Persatuan Insinyur Indonesia berdasarkan keputusan Kongres XXI di Padang 7 Desember lalu dan sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) PII mengangkat Wakil Ketua Umum PII Periode 2015 – 2018 menjadi Ketua Umum PII Periode 2018 – 2021, Dr. Ir. Heru Dewanto, MSc., IPU. Bertempat di Sekretariat PII yang baru di Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih hari Selasa, 18 Desember 2018, Ir. Heru menggelar Rapat Perdana pembentukan pengurus pusat yang baru periode 2018 – 2021 sekaligus membahas agenda 100 hari kerja pertama di bawah kepemimpinannya untuk tiga tahun ke depan.

Ir. Heru Dewanto di depan calon pengurus pusat yang baru menyampaikan bahwa susunan kepengurusan PII Pusat Periode 2018 – 2021 akan segera dirampungkan dan diumumkan pada Tanggal 7 Januari 2019 mendatang. Dr. Heru didampingi Sekretaris Jenderalnya Ir. Teguh Haryono dan Direktur Eksekutif Ir. Faizal Safa di depan para peserta rapat memaparkan agenda 100 hari kerja pertama antara lain: mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Keinsinyuran yang merupakan turunan dari amanah UU No. 11 Tahun 2014. “Saya dan Pak Danis Waketum sudah menjadikan ini prioritas pertama target 100 hari kepengurusan ini agar PP keinsinyuran segera dirilis dalam beberapa minggu ke depan” ujar Heru. Tak kalah pentingnya setelah PP keinsinyuran dikeluarkan adalah pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh (ADART dan Peraturan Organisasi) PII termasuk di dalamnya Badan Kejuruan, Wilayah dan Cabang PII.

Program selanjutnya dalam kurun waktu 100 hari pertama ini adalah pembangunan platform digital sistem informasi PII, penyusunan business model PII menuju kemandirian keuangan, penyiapan kelengkapan fasilitas organisasi termasuk kesiapan sekretariat PII yang layak secara operasional dan dikelola lebih professional lagi. Program yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan detail planning CAFEO37 merupakan Konferensi ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-37 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan September 2019 mendatang. Ir. Heru adalah Chairman CAFEO berpesan dalam rapat Perdana ini agar segera membentuk tim khusus untuk menyiapkan event akbar ini dimulai dari sekarang.

Program yang tak kalah pentingnya adalah penyusunan strategi media untuk menjadikan PII sebagai rujukan utama atas isu-isu strategis kontemporer sektoral yang bisa dikaitkan langsung dengan perkembangan sains, keinsinyuran dan teknologi. PII Pusat memiliki satu pusat kajian yang diberi nama Center of Engineering and Industrial Policies (CEIPS) yang akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah terkait kebijakan industri nasional dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan implementasi sains, keinsinyuran dan teknologi untuk setiap sektor dan subsektor keinsinyuran seperti energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pertambangan, transportasi, kehutanan, manufaktur dan lainnya. “Harapannya, setiap bulan ada topik atau isu kontemporer yang dibahas di dalam rapat bulanan pengurus dan dimungkinkan untuk dikaji lebih lanjut oleh CEIPS, dirumuskan dan diaspirasikan ke pemerintah”  lanjut Heru.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2.5 jam ini dihadiri oleh beberapa pengurus Pusat PII Pusat periode sebelumnya antara lain: Ir. Sapri Pamulu, PhD Komite Advokasi, Ir. Handoko Anggota Majelis Layanan Insinyur (MLI), Ir. Arlan Septia Wakil Bendahara, Ir. Raymond Rasfuldi Komite Internasional, Ir. Ngadiyanto Sekretariat PII, Ir. Kayan Sutrisna Wakil Sekjend PII, Ir. Prof. Misri Gosan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Ir. Eka Suharto Komite Registrasi Insinyur, dan Ir. Habibie Razak Bidang Gas. Pengurus Pusat PII yang hadir adalah para insinyur Indonesia yang berkiprah di berbagai sektor dan okupansi. Ada yang bekerja sebagai Director di perusahaan engineering dan EPC nasional terkemuka, bahkan ada dari mereka yang memiliki perusahaan engineering dan EPC sendiri yang bergerak di sektor minyak dan gas, sebagian lagi bekerja di sektor pertambangan sedangkan Dr. Heru saat ini menjabat sebagai CEO & President Director Cirebon Power salah satu perusahaan pengembang dan operator pembangkit listrik di Jawa Barat.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar High Level seminar on The Indonesian Global Maritime Fulcrum: A Holistically Integrated Industrial, Energy, Socio-Economic Port Infrastructure Approach bekerjasama dengan Kementerian Kordinator Bidang kemaritiman di Hotel Le Merridien hari Kamis, 13 Desember 2018 ini. Seminar sehari ini dibuka Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ir. Heru Dewanto sebagai tuan rumah dan kemudian diikuti oleh Keynote Speaker Menteri Perhubungan RI Ir. H.E. Budi Karya Sumadi dengan topik “Indonesia’s Maritime Transportation sector: What Has Been Done to Support the Global Maritime Fulcrum”.

