Kunjungan kerja Pimpinan Pusat Persatuan Insinyur Indonesia ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disambut hangat Menteri ESDM, Sudirman Said didampingi oleh Staff khusus M. Said Didu. PII Pusat di bawah kepemimpinan Dr. Hermanto Dardak Ketua Umum PII mengawali diskusi interaktif ini dengan memberikan update implementasi UU No. 11 tentang Keinsinyuran. Beliau menyampaikan tujuan UU ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat hubungannya dengan produk-produk keinsinyuran yang dikeluarkan oleh Insinyur Indonesia. Insinyur yang dimaksud adalah Insinyur yang teregistrasi yang bertanggung jawab terhadap produk keinsinyuran tadi. Beliau menambahkan, dengan adanya UU No. 11/2014 ini para Insinyur Indonesia juga akan mendapatkan perlindungan sekaligus dorongan untuk lebih maju dan berkembang dengan menciptakan iklim inovasi dan berdaya saing.

Sudirman Said menambahkan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah salah satu organisasi profesi sama halnya dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang saat ini Beliau adalah Penasehat IAI diharapkan bisa lebih proaktif di dalam memberikan input kepada Pemerintah guna membantu percepatan Pembangunan Nasional Indonesia dan lebih khusus kepada sektor energi yang Beliau bawahi saat ini. Menteri ESDM mengingatkan lagi bahwa ada tiga (3) pilar penentu kesuksesan suatu bangsa antara lain: (1) Pemerintahan yang bersih dan profesional (2) Dunia usaha yang sehat dan (3) Civil society yang sehat, di mana organisasi profesi seperti PII bermain sebagai bagian dari civil society ini pemberikan pemikiran-pemikiran mutakhir kepada pemerintah dan iklim usaha sekaligus memberikan contoh yang baik bagaimana semestinya bersikap dan bertindak professional di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. PII sebagaimana organisasi profesi lainnya memilih wakil ketua umum adalah praktek berorganisasi yang sehat dan edukatif dan begitu pun dengan mekanisme pemilihan secara demokratis. PII layaknya organisasi profesi lainnya menggalakkan program training dan sertifikasi dalam rangka mencerdaskan para anggotanya.

Studi McKenzie Tahun 2012 menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di Tahun 2030 dan menurut Sudirman Said itu bisa terjadi apabila Indonesia sebagai bangsa memiliki syarat-syarat utama antara lain: (1) National leadership di semua layer harus kuat dan skills set yang dibangun haruslah benar dan tepat (2) Porsi real developer harus lebih banyak karena merekalah yang menjadi pelaku utama pada proyek-proyek fisik insfrastruktur dan (3) Reformasi birokrasi.

Kesempatan diskusi kali ini, Heru Dewanto, Waketum PII, memberikan gambaran tentang perkembangan program 35 Ribu Megawatt saat ini. Untuk bisa mencapai target, proyek-proyek yang terkait program ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara, struktur dan resources yang sama. Pemerintah diharapkan mampu keluar dengan maneuver yang jauh lebih agresif lagi, apabila memang target kesuksesan bahwa pembangkit listrik tadi harus beroperasi di kurun pemerintahaan Jokowi saat ini. Sebutlah, Coal Fired Power Plant dengan kapasitas 1000 MW fase EPC bisa dikerjakan selama kurang lebih 4 tahun, apabila konstruksinya tidak dimulai secepatnya tahun ini sepertinya hampir dipastikan tidak akan selesai sesuai rencana. Heru menambahkan, momen program 35 Ribu MW ini bukan hanya sekedar menyelesaikan proyek-proyek yang terkait program ini tapi juga merupakan momen penting untuk membangun kapasitas nasional seperti peningkatan industri manufaktur, sumber daya manusia, kapabilitas IPP dan juga membangun kapasitas perusahaan EPC Indonesia.

Pakar Gas Indonesia, Qoyum Tjandranegara, menyampaikan pandangannya tentang hilirisasi gas untuk peningkatan kapasitas industri dan dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Gas alam yang diambil dari perut bumi diharapkan lebih banyak digunakan di dalam negeri ketimbang diekspor ke luar negeri. Banyak perusahaan multinasional di luar negeri seperti Gas de France (saat ini ENGIE) tidak banyak memiliki bisnis di hulu tapi mereka sangat kuat di industri hilir. Ini menandakan bahwa industri hilir bisa memberikan nilai tambah buat perusahaan dan juga perekonomian nasional.

Bambang Praptono, pakar ketenagalistrikan, menyatakan bahwa tingkat keberhasilan proyek IPP di Indonesia saat ini hanya mencapai 25 persen, dalam artian bahwa dari semua perusahaan IPP yang mendapatkan PPA hanya sekitar 25 persen saja yang berhasil menyelesaikan hingga pembangkitnya beroperasi. Beliau menambahkan bahwa PLN sebagai  pemilik proyek tidak hanya fokus pada penyelesaian pembangkit tapi juga proyek-proyek transmisi harus terselesaikan untuk menghindari penalty oleh perusahaan IPP.

