Kongres X dan Temu Profesi Tahunan (TPT) XVII Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) yang diadakan di Hotel Pullman pada Hari Kamis, 1 November tadi di Central Park Jakarta dibuka oleh Dr. Ir. Muhammad Wafid, MSc Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dr. Wafid membacakan sambutan Menteri ESDM menyampaikan beberapa hal penting terkait sektor pertambangan ini antara lain usaha pemerintah untuk terus meningkatkan nilai tambah komoditas tambang mineral dan batubara dengan mengembangkan teknologi gasifikasi mengkonversi batubara menjadi bahan bakar seperti Dymethil Ether (DME) pengganti LPG dan produk downstream lainnya. Proyek-proyek industrialisasi sektor pertambangan ini akan mendapatkan kemudahan berinvestasi berupa insentif dari pemerintah yang bisa berupa tax allowance, tax holiday dan benefit lainnya.

Dr Wafid di depan para profesional tambang ini juga menyampaikan program pemerintah untuk menyelesaikan ijin pertambangan yang tumpang tindih antara lain dengan melakukan penerbitan status ijin usaha pertambangan clear dan clean. Ada kriteria yang harus dimiliki ijin usaha pertambangan tadi untuk dikategorikan clean and clear. Rekonsiliasi Pemerintah daerah Tingkat 2, Tingkat1 dan Pusat untuk menata ulang kembali sistem perijinan tadi termasuk pemblokiran IUP yang bermasalah adalah wujud upaya pemerintah untuk menata ulang ijin pertambangan menjadi lebih baik.

Kongres dan TPT ini dihadiri setidaknya 700 profesional yang bekerja di sektor pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia yang merupakan perwakilan beberapa perusahaan tambang. Kongres PERHAPI juga membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) dan Program Kerja Organisasi PERHAPI yang akan dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menjalankan roda organisasi 3 tahun ke depan. Ir. Tino Ardhyanto AR memaparkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan PERHAPI Periode 2015 – 2018 dan forum menyatakan menerima pertanggungjawaban Ir. Tino selama mengabdi 3 tahun periode kepengurusan.

Kongres ini juga menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum PERHAPI Periode 2018 – 2021 dan memilih Ir. Rizal Kasli melalui mekanisme voting yang berlangsung selama tiga jam. Rizal Kasli adalah profesional pertambangan pernah bekerja sebagai mining engineer di PT Freeport Indonesia, pernah bekerja sebagai Manager Government Relation PT Inco Sorowako dan juga merupakan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wakil Ketua Bidang Pertambangan. Rizal pernah menjadi Direktur Operasional beberapa perusahaan tambang ternama seperti PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Wedabay Nickel. Ir. Rizal dalam paparan visi dan misinya akan lebih menguatkan peran dan kontribusi organisasi di dalam memberikan masukan-masukan positif dan konstruktif kepada pemerintah untuk pengembangan sektor pertambangan. Rizal juga akan lebih membuka kerjasama antarinsintitusi semisal dengan organisasi profesi lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi profesional tambang.

Hadir pada kongres ini para ahli pertambangan senior antara lain: Prof. Ir. Irwandy Arif, Ir. Harry Asmar, Ir. Irawan Poerwo dan lainnya. Di antara anggota PERHAPI yang juga merupakan karib dari Ir. Rizal Kasli yang merupakan jebolan PT Inco Sorowako antara lain Muhammad Toha, Ir. Yudi Utama dan Ir. Habibie Razak hadir pada kongres ini dan menyaksikan penghitungan suara hingga selesai.

Konferensi dan Pameran Power-Gen Asia dan Perayaan Hari Listrik Nasional ke-73 sukses dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral H.E.Ignasius Jonan yang diselenggarakan di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang. Kegiatan ini berlangsung dari Tanggal 18 – 20 September 2018 menghadirkan para exhibitor di sektor kelistrikan dimulai dari technology provider, project developer, BUMN nasional sektor energi, kementerian ESDM dan EPC Contractor baik lokal maupun multinasional.

