Hari Selasa, 13 Juni 2017, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan sesi Focus Group Discussion dengan topik “Pemetaan Kapasitas dan Potensi Investor Lokal untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur”. Hadir pada FGD ini antara lain perwakilan dari Asosiasi Perusahaan seperti INKINDO diwakili Ir. Ronald Sihombing, GAPENSI diwakili Ir. Suaib Didu dan GAPEKNAS diwakili Ir. Sunarto dan menghadirkan beberapa narasumber antara lain dari perwakilan BKPM, BPJS dan narasumber utama: Ir. Sapri Pamulu, Ph.D.

Tim Ahli yang diminta memaparkan kajian pemetaan kapasitas dan potensi investor lokal ini diwakili oleh Ir. Habibie Razak, Ahli Manajemen Proyek dan Yoszeth Wandry, Ahli Ekonomi Makro dan setelah itu dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Yos Harmen (BKPM) dengan judul “Potensi Investor Lokal pada Sektor Infrastruktur”, Bapak Dodo Suharto (BPJS) dengan judul “Pemetaan Kapasitas dan Potensi Investor Lokal; perspektif BPJS”  dan Bapak Ir. Sapri Pamulu, Ph.D dengan paparannya yang berjudul “Kapasitas Investasi Infrastruktur; Studi kasus: IDX SMInfra18”.

Menurut Bapak Dodo, untuk BPJS, investasi saat ini lebih banyak deposito, mayoritas ke Bank Pemerintah dan sisanya ke BPD dan BPJS lebih cenderung memilih berinvestasi untuk infrastruktur untuk yang sudah beroperasi (fokus ke bandara, pelabuhan dan jalan). Saran konstruktif dari Dodo untuk melakukan benchmarking ke Kementerian Perhubungan di mana BPJS diminta berinvestasi untuk proyek bandara dengan pembagian: runway dan taxiway oleh APBN dan swasta sedangkan untuk bangunan bandara oleh BPJS. Funding melibatkan TASPEN dan ANGKASAPURA.

Sementara Bapak Yos dari BKPM menyebutkan bahwa untuk satu proyek jalan tol saat ini, skema investasinya bisa berupa Loan, Swasta dan APBN, menarik untuk diterapkan pada semua proyek dan usulan tambahan adalah kenapa tidak mencoba model Availability Payment (AP). Di akhir sesi, untuk membantu tim ahli di dalam penyelesaian kajian ini, Yos bisa memberikan akses untuk list proyek yang ada di BKPM.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh FGD ini antara lain: (1) pemetaan kapasitas manajemen, permodalan dan investasi dengan memperluas partisipasi badan usaha non-BUMN dengan skema KPBU dengan mewajibkan adanya pihak swasta sebagai bagian dari konsorsium proyek yang dieksekusi dan dipimpin oleh BUMN. Dengan demikian, BUMN konstruksi tadi tidak perlu memikul tanggung jawab atau kapasitas manajemen dan pendanaan tapi bisa bekerja sama dengan memanfaatkan swasta terutama mereka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dengan memperluas Indeks SMInfra-18. (2) Memperluas akses informasi melalui market sounding ke industri nasional untuk proyek-proyek infrastruktur prioritas kepada investor potensial lainnya di IDX atau institutional investor seperti pembiayaan dari lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan dana pensiun. (3) Dibutuhkan untuk memetakan investor lokal yang ada saat ini untuk proyek PUPR sampai di mana kapasitas investasi mereka dan bagaimana meningkatkan kapasitas mereka melalui program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. (4) Mendorong para BUMN konstruksi, BUJK swasta dan pihak lainnya untuk tidak sekedar aktif sebagai penyedia jasa konstruksi tapi juga harus mulai mampu berinvestasi atau menjadi investor untuk proyek-proyek PUPR.