Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ir. Bobby Gafur Umar, MBA, IPM beberapa bulan kemarin menanyakan perihal kesiapan Insinyur-Insinyur Indonesia di dalam menghadapi pasar ekonomi ASEAN dan dalam rangka pemenuhan tenaga profesional untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Menurut informasi yang didapatkan oleh PII bahwa rasio penambahan Sarjana Teknik per 1 Juta Penduduk per Tahun masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju bahkan negara ASEAN lainnya.

Tentunya ini mengundang kekhawatiran karena target proyek infrastruktur sampai Tahun 2025 dianggarkan lebih dari Rp. 1.786 Trilyun untuk peningkatan dan perluasan konektivitas antarpulau besar dan lebih dari Rp. 2.200 Trilyun untuk kegiatan 6 koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku. Target Pemerintah tahun 2025 untuk GDP pun adalah USD 4,000 – 4,500 Milyar atau sekitar USD 14,250 per kapita.

Rasio penambahan Sarjana Teknik di Tahun 2008 adalah 164 per tahun per 1 Juta penduduk masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam masing masing 367, 202 dan 282 per tahun per sejuta penduduk. Target 2025 adalah Sarjana Teknik harus berada di kisaran 600 – 800 keluaran Sarjana Teknik/Tahun/1 Juta Penduduk. Untuk mencapai target rasio Tahun 2025 ini diharapkan terjadi pertumbuhan Sarjana Teknik setiap 5 tahun dengan proyeksi sebagai berikut:

• Tahun 2011 – 2015 bertumbuh sekitar 50.000 per Tahun
• Tahun 2016 – 2020 bertumbuh sekitar 75.000 per Tahun
• Tahun 2021 – 2025 bertumbuh sekitar 120.000 per Tahun

Tidak hanya berfokus pada kuantitas tapi kualitas Sarjana Teknik juga sangat menentukan bagi pembangunan infrastruktur. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam perannya sebagai organisasi profesi keinsinyuran mengembangkan program jenjang karir keinsinyuran dimulai sejak Sarjana Teknik menjadi Insinyur kemudian mengikuti proses Insinyur Profesional berjenjang mulai dari Insinyur Profesional Pratama, Insinyur Profesional Madya dan Insinyur Profesional Utama. Seorang Insinyur Profesional Madya pun sudah bisa mendapat kesetaraan dengan Insinyur ASEAN dan Asia Pasifik dengan mengikuti program ASEAN Engineer Register, ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) dan APEC Engineer Register. PII pun sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2014 menetapkan program Profesi Berkelanjutan (Continuous Professional Development – CPD) di mana seorang Professional Engineer (P.E/P.Eng) perlu menjaga tingkat pembaruan ilmu pengetahuan keinsinyuran dan dilaporkan setiap tahun ke PII.

Pemerintah Indonesia dan kementerian terkait bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) perlu melakukan upaya-upaya kongkrit di dalam rangka memenuhi kebutuhan Insinyur Profesional Tahun 2025 antara lain:

1. Adanya keperluan mendesak untuk segera menyelesaikan seluruh peraturan (PP. Kepres, Permen, dll) yang merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2014 tentang profesi keinsinyuran.
2. Koordinasi antarsektoral dalam hal pendidikan agar kuantitas dan kualitas sarjana teknik bisa meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan teknik. Contoh kongkrit yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah Perguruan Tinggi berbasis Keteknikan di Indonesia secara merata di seluruh belahan Indonesia, meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan tinggi Keinsinyuran lebih berbasis kepada R&D untuk pemenuhan kebutuhan Industri Nasional termasuk ketersediaan infrastruktur, fasilitas & tenaga pengajar.
3. Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2014 tentang Profesi Keinsinyuran lebih ditingkatkan lagi menyentuh semua jajaran Perguruan Tinggi dan Industri-industri nasional tentang pentingnya sertifikasi Keinsinyuran.
4. Kebijakan pemerintah untuk tidak berorientasi pada penjualan hasil mentah atas sumber daya alam yang diperoleh dari bumi Indonesia dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi sarjana teknik.
5. Perlu adanya insentif dari pemerintah kepada profesi insinyur yang telah memperoleh sertifikat ASEAN. Sebab jika insinyur telah memperoleh sertifikat ASEAN namun tidak ada penghargaan lebih atau insentif dari pemerintah, maka dorongan bagi insinyur untuk mengambil sertifikasi ASEAN tidak akan terwujud.
6. Sinergitas antara Akademisi, Business/Swasta dan Pemerintah (ABG) atau lebih dikenal dengan Triple Helix perlu lebih ditingkatkan lagi di dalam hal pengembangan IPTEK dan peningkatan sumber daya Insinyur.

Habibie Razak, wakil dari Persatuan Insinyur Indonesia pada Tanggal 28 Februari lalu membawakan diskusi ilmiah dengan topik pemenuhan kebutuhan Insinyur Profesional Tahun 2025 di Kampus Fakultas Teknik Tamalanrea Universitas Hasanuddin di hadapan lebih dari 50 mahasiswa(i). Habibie menegaskan betapa pentingnya lulusan Sarjana Teknik bekerja di bidang keinsinyuran di awal karirnya dan konsisten selama bertahun-tahun seiring dengan peningkatan compensation and benefit yang yang mereka terima pada perusahaan tempat mereka bekerja. Satu yang pasti katanya, Engineer dibayar sesuai pengalaman dan kualifikasinya, apalagi kalo bisa sampai berkarir di sektor minyak dan gas duitnya bisa berkali-kali lipat dari sektor lainnya.

Jayalah Insinyur Indonesia, maju terus PII.