Keynote Speaker kedua oleh Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga Dirjen Cipta Karya PUPR mewakili Menteri Basuki Hadimuljono yang juga adalah Wakil Ketua Umum PII terpilih Periode 2018-2021  memaparkan “A Holistically Integrated Approach to the President’s Global Maritime Fulcrum: Ports and Infrastructure”. Keynote speaker ketiga dibawakan oleh Dr. Ir. Ridwan Jamaluddin Deputy Coordinating Minister of Maritime Affairs for Infrastructure dengan judul “Indonesia’s Economic Outlook: Driving the Global Maritime Fulcrum Forward”.

Dr. Ridwan dalam paparannya menyampaikan bahwa Tiongkok dan India kini menjadi raksasa baru di dunia. Seperti India saat ini memiliki FDI equity inflows meningkat 48%, fill inflows bertumbuh menjadi 717% dan di tahun 2015 menurut UNCTAD menempatkan India dari Ranking 15 menjadi Ranking 9 di dunia berdasarkan kategori nilai investasi bahkan untuk kategori baseline profitability index India saat ini menduduki Posisi 1. Sedangkan Tiongkok bisa menjadi raksasa baru dengan dengan GDP terbesar kedua di dunia di antaranya 23% GDP berasal dari kontribusi science and technology parks dan 21.5% dari pajak. Tiongkok banyak memiliki intellectual property menjadikan mereka menjadi negara yang disegani di dunia. Dr. Ridwan Jamaluddin mendorong para Insinyur Indonesia melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di dalam mengambil peran lebih besar lagi di dalam pengembangan dan pembangunan sektor kemaritiman nasional termasuk port dan maritime related infrastructure lainnya.

Keynote speaker selanjutnya oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI, Dr. Robert Leonard Marbun on “The Roles of Ministry of Finance in Improving Port Services and Infrastructures”. kementerian Keuangan saat ini menurut Robert terus berupaya untuk melakukan reformasi terhadap perpajakan dan cukai serta kebijakan terkait lainnya dengan tujuan mempermudah investasi dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan data World Bank kategori ease of doing business, peringkat Indonesia menanjak naik dari urutan 91 di tahun 2017 menjadi urutan ke-72 di tahun 2018 ini. Ini memperlihatkan trend positif bahwa pemerintah terus berusaha memberikan citra yang baik untuk mengundang investasi luar negeri untuk membangun sektor pelayanan kepelabuhanan dan infrastruktur secara umum di Indonesia.

Pembicara selanjutnya dari World Bank Group Prof. Jeffrey John Delmon on Indonesia Maritime Infrastructure Finance. Prof Jeffrey dalam paparannya menyebutkan setidaknya ada 5 rekomendasi World Bank yang mesti menjadi perhatian utama terkait usaha peningkatan investasi dan pembiayaan infrastruktur termasuk pelabuhan antara lain: pertama adalah project selection. Pemerintah mesti selektif lagi di dalam pemilihan proyek-proyek yang akan dibiayai sendiri oleh APBN, penugasan BUMN dan skema PPP/KPBU. Idealnya adalah pemerintah di awal harus membuka semua daftar proyek yang akan membutuhkan pembiayaan dan terlebih dahulu menawarkan ke sektor swasta bukan sebaliknya.

Kedua adalah perusahaan BUMN yang terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur dan sering sering meramaikan sektor swasta membutuhkan pembenahan manajemen lebih baik lagi. Reformasi manajemen perusahaan BUMN seperti Pelindo dan Angkasapura dengan mensetup Key Performance Indicator (KPI) yang mendorong mereka lebih mengembangkan sektor swasta dan lebih efisien di dalam bisnisnya. Rekomendasi ketiga adalah PPP project preparation. Peningkatan kualitas dan konsistensi penyiapan dan pengelolaan proyek-proyek KPBU terus diupayakan untuk mendeliver proyek yang sukses sesuai dengan KPI.

Rekomendasi keempat adalah tariff yang mesti dikaji kembali karena ada beberapa proyek yang tidak feasible atau economically viable karena tariff yang terlalu rendah. Pemerintah Indonesia disarankan untuk melihat tariff infrastruktur yang ada di luar negeri sebagai benchmarking sebelum ditetapkan. Dan rekomendasi kelima adalah financing. Pembiayaan dengan menggunakan insititusi internasional akan lebih viable dibandingkan dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta diharapkan banyak bekerjasama dengan International Financing Institution (IFI) atau sejenisnya untuk pembiayaan proyek.

Pembicara lainnya yang hadir pada seminar kali ini antara lain: Chairman of the Indonesian Port Experts Association (HAPI) Ir. Wahyono Bimarso on The problems and Potential Solutions for the Future of Port Development, Eng. Abdulrahman Al Hatmi, CEO ASYAD Oman yang lebih banyak memberikan informasi bagaimana sistem kepelabuhanan di Oman dikelola dan Eng. Willem Dedden, President Director of Rotterdam Port juga mengutarakan pengalaman bagaimana pelabuhan di Rotterdam dikelola dan bisa menjadi bahan rujukan untuk pengembangan sistem manajemen kepelabuhanan di Indonesia.