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI yang melalui video streaming dari luar negeri memberikan sambutannya di depan  para peserta konferensi Power-Gen ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi pembangkit listrik di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat umum dan industri. Ada yang mengatakan bahwa pembangkit listrik saat ini oversupply. JK menjelaskan bahwa bukan oversupply tapi transmisi listrik kita belum sepenuhnya terhubung satu sama sama lain. Ketika semuanya terhubung maka transmisi listrik dari regional satu ke regional lain bisa dilakukan lebih maksimal. Industri juga tentunya masih membutuhkan dukungan dari PLN untuk pengembangan industri baru.

“Setidaknya kita butuh 10 persen tambahan supply listrik per tahun ketika melihat proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi penduduk Indonesia” ujar JK. “Indonesia tidak akan pernah berhenti membangun pembangkit listrik” lanjut JK. JK juga menegaskan komitmen pemerintah terkait penyediaan pembangkit listrik dari renewable atau energi terbarukan untuk memenuhi target 23 persen penggunaaan energi dari energi terbarukan di tahun 2025.

Jonan dalam sambutannya menyampaikan bahwa masih ada sekitar 7.5 persen dari penduduk Indonesia yang masih perlu dilistriki. Mereka yang berada di daerah daerah terisolir dan terpencil juga  membutuhkan listrik. Jonan menyebutkan setidaknya 7.5 juta rumah tangga yang mendapatkan instalasi gratis dari PLN. Setidaknya pemerintah memberikan subsidi 50 Trilyun per tahun kepada PLN untuk memenuhi biaya operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah daerah terpencil dan terisolir tadi. Dibandingkan dengan subsidi LPG yang diberikan pemerintah sekitar 67 Trilyun per tahun subsidi ke PLN setidaknya masih di bawah subsidi LPG. Jonan meminta PLN untuk mulai menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif PLTD tadi sebagai upaya untuk mengurangi subsidi pemerintah.

Acara dibuka oleh Menteri Jonan dengan pemukulan Rebana didampingi oleh Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Iwan Santoso, Perwakilan Organizing Committee Power-Gen Asia dan perwakilan PLN. Acara Power-Gen Asia dan perayaan hari listrik nasional ini dituanrumahi oleh Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), disponsori oleh PT Cirebon Power dan PT Siemens Indonesia dan mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM. Hadir sebagai conference speaker pada acara ini Dr. Ir. Heru Dewanto – President Director & CEO Cirebon Power dan beberapa pembicara lainnya. Selain pengurus MKI, beberapa perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia juta hadir pada pembukaan ini antara lain: Ir. Teguh Haryono, Ir. Bambang Priatmono, Ir. Andilo Harahap dan Ir. Habibie Razak.

Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM PII) kembali menggelar diskusi keinsinyuran untuk kesekian kalinya kali ini dengan topik “Boiler Inspection Project Management” yang dihadiri setidaknya 50 professional dari berbagai instansi dan perusahaan nasional dan mutinasional yang bergelut di bidang usaha keteknikan. Diskusi para insinyur ini diadakan Hari Sabtu, 15 September 2018 di Pomelo Hotel, Jl Gatot Subroto Jakarta.

Prof. Ir. Tresna Ketua BK Mesin PII dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Indonesia populasi boiler sudah sangat banyak yang beroperasi sejak 40 tahun lalu dan untuk pertimbangan keselamatan, peralatan ini harus mendapatkan pengujian sebelum dioperasikan bahkan pada saat pengoperasian dibutuhkan inspeksi rutin sesuai dengan UU yang berlaku, Prof. Tresna juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Pembicara yang mengalokasikan waktunya di hari libur ini untuk membagi pengetahuannya kepada para peserta diskusi keinsinyuran ini yang hampir semuanya berprofesi sebagai insinyur dan berlatar belakang sarjana teknik.

Gerry Aditya Purwanto mewakili Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan undang-undang terkait pesawat uap dan bejana tekan dimulai dari UU Uap Tahun 1930 yang hingga saat ini belum mengalami perubahan. Gerry meminta BKM  PII untuk membantu Kemenaker di dalam memberikan input teknis dan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk bisa memperbaharui UU uap ini dan sama-sama mengawal ke DPR untuk dibahas agar bisa disahkan. Gerry menuturkan standard pengujian pesawat uap yang digunakan saat ini mengacu pada ASME, JIS dan NBIC. “SNI belum ada standard terkait pengujian pesawat uap ini” Gerry menambahkan. Untuk standard JB dari Tiongkok hingga saat ini belum diakui oleh Kemenaker untuk pengujian boiler walaupun saat ini pembangkit listrik di Indonesia sudah banyak menggunakan boiler buatan Tiongkok, Kemenaker tetap mewajibkan para pelaku usaha mengacu pada standard yang diakui di Indonesia.

