendidikan Strata Lanjut, Pendidikan Singkat dan Pelatihan Kerja Formal.
  • Pendidikan Tidak Formal terdiri dari: Pembelajaran Mandiri dan Pembelajaran Sehubungan dengan Penugasan Kerja.
  • Partisipasi dalam Pertemuan Profesi terdiri dari: Peserta Pertemuan Profesi dan Partisipasi Dalam Kepanitiaan.
  • Paparan Dan Karya Tulis terdiri dari: Paparan dan Laporan Teknis Internal, Paparan pada Pertemuan Teknis, Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi, Penulisan untuk, Penulisan Buku dan Pengajaran Sebagai Pengajar/Instruktur.
  • Kegiatan Penunjang terdiri dari: Sebagai Pakar atau Narasumber, Sebagai Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga, dan Sebagai Penerima Tanda Jasa; Award; dan sejenisnya.

Setiap Insinyur profesional diwajibkan mengisi dan menyetor formulir PKB setiap tahunnya dalam periode 5 tahun sebagai syarat untuk mempertahankan gelar Insinyur Profesionalnya. Tujuan dari workshop pengisian formulir PKB ini memastikan para Insinyur Profesional (IP) memahami tata cara pengisian PKB dan pada workshop ini Habibie Razak memaparkan panduan pengisian berikut contoh formulir PKB terisi. Setiap Insinyur Profesional Madya diharapkan mendapat score minimum 50 poin per tahunnya untuk kegiatan PKB yang sifatnya wajib dan tambahan poin dari kegiatan PKB yang sifatnya pilihan. Kegiatan yang sifatnya wajib maupun pilihan dijelaskan secara rinci oleh Habibie Razak pada sesi workshop ini.

Perusahaan yang mengirimkan pesertanya antara lain dari Sumitomo Corporation, Seaport Consultants Asia, Winrock International, dan lainnya. Prof. Hesty Heryani salah satu peserta yang sengaja datang dari Banjarmasin, staff pengajar Universitas Lambung Mangkurat juga menyempatkan hadir.

 

Bravo PII, Salam Insinyur

Reportase oleh Habibie Razak – Bidang Gas PII Pusat

 

 

 

Rapat Penyiapan Kelengkapan Landasan Hukum Profesi Keinsinyuran, 6 Februari 2018

Ketua Tim penyiapan kelengkapan landasan hukum Profesi Keinsinyuran Ir. Heru Dewanto, IPU kembali mengundang para anggota tim menghadiri rapat di Kantor Cirebon Electric Power, Pondok Indah Office Tower Hari Selasa kemarin, 6 Februari 2018. Rapat sejenis dilakukan secara intens setidaknya dua kali dalam sebulan yang berisikan berbagai agenda terkait penyiapan kelengkapan organisasi Persatuan Insinyur Indonesia menyambut diterbitkannya Peraturan pemerintah dari UU No.11/2014 tentang Profesi Keinsinyuran.

Agenda yang dibahas dalam rapat ini antara lain: pemantapan kerjasama PII dan Perguruan Tinggi terkait pelaksanaan Program Profesi Insinyur (PPI) yang sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir, sistem registrasi Insinyur yang akan didatabase secara teknologi informasi, rencana pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur (LSKI) dan Lembaga diklat profesi terkait pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, asuransi Professional Indemnity Insurance (PII) untuk perlindungan Insinyur terkait praktik keinsinyuran dan topik lainnya. Ir. Heru Dewanto mengistilahkan misi terkait pengembangan teknologi informasi ini sebagai Sistem Manajemen Informasi Persatuan Insinyur Indonesia (SIMPoNI) di mana semuanya diintegrasikan dalam satu platform terkait database keanggotaan dan insinyur profesional, proses sertifikasi (online application) dan lainnya.

Ir. Heru Dewanto sebagai ketua tim penyiapan Peraturan Pemerintah turunan UU Keinsinyuran juga sebagai Wakil Ketum PII menghimbau kepada para anggota tim untuk menerima saran maupun sumbangsih termasuk keluhan-keluhan yang dihadapi oleh Pengurus Wilayah dan Cabang di seluruh tanah air untuk bisa diakomodir dan diselesaikan secara komprehensif di tingkat kepengurusan pusat, ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas layanan terkait keanggotaan, sertifikasi dan pengembangan keprofesionalan para anggota PII yang mayoritas berada di daerah.

Bravo PII Sukses Insinyur Indonesia.

Reportase oleh Habibie Razak – PII Pusat