Sesi diskusi panel dimoderasi oleh Dr. Ir Purba Robert Sianipar Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Hadir pada seminar sehari bertemakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini dihadiri oleh beberapa Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia, Ir. Habibie Razak, Ir. Antri Pilantono dan beberapa rekan pengurus lainnya. Seminar ini terbilang sukses dihadiri setidaknya 100 peserta yang didominasi oleh professional yang aktif di sektor kemaritiman termasuk kepelabuhanan.

Universitas Pamulang menggelar Seminar Nasional dengan tema Energi Masa Depan yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pamulang, Sabtu, 1 Desember lalu. Seminar yang dihadiri setidaknya 1000 peserta ini menghadirkan tiga pembicara antara lain Prof. Masno Ginting – Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ir. Habibie Razak, ACPE., ASEAN Eng. – Sekretaris Bidang Gas dan Renewable Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat dan Dr. Rike Yudianti – Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Seminar sehari ini dibuka oleh Dr. Ir. Dayat Hidayat, MM Rektor Universitas Pamulang dan sebelumnya kata sambutan oleh Drs. Dr (HC) Darsono Pendiri Universitas. Dr. Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Universitas Pamulang memiliki setidaknya 42 Ribu mahasiswa dan merupakan perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa(i) terbanyak di Propinsi Banten. Drs. Darsono mengungkapkan bahwa tema besar seminar ini adalah energi masa depan Indonesia dan ke depan potensi energi terbaharukan akan lebih mendominasi di masa-masa yang akan datang.

Prof. Masno sebagai panelis pertama memaparkan teknologi solar cells yang dikembangkan di dunia saat ini dan program penelitian terkait solar cells yang dilakukan oleh LIPI saat ini. Teknologi solar cells dalam skala kecil sudah bisa diaplikasikan di tingkat rumah tangga seperti solar PV rooftop hingga pada large scale solar PV. Satu yang membedakan adalah apabila itu untuk penggunaan listrik internal rumah tangga sinar, energi cahaya yang diserap oleh modul solar cell bisa langsung menghasilkan energi listrik namun apabila listrik yang dihasilkan dari solar energy untuk dikirim ke grid arus searah (DC) yang dihasilkan tadi harus bisa diinversi dengan inverter menjadi arus bolak balik (AC).

Sementara itu Ir. Habibie Razak dalam paparannya memperkenalkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dimulai dari profil organisasi PII, Ketua dan Waketum beserta jajarannya, visi dan misi organisasi, jumlah anggota dan jumlah Insinyur yang tersertifikasi Insinyur Profesional. Habibie menjelaskan kepada peserta bahwa arah kebijakan energi Pemerintah adalah memperbesar porsi renewable energy menjadi 23 persen hingga tahun 2025. Saat ini, Pemerintah sudah mampu mencapai 16 persen porsi renewable energy per November 2018 ini. Beberapa proyek renewable yang lagi digalakkan adalah PLTA, PLTS, PLTB, PLTP dan pembangkit listrik energi terbaharukan lainnya.

Sebutlah PLTB pertama yang sudah dioperasikan di awal tahun 2018 kemarin adalah Sidrap 75 MW Wind Power merupakan icon baru Indonesia bahwa pemerintah kita juga peduli pada preservasi lingkungan dan kepedulian pada efek pemanasan rumah kaca atau global warming. Pemerintah juga akan membangun Pumped Storage Hydropower di beberapa lokasi di Pulau Jawa sebagai jawaban untuk penyediaan listrik yang murah dan handal untuk masyarakat. Sistem hybrid yang sudah sukses diimplementasikan di luar negeri seperti Eropa, US dan Australia diharapkan bisa menjadi rujukan untuk membangun hybrid renewable energy di masa depan. Sebutlah kita memiliki sinar matahari di siang hari yang kemudian potensial untuk membangun PLTS dan pada malam hari kita memiliki angin yang cukup potensial juga membuka kemungkinan membangun PLTB. Sistem Hibrid PLTS di siang hari dan PLTB di malam hari bisa menjadi opsi yang menarik, tentunya ini perlu melalui studi yang komprehensif.

Pembicara ketiga Dr. Rike membuka paparannya dengan memutar video tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), visi mis, tujuan, fasilitas yang dimiliki, jumlah dan jenis peneliti yang ada saat ini. Dr. Rike mengajak peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa Unpam ini untuk menjadi peneliti. Seminar ini membuka babakan tanya jawab antara panelis dan peserta dimana masing-masing panelis mendapatkan tiga pertanyaan dari peserta seminar.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada ketiga panelis. Penanya yang terpilih dari tiga penanya lainnya untuk masing-masing panelis juga mendapatkan cinderamata dari panitia. Ketua Panitia seminar ini, Giyanto menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan panelis menghadiri seminar sehari ini.