Gerry menambahkan bahwa prinsip-prinsip inspeksi peralatan keteknikan yang dianut adalah preventive, systematic dan comprehensive. Kegiatan inspeksi atau pemeriksaan ini dilakukan dari fase perencanaan dan desain, fabrikasi/manufacturing, transportasi, instalasi hingga testing dan commissioning suatu peralatan. Kemenaker memberikan lisensi kepada perusahaan inspeksi (PJK3) untuk melakukan pengujian di lapangan kemudian melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk further review and approval.

Sementara itu, Refnaldi senior inspector PT Surveyor Indonesia menyebutkan beberapa jenis kerusakan pada boiler yang bisa menyebabkan ledakan antara lain: dekarburasi, oksidasi, creep dan korosi. Pengujian boiler ini sangat penting memastikan peralatannya dalam kondisi baik sesuai desain dan sepesifikasi sebelum dioperasikan. Refnaldi menambahkan bahwa boiler yang sudah berusia lebih dari 35 tahun atau lebih harus menjalani penelitian bahan dengan cara dibolongin dengan mesin bor kemudian diambil bagian-bagian tertentu sebagai sampel untuk diuji. Dari hasil pengujian dibuat remaining life time assessment report yang memutuskan apakah boiler tadi masih bisa dioperasikan atau tidak. Apakah dibutuhkan rehabilitasi atau penggantian dan seterusnya.

Dr. Ir. Isradi Zainal pembicara mewakili Asosiasi Pengusaha Jasa K3 (APJK3) menekankan bahwa apabila merujuk pada UU 11/2014 tentang Profesi Keinsinyuran maka yang berhak melakukan pengujian dan pengawasan terhadap pesawat uap dan bejana bertekanan adalah Insinyur yang memiliki lisensi atau ijin yang dikenal sebagai Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) semenjak aktifitas pengujian dan pengawasan ini adalah praktek keinsinyuran. UU No.11/2014 menyebutkan bahwa yang bukan Insinyur melakukan kegiatan keinsinyuran akan mendapatkan sanksi administrasi bahkan sanksi denda dan pidana apabila menyebabkan kerugian harta benda, catat dan hilangnya nyawa seseorang.

Dr. Isradi juga menegaskan bahwa hanya Kementerian Tenaga Kerja yang memiliki otoritas secara UU untuk melakukan pengawasan dan pengujian boiler sedangkan pressure vessel juga bisa dilakukan oleh kementerian ESDM untuk proyek-proyek sektor pembangkit listrik, minyak, gas dan pertambangan. Menurut Isradi, sebagai organisasi profesi yang diatur oleh UU, PII diharapkan mendapatkan peran yang lebih strategis di dalam pembuatan standard nasional indonesia terkait boiler ini dimulai dari fase desain, manufaktur, transportasi, instalasi, testing dan commissioning. Di  Amerika sana, dikenal organisasi American Society of Mechanical Engineers (ASME) yang mengembangkan standard tentang Boiler dan Pressure Vessels. PII melalui BK Mesin juga bisa melakukan hal yang sama.

Ir. Ade Irfan, MBA Sekjen BKM PII menutup acara diskusi keinsinyuran ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara dan peserta kegiatan ini. “Materi diskusi dan sertifikat kepesertaan akan dikirimkan melalui alamat email peserta dan seperti kegiatan keinsinyuran lainnya diskusi keinsinyuran ini dinilai sebagai aktifitas Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dan akan mendapatkan point bagi para pemegang sertifikat Insinyur Profesional” imbuh Ade.

Hadir juga pada diskusi keinsinyuran BK Mesin PII in beberapa pengurus PII antara lain Ir. Hari Yuwono Pengurus inti BKM PII dan Ir. Habibie Razak Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Reportase: Ir Habibie Razak, IPM., ASEAN Eng., ACPE

Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) kembali menyelenggarakan sidang majelis penilai untuk melakukan wawancara portfolio pengalaman terhadap 12 calon Insinyur Profesional Madya (IPM) Kejuruan Sipil. Bertempat di Kantor Sekretariat Sementara Persatuan Insinyur Indonesia Jl. Bandung No.1 Menteng Jakarta Pusat, sidang ini berlangsung mulai dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 05.00 sore. Hadir sebagai sebagai majelis penilai antara lain: Dr. Ir. Bambang Goeritno, Ir. W. Bintarto dan Ir. Habibie Razak.