Hal serupa disampaikan Djoko Winarno, pakar ketenagalistrikan EBTKE bahwa penentuan feed-in tariff untuk renewable project harus melibatkan para stakeholders seperti Pemerintah, Swasta dan PLN sehingga apa pun keputusannya harus dilaksanakan secara konsekuen. Proyek energi terbarukan ini sudah 15 tahun berjalan sejak dicanangkannya oleh pemerintah dan diharapkan bisa lebih dimaksimalkan lagi ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Manajemen Proyek, Infrastruktur Minyak dan Gas, Ditjen Migas, Pudjo Suwarno melaporkan bahwa Direktorat Minyak dan Gas saat ini dalam tahap finalisasi Rencana Strategi Distribusi Gas seluruh Indonesia. Seluruh perusahaan BUMN terkait seperti PERTAMINA, PGN dan PLN memberikan input kebutuhan gas untuk bisnis mereka sehingga LNG supply, LNG Receiving Terminal dan pipanisasi gas bisa diproyeksikan lebih dini. Beliau mengusulkan agar ke depan proyek terkait infrastruktur gas ditenderkan langsung oleh Pemerintah sehingga semua stakeholder yang berkepentingan bisa terwadahi dan terakomodasi.

Di akhir diskusi yang berlangsung lebih dari 60 menit oleh Dr. Said Didu, staff khusus Menteri ESDM bahwa saat ini Pemerintah sementara dihadapkan pada pembahasan revisi UU Migas, UU Minerba dan upaya restrukturisasi perusahaan BUMN. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) oleh Beliau diusulkan untuk melakukan diskusi rutin dengan pihak kementerian ESDM dan keluar dengan feedback atau pun rekomendasi terkait energi yang disampaikan minimal sekali dalam tiga bulan.

Diskusi interaktif ini juga dihadiri oleh Rudianto Handojo, Direktur Eksekutif PII, Tri Wahyu Widodo, Ketua Komite Hubungan Masyarakat dan Habibie Razak, Sekretaris Bidang Distribusi Gas PII. Sesi diskusi ditutup dengan foto bersama Menteri ESDM, Sudirman Said.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H, Taqabballallahu Minna Waminkum, saling bersalam-salaman sesama alumni Teknik Unhas pada event Halal bi Halal (HBH) Nasional yang diadakan mulai dari Tanggal 9 sampai Tanggal 11 Juli 2016 ini. HBH nasional yang diadakan tahun ini bukan hanya sukses karena menghadirkan lebih dari 2000-an alumni Teknik Unhas yang mayoritas bekerja dan berkarya di luar Sulawesi Selatan tapi juga istimewa karena rangkaian acara HBH kali ini berlangsung selama tiga hari dan terdiri dari berbagai ragam kegiatan seperti Turnamen Futsal, Penanaman secara simbolis bibit pohon di Kampus Gowa (Green Campus initiatives), Losari Kinclong (Bersih Losari), Rindu Kampus Tamalanrea, Gala Dinner sampai pada Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan narasumber dari alumni Teknik Unhas yang bergelut di dunia minyak dan gas.

Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Hari Senin, 11 Juli 2016 di Kantor Perwakilan PT Semen Tonasa Makassar, di mana menurut Mulyawan Samad, Upstream Oil & Gas Practitioner yang juga membawakan materi tentang project management di sektor Migas ini, “FGD ini harus menjadi tradisi bagi kita alumni Teknik untuk saling bertemu sapa dan bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman di saat para alumni terkonsolidasi di Makassar yakni di momen lebaran ini”. Senada dengan apa yang disampaikan Idham Chalid yang juga adalah ahli Subsea Engineering Technology yang hadir sebagai narasumber kedua di FGD sehari ini “FGD sejenis akan terus digalakkan bukan hanya untuk sharing pengalaman antar sesama alumni tapi juga menghadirkan para mahasiswa Teknik yang diharapkan akan mampu mengikuti jejak para senior-seniornya yang sudah lebih dulu mengenyam kenikmatan bekerja di sektor minyak dan gas”.

Mulyawan Samad selanjutnya dalam paparannya menjelaskan bahwa manajemen proyek sektor minyak dan gas harus lebih berfokus pada “risk and safety” karena proyek-proyek yang dilakukan melibatkan pekerjaan yang kompleks dan beresiko tinggi. Nilai proyeknya pun bisa mencapai milyaran dollar. Brown field project bahkan bisa lebih complex in term of interfacing coordination dengan fasilitas eksisting yang berpotensial mengganggu operasi yang berlangsung. SKK Migas sebagai satuan pengawas proyek hulu migas seringkali meminta garansi atau jaminan kepada perusahaan seperti misalnya Chevron dan BP untuk melakukan smooth tie-in tanpa adanya interupsi pada sisi operasi dimana kegiatan oil and gas lifting sedang berlangsung. Pemberhentian operasi sehari bahkan beberapa jam saja bisa mengakibatkan kerugian negara sampai jutaan US dollar.

