Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi pemegang mandat pembinaan profesi keinsinyuran terus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dr. Ir. Heru Dewanto Ketua Umum PII pada rapat konsolidasi pengurus pusat menyampaikan bahwa PP sudah dalam proses pengesahan dan kementerian teknis terkait. “Sudah tidak ada outstanding issues lagi semoga RPP yang sudah berada di meja Presiden Jokowi saat ini segera ditandatangani”.
Setelah PP diterbitkan, PII akan segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) PII yang baru yang akan disesuaikan dengan UU dan PP keinsinyuran ini. Begitu pun dengan peraturan-peraturan organisasi (PO) yang lama akan direvisi dan disesuaikan segera dengan isi ADART yang baru, Tim kerja ADART dan PO yang dibentuk oleh PII Pusat juga sebelumnya merupakan tim kerja yang sama yang menyusun draft RPP keinsinyuran yang bekerja sejak tahun 2016 lalu. Dr. Heru adalah Ketua Timnya ini yang saat ini menjabat Ketum PII untuk periode 2018 – 2021.
Tim kerja kembali bertemu minggu ini untuk menyiapkan segala sesuatunya menyambut terbitnya PP dan setelah terbit, PII pun sudah siap di dalam mengimplementasikan PP ini secara konsekuen. Adapun anggota tim perumus draft PP, sinkronisasi ADART dan PO yang hadir pada rapat Jumat 15 Maret 2019 ini antara lain Dr. Ir. Robert Purba Sianipar, Ir. Ahmad Buhari saleh, Dr. Ir. Qiqi Asmara, Ir. Handoko, Ir. Bambang Priatmono, Ir. Sapri Pamulu, Ph.D, Ir. Kayan Sutrisna, Ir. Rudianto Handojo, Ir. Habibie Razak dan beberapa nama lainnya.
KLB PII ini juga rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan orasi keinsinyuran, peran Insinyur Indonesia di dalam mensukseskan program pemerintah di sektor infrastruktur, pertanian, kelautan perikanan, kehutanan dan sektor-sektor lainnya. KLB juga secara simbolis akan menyerahkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) pertama kepada Insinyur Profesional pemilik Sertifikat Insinyur Profesional PII. “KLB ini juga akan mengesahkan ADART yang baru sedangkan PO-PO tadi akan disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PII. KLB dan Rapimnas ini rencana diadakan awal April 2019 ini.