Para calon IPM mengikuti sesi wawancara ini setidaknya 45 menit per orang dan tujuannya adalah melakukan verifikasi terhadap isian Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) yang diisi. Mereka selama wawancara harus bisa membuktikan bahwa mereka memang terlibat langsung pada aktifitas keinsinyuran yang tertulis di dokumen tadi dengan memberikan penjelasan secara detail bukan hanya secara lisan tapi juga secara tulisan pada papan tulis.

Sesi sidang kali ini menghadirkan 2 applicant dari luar negeri, Inggris dan Korea, keduanya bekerja di Proyek Pembangkit Listrik 1000 MW di Cirebon Jawa Barat. Tidak ada perlakuan khusus buat para foreign engineers terkait proses mendapatkan Insinyur Profesional Madya di Indonesia. Mereka mengisi FAIP kemudian apabila hasil scoring memenuhi untuk IPM mereka diundang untuk sesi wawancara. Engineer dari UK menggambarkan desain Panama Canal proyek di mana dia terlibat sebagai Quantity Supervisor and Claim Manager dan engineer dari Korea menggambarkan secara gamblang beberapa proyek infrastruktur yakni jembatan, pumped storage hydro power dan coal fired power plant.

Tampak pimpinan sidang Dr. Ir. Bambang Goeritno memimpin sidang dan secara aktif menanyakan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup proyek yang mereka kerjakan termasuk tingkat kompleksitas, fundamental desain dan metode konstruksi proyek-proyek yang mereka tuliskan di FAIP mereka. Saat ini, PII menunggu RPP Keinsinyuran dikeluarkan oleh pemerintah agar mandat dari UU No.11/2014 tentang keinsinyuran ini bisa diimplementasikan secara penuh. In parallel, sebelum itu terjadi, para Insinyur Indonesia mempersiapkan segala sesuatunya termasuk mengikuti ujian sertifikasi Insinyur Profesional ini sehingga pada saat Peraturan Pemerintah terbit mereka sudah teregistrasi sebagai Insinyur yang berlisensi.

Reportase: Ir Habibie Razak – Persatuan Insinyur Indonesia

Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM PII) kembali mengadakan seminar sehari dengan topik Bio Energi pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018 di Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Seminar sehari ini oleh BKM PII dengan topik bincang-bincang pagi Bio Energi yang dihadiri setidaknya 35 Anggota BKM PII dan Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Wilayah dan Cabang.

Acara dibuka oleh Sekretaris BK Mesin PII Ir. Ade Irfan, MM., MBA., IPM dan kemudian dilanjutkan dengan sesi panelis yang menghadirkan Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto pakar Biodiesel Guru Besar FT UI, Ir Cahyo S. Wibowo Peneliti Lemigas dan Ir. Hari Yuwono Perwakilan dari Pengurus BK Mesin PII. Biodiesel yang dikomersilkan di Indonesia saat ini adalah spesifikasi B20 yakni mengandung 20% biofuel yang berasal dari kepala sawit. Diketahui bersama Indonesia adalah eksporter terbesar biodiesel ke luar negeri kebanyakan ke negara-negara Eropa.

Biodiesel menurut Cahyo saat ini sudah sesuai dengan standard dan spesifikasi international untuk bahan bakar kendaraan bahkan standard pengujian sudah menggunakan ASTM. Bahkan ketika Euro 4 diberlakukan di negara-negara Eropa spesifikasi Biodiesel (B20) asal Indonesia harusnya bisa memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Namun, Biodiesel dari kepala sawit saat ini mendapatkan protes keras dari Uni Eropa karena dianggap kelapa sawit yang dieksploitasi sebagai komponen biodiesel dianggap tidak sesuai dengan konsep pelestarian hutan atau merusak ekosistem hutan.

Minggu sebelumnya,  ancaman pemerintah Indonesia melalui pernyataan Jusuf  Kalla terhadap larangan Uni Eropa ini membuahkan hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) hingga 2030. Sebelumnya Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel mulai 2021.