Idham Chalid sebagai narasumber sesi kedua memberikan gambaran tentang subsea technology untuk shallow water sampai pada ultra-deep water application. Komponen subsea antara lain bisa berupa subsea well head, manifold, sampai pada flowlines yang diletakkan di dasar laut. Habibie Razak salah satu penanya juga meminta penjelasan tentang perbedaan aplikasi spread mooring dan turret mooring kepada narasumber karena aplikasi ini sudah banyak dijumpai dan dipasang di banyak proyek offshore oil and gas baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Firmansyah Arifin, Project Manager PERTAMINA Drilling memandu jalannya sesi kedua ini setelah sesi pertama dimoderasi oleh Habibie Razak, Senior Project Manager Tractebel Engineering Indonesia. FGD ini dihadiri oleh lebih dari 20 professional yang bekerja di sektor energi termasuk beberapa dari mereka bekerja di luar negeri. Mereka sengaja datang ke acara ini untuk bertemu sapa dengan alumni lainnya sekaligus berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ada juga terlihat beberapa akademisi, professor dari beberapa jurusan di Teknik UH.

Salah satu professional yang juga sekaligus memberikan rekomendasi dan kesimpulan akhir pada acara ini adalah Andi Razak Wawo, Direktur di salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang exploration drilling. Dalam paparannya, Beliau mengharapkan ada sinergi antara para alumni Unhas yang bergelut di dunia minyak dan gas untuk saling memberikan informasi tentang aplikasi teknologi baru melalui mutual synergy antara pihak alumni praktisi, mahasiswa dan staff pengajar. Andi Razak Wawo yang biasa dipanggil Puang Aca Wawo juga adalah Ketua IKA Unhas Jabodetabek didampingi oleh Sapri Pamulu, Koordinator Ristek dan Dikti IKA Unhas pada acara HBH Nasional kali ini memaparkan konsep “Maritim, Energi dan Pangan yang terintegrasi” menuju Indonesia lebih maju secara keseluruhan dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

Terima kasih kepada Asbar Amri dan kawan-kawan panitia lainnya atas terselenggaranya professional event ini. Asbar adalah electrical engineer yang bekerja di salah satu perusahaan IPP yang bergerak di bidang Renewable Energy.

Bravo Insinyur Migas Indonesia.

The increase of the need of electricity throughout Indonesia, gas is one of the viable energy sources to meet the demand. The gas is not only cleaner than fuel oil but it is also competitively cheaper up to 40 percent. The PLN – State Owned Electricity Company is also trying to reduce the subsidy of electricity cost in Indonesia by shifting the fuel oil power plants to gas. In many parts of Indonesia, many power plants located in marginal locations and are still consuming diesel fuel as the base load power generation system. This situation considers to substituting the diesel to gas fuel and also trying to resolving the constraints of gas transportation from the island or location has plenty gas reserves to the island or location where the fuel oil power generations located. As the small to mid-scale LNG emerged, the option to build the LNG receiving terminal facilities becoming considered. PLN opened the public tender some time on January 2016 to invite the international players in LNG sectors for LNG supply for distributed gas power plants in central region of Indonesia. There are 21 locations considered as marginal and scattered requiring LNG to feed their existing and new power plants which will typically use dual fuel system (gas and diesel).

The scope of the projects tendered by PLN, a State-Owned Electricity Company consisted of (1) To provide LNG supply and distribution management master plan for power generation supply at central region of Indonesia (2) To supply and distribute gas to distributed gas power generation demand at central region of Indonesia continuously for 10 years and (3) To build LNG receiving terminals consisting of jetty, storage, and regasification facility for each power generation at central region of Indonesia. Those LNG receiving terminals will be operated by the consortium companies that win the bidding under the scheme of Build, Operate and Transfer (BOT) for 10-year operation. The capacity of new and existing power generations ranged from 5 to 450 MW and will require different LNG Receiving facility for each of those. The consortium that was bidding for this project requiring the EPC contractor who can undertake the portion of LNG Receiving Terminal facilities starting from Pre-FEED, FEED and EPC phases. If the EPC Contractor was part of consortium, then they will submit the price based on project phases mentioned earlier. But, if none of the leader or consortium members have those EPC capabilities then It would be subcontracted to the EPC contractor who can do these works. The project duration of these 21 LNG Receiving facilities is less than 24 months.