Ir Hari Yuwono memaparkan potensi renewable energy dari biogas dan pengenalan teknologi proses biogas Anaerobic Digestion untuk menghasilkan methane composition yang akan dikirim ke gas engine untuk digenerate menjadi energi listrik. Investasi kapital biogas power plant di kisaran USD 2,2 Juta hingga 4 Juta/MW tergantung dari jenis storage untuk proses digestion apakah menggunakan anaerobic covered lagoon, CSTR tank, concrete tank dan lainnya. Beberapa proyek pembangkit listrik biogas saat ini sudah banyak yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas mulai dari 1 MW hingga 5 MW.

Sesi pertanyaan dari salah seorang peserta menyampaikan ide feedstock dari biogas power plant ini apakah memungkinkan multi-feedstock sebagai contoh effluent (waster water) of palm oil dan kotoran ternak. Apakah teknologi anaerobic digestion memungkinkan untuk dua feedstock yang berbeda atau lebih. Ini perlu melalui proses penelitian yang lebih advanced lagi.

Seminar sehari dtutup oleh Prof Tresna P. Soemardi Ketua BKM PII dengan pesan singkat kepada peserta untuk terus meningkatkan kompetensi keinsinyuran dan terus menggiatkan kegiatan sejenis untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Insinyur yang lebih muda pengalaman. Kerjasama industri, perguruan tinggi, instansi riset pemerintah dan insinyur yang bekerja di sektor ini perlu ditingkatkan lagi.

Hadir pada kegiatan ini Ir. Habibie Razak Sekretaris Divisi Gas PII Pusat dan beberapa unsur pengurus PII lainnya.

ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) menyelenggarakan AFEO Midterm Meeting di Kawasan Alam Sutera tepatnya di Hotel Mercure, Bumi Serpong Damai selama tiga hari dari Tanggal 5 – 7 Agustus 2018. AFEO Midterm meeting ini adalah kegiatan Pra-Konferensi yang diadakan 3 hingga 4 bulan sebelumnya untuk membahas agenda strategis yang akan selanjutnya dibahas di Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) yang ke-36 yang kali ini dituanrumahi oleh the Institution of Engineers, Singapore (IES) bulan November nanti.

AFEO Midterm 2018 ini dihadiri oleh tidak kurang dari 200 peserta dari 10 negara yang tergabung dalam AFEO ini. Midterm meeting dibagi ke dalam beberapa working group antara lain: Transportation, Education Capacity, Sustainable City, Energy dan Environmental. ASEAN Woman Forum, Award Meeting, Mobility of Engineers Forum dan Young Engineers meeting juga diselenggarakan secara simultan di ruangan terpisah di Hotel Mercure ini yang melibatkan partisipasi aktif dari delegasi dari tiap negara di ASEAN.

Sesi AFEO Energy Working Group dibuka oleh Chairman Engr. Francis Xavier Jacob dari the Institution of Engineers, Malaysia memberikan kesempatan kepada forum memberikan update tentang sektor energi dari tiap negara. Indonesia diwakili oleh Ir. Herman Darnel dan Ir. Djoko Winarno memberikan update tentang progress proyek 35 GW di Indonesia, regulasi kelistrikan termasuk update progress renewable energy initiatives di Indonesia. Ir. Weda A. Mardhi dari PII juga menyampaikan informasi tentang beberapa riset yang dilakukan oleh International Research Institute on Solar and other renewable energy sebagai upaya untuk mengakselerasi pengembangan renewable energy (RE) di Indonesia. Rekomendasi terkait strategi pengembangan RE disampaikan kepada Kementerian ESDM.

Sesi AFEO Energy Working Group ini juga memberikan informasi  tentang ASEAN Electrotechnical Symposium dan Exhibition yang akan diadakan di Kuala Lumpur, 4 -5 Desember 2018 yang akan menghadirkan beberapa pembicara antara lain IEC President dan beberapa Electrical Manufacturer and Technology Provider atau dikenal sebagai Sponsorship Speakers yang beroperasi di Kawasan Asia Tenggara seperti Siemens, Schneiders, GE dan lainnya. Ir. Alex Looi Ketua Organizing Committee menyampaikan langsung kepada peserta yang hadir di Energy working group session ini.

Sesi ASEAN Electrical Inspection Guidelines di bawah koordinasi Ir. Yau Chau Fong pada midterm meeting kali ini sukses mempresentasekan progress proyek ini di kantor ASEAN Secretariat pada Tanggal 6 Agustus 2018. Keesokan harinya AFEO kembali diundang oleh ASEAN Secretariat yang diwakili oleh Ir. Yam Teong Sian dan Ir. Habibie Razak menghadiri initial meeting on Preparation of ASEAN 51st AMM/PMC yang akan diselenggarakan di Singapore, 30 Juli – 4 Agustus 2018 ini.

Sesi lainnya seperti dinner dan Board of Governors meeting tampak dihadiri oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak Ketua Umum dan Dr. Ir. Heru Dewanto Wakil Ketua Umum PII. Ir. Robert Sianipar Sekretaris Jenderal PII didampingi oleh Ir. Rudianto Handojo Direktur Eksekutif PII mengikuti keseluruhan rangkaian AFEO Midterm meeting dari awal hingga akhir. AFEO midterm meeting ini bertujuan tidak lain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi terkait pengetahuan dan teknologi keinsinyuran terkini di Kawasan Asia Tenggara termasuk informasi proyek-proyek keinsinyuran yang lagi dikembangkan di setiap negara ASEAN.

Ir. Habimono Indonesia Country Registrar Persatuan Insinyur Indonesia menyebutkan bahwa setidaknya ada 27 Professional Engineer Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ASEAN Engineer. Rencanananya pengalungan Medali dan penyerahan sertifikat akan dilakukan secara simbolis pada Kongres PII bulan Desember mendatang. Hadir juga pada AFEO midterm meeting kali ini Ketua dan Sekretaris PII Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam dan Ir. Baso Murdin bersama rombongan sebagai peserta terjauh dari kawasan Timur Indonesia (KTI).

Reportase: Ir. Habibie Razak  – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Halal biHalal (HBH) dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 di Hotel Grand Kemang dihadiri lebih setidaknya 60 peserta dari unsur Pengurus Pusat dan Badan Kejuruan PII. Acara yang dimulai makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi open forum HBH dan Silaturahim yang dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU Ketua Umum PII Pusat.

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan Anggota dan Pengurus PII dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah menuju Industri 4.0. Tentunya dibutuhkan penguatan internal organisasi PII di dalam menyambut dan mensukseskan era 4.0 ini termasuk kesiapan kelengkapan organisasi PII menyambut disahkannnya Peraturan Pemerintah terkait Profesi Keinsinyuran.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan beberapa panelis antara lain Ir. Qoyum Tjandranegara, Ir. Rauf Purnama, Dr. ir. Heru Dewanto, Dr. Ir. Hermanto Dardak dipandu oleh Sekjen PII Pusat Ir. Robert Purba Sianipar. Ir. Qoyum memberikan update tentang rencana pembangunan kantor PII Pusat di Jl Halimun dan rencana ground breaking bulan Agustus 2018. Beliau sebagai pakar gas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini mesti lebih fokus lagi pada utilisasi gas untuk kebutuhan dalam negeri untuk memberikan nilai tambah pada industri. Hal serupa disampaikan oleh Ir. Rauf Purnama pakar Petrochemical Indonesia bahwa untuk menuju Indonesia dengan high income perkapita tidak ada cara lain selain membangun industri nasional yang memberikan nilai tambah dan tentunya dengan industri dalam negeri akan memberikan ruang yang lebih lebar untuk Insinyur Indonesia bekerja dan berkarya.

Dr. Ir. Heru Dewanto menyebutkan karakteristik Industri 4.0 antara lain robotic automation, internet of things, 3D printer and data of things.  Kecepatan internet akan terus bertambah and peralatan/equipment dirancang dengan teknologi mutakhir sehingga ponsel pun sudah terhubung dengan alat peralatan/equipment tadi. Semuanya serba real time dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Heru juga menanggapi pertanyaan dari Ir. Juanda Ibrahim Ahli Pembangkit dan Transmisi, Pengurus Badan kejuruan Elektro yang mengharapkan PII memberikan rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan sumber energi dari renewable mengingat komitmen Indonesia untuk 23% konsumsi energi dari sumber energi terbarukan di Tahun 2025.

Dr. Heru menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan fossil energy sebagai sumber energi utama di Indonesia mengingat saat ini tariff listrik dari fossil fuel masih jauh lebih murah dari renewable energy seperti PLTS dan PLTB. Heru melihat perkembangan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Penggunaan batubara yang semakin sedikit untuk menggenerate energy output yang lebih besar. Teknologi supercritical, ultra-supercritical, dan advanced critical untuk coal fired plant terus menerus dikembangkan agar lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Hadir pada HBH dan silaturahim ini antara lain Ir. Irawan Poerwo BK Pertambangan yang juga adalah ahli smelter, Ir. Sapri Pamulu, M.Eng., PhD Ahli Infrastruktur juga Pengurus Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII, Ir. I Made Tangkas pakar Otomotif Indonesia Badan Kejuruan Teknik Industri, Ir. Faizal Safaa Pakar Industri dan beberapa pengurus lainnya.

Reportase: Ir. Habibie Razak – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan potensi pengembangan energi terbarukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pun juga potensi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia Indonesia pada umumnya dan juga untuk para Insinyur Indonesia khususnya. Menurut Harris Yahya, Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM dalam paparannya pada Konferensi Eastern Renewable Energy bulan Maret 2018 lalu di Makassar menyebutkan bahwa  Indonesia hanya memiliki 60,491 MW kapasitas pembangkit energi listrik terpasang dan hanya sekitar 9,000 MW atau hanya 15% dikategorikan sebagai renewable energy. Saat ini Pemerintah terus mendorong membangun RE power plants di seluruh Indonesia untuk memenuhi komitmen President Jokowi  untuk 23% energy consumption oleh RE di tahun 2025. Bagaimana pun juga, dibutuhkan regulasi pemerintah yang ideal untuk mendukung target ini.

Investor dan developer dari luar negeri cukup antusias di dalam memberikan andil pada program ini. Mereka datang bukan hanya dengan membawa modal yang cukup besar tapi juga advanced technology dan foreign engineers untuk bekerja di proyek-proyek mereka. Sebutlah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 75 MW Sidrap yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Bagaimana dengan peran Insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini? Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan dan salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang Insinyur Asing. Insinyur Asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk: melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan; melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban Insinyur Asing terhadap Insinyur pendamping Indonesia antara lain: 1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing. 3) Institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Selama ini, Insinyur Asing ini menurut observasi PII belumlah melakukan proses alih pengetahuan dan teknologi sesuai diharapkan, belum ada pencatatan atau laporan secara tertulis terkait pencapaian proses tadi. Sepertinya praktek pendampingan oleh tenaga ahli lokal kepada tenaga asing tadi belumlah maksimal. Sekiranya ini menjadi salah satu poin fokus Pemerintah terkait kesuksesan alih pengetahuan dan teknologi tadi.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini hendaknya segera dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai wujud komitmen bahwa pemerintah peduli akan pengembangan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mutakhir dari Insinyur Asing yang membawa pengetahuan dan teknologi masa depan ke Indonesia termasuk teknologi energi terbarukan yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sayang sekali momen ini tidak termanfaatkan secara optimal.

Diharapkan sebelum Insinyur Asing tadi kembali ke negaranya, Insinyur kita sudah mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keinsinyuran terkait pengembangan proyek-proyek renewable energy tadi termasuk bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya. Bukan hanya itu, Insinyur yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seperti BPPT diharapkan akan lebih efektif lagi melakukan aktifitas sejenis, belajar dari negara lain dan mengembangkannya menjadi teknologi baru yang lebih handal.

Renewable energy adalah suatu keharusan, Indonesia is moving towards the clean energy dan sudah saatnya para Insinyur Indonesia menjadi bagian dari proyek-proyek ini. Menurut Penulis, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai institusi yang diberi tugas membantu pengembangan kompetensi Insinyur Indonesia patut diberikan ruang gerak yang lebih luas lagi dan hanya dengan dikeluarkannya rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini usaha-usaha terkait bisa dilakukan secara terukur dan lebih optimal lagi.

Tulisan ini juga dapat dibaca di link ini http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/opini-habibie-razak-insinyur-asing-dan-manfaatnya-untuk-insinyur-nasional

Penulis: Habibie Razak – Praktisi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan – Sekretaris Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat – Penasehat Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI)