Category Archives: Kritik & Saran

Workshop ASEAN Electrical Inspection Guidelines, 26 Juli 2018

Persatuan Insinyur Indonesia Pusat sukses menyelenggarakan Workshop ” ASEAN Electrical Inspection Guidelines” di Gedung BPPT Thamrin Tanggal 26 Juli  kemarin. Workshop ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai instansi dan perusahaan dan menghadirkan pembicara dari regional ASEAN. Workshop dibuka secara formal oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Sesi pertama workshop dimoderasi oleh Ir. Tumpal Gultom, MT., IPU menghadirkan beberapa panelis antara lain: Panelis pertama mewakili Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan topik “Peraturan di Bidang Ketenagalistrikan”, Panelis kedua Ir. Yau Chau Fong, P.E., ASEAN Eng., ACPE dan Ir. Lim Kim Ten, the Institution of Engineers Malaysia (IEM) membawakan topik tentang standard kelistrikan negara ASEAN dan standard instalasi listrik Malaysia. Panelis ketiga menghadirkan Prof. Pekik Argodahono Badan Kejuruan Elektro PII juga Ketua Asosiasi Power Quality Indonesia (APQI)  dengan topik “Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik” dan Panelis keempat Ir. Simon K A Leong, P.E., ACPE perwakilan dari PUJA Brunei Darussalam dengan topik “Electrical Installation Standard in Brunei Darussalam”.

Simon dalam paparannya menyampaikan bahwa di Brunei untuk bisa berpraktek keinsinyuran haruslah tersertifikasi sebagai Professional Engineer (PE). Engineer yang sudah berpredikat PE sudah bisa bertanda tangan di atas gambar atau dokumen teknis lainnya untuk construction approval. Foreign engineer yang bekerja di Brunei juga bisa mendapatkan sertifikasi Insinyur Profesional tentunya melalui proses yang disyaratkan oleh Board of Engineers Brunei Darussalam. Penulis menyebutkan bahwa saat ini untuk regional ASEAN sudah ada MRA terkait profesi keinsinyuran. Mereka menyelenggarakan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) certification untuk mempemudah mobilitas insinyur bekerja di regional ASEAN.

Sesi kedua workshop menghadirkan perwakilan dari PT Multifabrindo Gemilang dengan  topik “Standard Peralatan Distribusi Listrik” dan Pusat Pengembangan Ketenagalistrikan PLN dengan topik “Standard Peralatan Pembangkit Listrik”. Sesi ini dimoderasi oleh Ir. Bambang Praptono, MM., IPU Pengurus Badan Kejuruan Elektro PII.

 

Ada beberapa points of discussion yang dicatat dari workshop berdasarkan catatan dari PJ Low utusan dari IEM Electrical Engineering Technical Division yang juga menghadiri workshop ini. Few interesting discussion from first session: 1) Discussion on power factor where what does it means by negative 2) How does regulation handles the harmonic and how to inspect 3) Safety electrical for transmission & distribution 4) Efficiency vs Price/Cost 5) Products that causes harmonics and the needs for awareness 6) Government’s view on foreign contractors that may use incompetent person for work. 7) Area of authority for Hospital between Health Ministry and Energy Ministry 8) Warehouses with harmonic issues.

Sementara di sesi kedua captures: 1) How to counter the counterfeit on electrical products 2) Internal standards of large corporate, 3) and how to perform sharing session with the other smaller companies or association to benefit from it.

ASEAN Electrical Inspection Guidelines yang akan segera diluncurkan ini adalah merupakan hasil kerja dari tim kecil AFEO Energy Networking Group yang dikoordinir oleh Ir. Yau Chau Fong yang sudah bekerja lebih dari dari 2 tahun untuk bisa mewujudkan guidelines ini. AFEO adalah singkatan dari ASEAN Federation of Engineering Organization merupakan Federasi organisasi Persatuan Insinyur di tingkat ASEAN di mana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah organisasi profesi yang menjadi anggota AFEO yang mewakili Indonesia sejak akhir Tahun 90-an.

Sesi EPC & Project Risk Management Bersama EMLI Training, 25 Juli 2018

Sesi EPC Project Management dan Project Risk Management kembali digelar oleh EMLI Training sebagai bagian dari Kursus Intensif Hukum Konstruksi yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Sofyan Inn Tebet dari Tanggal 24 – 26 Juli 2018. Peserta dihadiri 10 profesional dari beberapa perusahaan dan instansi institusi ternama seperti Multifab, Waskita, Sinarmas Mining Group,  Universitas Mercubuana dan beberapa lainnya. Peserta ada yang berprofesi sebagai engineer, legal, commercial, proposal dan dosen.

Sesi EPC Project Management terdiri dari fundamental manajemen proyek, kontrak EPC, klasifikasi estimasi berdasarkan AACE dan perkenalan proposal development untuk proyek EPC. Pembicara juga memaparkan beberapa studi kasus tentang manajemen proyek power, oil & gas selama bekerja di perusahaan EPC terkemuka di dunia. Yang cukup menarik menjadi bahan diskusi di sesi pagi sebelum makan siang adalah bagaimana cara menghitung Billing Rate (BR) personnel dalam suatu proyek yang melibatkan tenaga profesional seperti engineer.

Perhitungan BR ini wajib diketahui bukan hanya oleh konsultan maupun kontraktor tapi juga project owner. Ternyata, sebagian banyak dari kawan-kawan menganggap bahwa nilai yang tertera sebagai BR adalah total jumlahnya dibayarkan semuanya kepada personnel tadi padahal komponen BR itu terdiri dari 1) remunerasi personnel di dalamnya ada komponen gaji, pajak dan asuransi 2) overhead cost di dalamnya ada biaya administrasi, biaya sewa kantor, biaya sewa peralatan/perlengkapan kantor, biaya transportasi, biaya membayar karyawan/karyawati bahkan pimpinan perusahaan yang memberikan support pada proyek itu termasuk utility dan maintenance cost kantor konsultan atau kontraktor tadi. 3) Profit margin. Nilai profit margin untuk perusahaan engineering consultant saat ini tidak lebih dari 15% untuk bisa kompetitif di pasaran.

Sesi siang dilanjutkan dengan project risk management. Perbedaan mendasar antara hazard dan adalah: “hazard” means a situation or thing that has the potential to harm a person. Hazards in your business may include: noisy machinery, a moving forklift, chemicals, electricity, working at heights or a repetitive job at your workplace. A “risk” is the possibility that harm (death, injury or illness) might occur when exposed to a hazard in your workplace. Namun risk atau resiko itu tidak hanya terkait kematian, injury atau sakit tapi juga terkait investasi. Risk management is then required to manage all risks which may create problems on your investment, safety, health and environment. 

Overall, peserta sesi sehari ini sangat proaktif di dalam menyampaikan pertanyaan bahkan sampai pada sharing pengalaman terkait proyek-proyek yang mentereka kerjakan. Sungguh senang bisa berkenalan dengan para peserta di technical event ini.

Halal Bihalal dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, 24 Juli 2018

Halal biHalal (HBH) dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 di Hotel Grand Kemang dihadiri lebih setidaknya 60 peserta dari unsur Pengurus Pusat dan Badan Kejuruan PII. Acara yang dimulai makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi open forum HBH dan Silaturahim yang dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU Ketua Umum PII Pusat.

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan Anggota dan Pengurus PII dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah menuju Industri 4.0. Tentunya dibutuhkan penguatan internal organisasi PII di dalam menyambut dan mensukseskan era 4.0 ini termasuk kesiapan kelengkapan organisasi PII menyambut disahkannnya Peraturan Pemerintah terkait Profesi Keinsinyuran.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan beberapa panelis antara lain Ir. Qoyum Tjandranegara, Ir. Rauf Purnama, Dr. ir. Heru Dewanto, Dr. Ir. Hermanto Dardak dipandu oleh Sekjen PII Pusat Ir. Robert Purba Sianipar. Ir. Qoyum memberikan update tentang rencana pembangunan kantor PII Pusat di Jl Halimun dan rencana ground breaking bulan Agustus 2018. Beliau sebagai pakar gas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini mesti lebih fokus lagi pada utilisasi gas untuk kebutuhan dalam negeri untuk memberikan nilai tambah pada industri. Hal serupa disampaikan oleh Ir. Rauf Purnama pakar Petrochemical Indonesia bahwa untuk menuju Indonesia dengan high income perkapita tidak ada cara lain selain membangun industri nasional yang memberikan nilai tambah dan tentunya dengan industri dalam negeri akan memberikan ruang yang lebih lebar untuk Insinyur Indonesia bekerja dan berkarya.

Dr. Ir. Heru Dewanto menyebutkan karakteristik Industri 4.0 antara lain robotic automation, internet of things, 3D printer and data of things.  Kecepatan internet akan terus bertambah and peralatan/equipment dirancang dengan teknologi mutakhir sehingga ponsel pun sudah terhubung dengan alat peralatan/equipment tadi. Semuanya serba real time dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Heru juga menanggapi pertanyaan dari Ir. Juanda Ibrahim Ahli Pembangkit dan Transmisi, Pengurus Badan kejuruan Elektro yang mengharapkan PII memberikan rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan sumber energi dari renewable mengingat komitmen Indonesia untuk 23% konsumsi energi dari sumber energi terbarukan di Tahun 2025.

Dr. Heru menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan fossil energy sebagai sumber energi utama di Indonesia mengingat saat ini tariff listrik dari fossil fuel masih jauh lebih murah dari renewable energy seperti PLTS dan PLTB. Heru melihat perkembangan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Penggunaan batubara yang semakin sedikit untuk menggenerate energy output yang lebih besar. Teknologi supercritical, ultra-supercritical, dan advanced critical untuk coal fired plant terus menerus dikembangkan agar lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Hadir pada HBH dan silaturahim ini antara lain Ir. Irawan Poerwo BK Pertambangan yang juga adalah ahli smelter, Ir. Sapri Pamulu, M.Eng., PhD Ahli Infrastruktur juga Pengurus Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII, Ir. I Made Tangkas pakar Otomotif Indonesia Badan Kejuruan Teknik Industri, Ir. Faizal Safaa Pakar Industri dan beberapa pengurus lainnya.

 

Reportase: Ir. Habibie Razak – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Rancangan Peraturan Pemerintah Terkait UU 11/2014 dan Manfaatnya Untuk Insinyur Indonesia Pada Pengembangan Proyek-proyek Renewable Energy di Indonesia

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan potensi pengembangan energi terbarukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pun juga potensi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia Indonesia pada umumnya dan juga untuk para Insinyur Indonesia khususnya. Menurut Harris Yahya, Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM dalam paparannya pada Konferensi Eastern Renewable Energy bulan Maret 2018 lalu di Makassar menyebutkan bahwa  Indonesia hanya memiliki 60,491 MW kapasitas pembangkit energi listrik terpasang dan hanya sekitar 9,000 MW atau hanya 15% dikategorikan sebagai renewable energy. Saat ini Pemerintah terus mendorong membangun RE power plants di seluruh Indonesia untuk memenuhi komitmen President Jokowi  untuk 23% energy consumption oleh RE di tahun 2025. Bagaimana pun juga, dibutuhkan regulasi pemerintah yang ideal untuk mendukung target ini.

Investor dan developer dari luar negeri cukup antusias di dalam memberikan andil pada program ini. Mereka datang bukan hanya dengan membawa modal yang cukup besar tapi juga advanced technology dan foreign engineers untuk bekerja di proyek-proyek mereka. Sebutlah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 75 MW Sidrap yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Bagaimana dengan peran Insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini? Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan dan salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang Insinyur Asing. Insinyur Asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk: melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambunganmelaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban Insinyur Asing terhadap Insinyur pendamping Indonesia antara lain: 1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing. 3) Institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Selama ini, Insinyur Asing ini menurut observasi PII belumlah melakukan proses alih pengetahuan dan teknologi sesuai diharapkan, belum ada pencatatan atau laporan secara tertulis terkait pencapaian proses tadi. Sepertinya praktek pendampingan oleh tenaga ahli lokal kepada tenaga asing tadi belumlah maksimal. Sekiranya ini menjadi salah satu poin fokus Pemerintah terkait kesuksesan alih pengetahuan dan teknologi tadi.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini hendaknya segera dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai wujud komitmen bahwa pemerintah peduli akan pengembangan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mutakhir dari Insinyur Asing yang membawa pengetahuan dan teknologi masa depan ke Indonesia termasuk teknologi energi terbarukan yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sayang sekali momen ini tidak termanfaatkan secara optimal.

Diharapkan sebelum Insinyur Asing tadi kembali ke negaranya, Insinyur kita sudah mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keinsinyuran terkait pengembangan proyek-proyek renewable energy tadi termasuk bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya. Bukan hanya itu, Insinyur yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seperti BPPT diharapkan akan lebih efektif lagi melakukan aktifitas sejenis, belajar dari negara lain dan mengembangkannya menjadi teknologi baru yang lebih handal.

Renewable energy adalah suatu keharusan, Indonesia is moving towards the clean energy dan sudah saatnya para Insinyur Indonesia menjadi bagian dari proyek-proyek ini. Menurut Penulis, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai institusi yang diberi tugas membantu pengembangan kompetensi Insinyur Indonesia patut diberikan ruang gerak yang lebih luas lagi dan hanya dengan dikeluarkannya rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini usaha-usaha terkait bisa dilakukan secara terukur dan lebih optimal lagi.

Tulisan ini juga dapat dibaca di link ini http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/opini-habibie-razak-insinyur-asing-dan-manfaatnya-untuk-insinyur-nasional

Penulis: Habibie Razak – Praktisi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan – Sekretaris Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat – Penasehat Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI)

 

 

 

 

Rapimnas dan Perayaan Ulang Tahun ke-66 Persatuan Insinyur Indonesia, Universitas Brawijaya Malang, 1-2 Juni 2018

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2018 dan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-66 Persatuan Insinyur Indonesia  (PII) sukses diselenggarakan pada Tanggal 1-2 Juni 2018 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Rapimnas kali ini yang diorganize kombinasi kepanitiaan (Organizing Committee) pusat dan wilayah diketuai oleh Dr. Ir. Qiqi Asmara dan dituanrumahi PII Wilayah Jawa Timur di bawah Kepemimpinan Ketua Wilayah Jatim Prof. Muhammad Bisri dibuka secara simbolis oleh Menteri PUPR Dr. Ir. Basuki Hadimuljono.

Tema Rapimnas “Penyiapan Sumber Daya Insinyur Menyambut Era Industri 4.0” ini disambut dengan sangat antusias oleh Menteri Basuki dalam sambutannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, diperlukan insinyur muda yang tangguh dalam menghadapi tantangan revolusi industri keempat (Industri 4.0). Kesiapan sumber daya keinsinyuran juga sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan nasional. “Pembangunan yang telah kita capai hari ini, tentunya tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keinsinyuran. Saya mengajak para insinyur untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era digital yang semakin canggih dan terus berkembang,” ujar Menteri Basuki saat memberikan sambutan mewakili Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2018, di Universitas Brawijaya Malang, Jumat, 1 Juni 2018. Dikatakan Menteri Basuki, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selain berfokus membangun infrastruktur, pada tahun 2019 mulai berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Setelah pembukaan, hari pertama Rapimnas kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Steering Committee Ir. I Made Dana Tangkas, IPM menghadirkan beberapa panelis antara lain Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU dan Wakil Ketua Umum Dr. Ir.Heru Dewanto, IPU.

 

Prof. Sarwono pada sesi berikutnya memoderasi presentase terkait Professional Indemnity Insurance (PII) oleh PT Howden Insurance Indonesia. PI Insurance ini akan memberikan manfaat langsung bagi para Insinyur dan juga manfaat bagi pengguna dan pemanfaat keinsinyuran dimana dengan asuransi ini para Insinyur akan mendapatkan pembelaan hukum dan ganti rugi akibat tuntutan dari pihak ketiga dari segala bentuk pelanggaran atau kesalahan terkait kegiatan atau praktek keinsinyuran. Buat pengguna dan pemanfaat, mereka mendapatkan jaminan terhadap Insinyur yang akan melakukan proyek keinsinyuran betul-betul Insinyur yang profesional yang sudah comply dengan standard keinsinyuran dan aturan hukum di Indonesia.

Dr. Ir. Patdono Direktur Kelembagaan Kemenristek Dikti yang mewakili Menteri memaparkan bahwa kontribusi Engineering Index (EI) terhadap GDP per Kapita adalah signifikan. Dengan sumber daya keinsinyuran yang handal yang memiliki kemampuan berinovasi diharapkan mampu menghasilkan teknologi oleh anak negeri untuk kepentingan nasional. Salah satu alasan, mengapa di bawah naungan Kemenristek Dikti dibentuk satu Dirjen khusus menangani penguatan inovasi.

Agenda Rapimnas dan HUT PII ke-66 Tanggal 1 malam ini juga menghadirkan pagelaran Kiai Kanjeng yang bukan hanya dihadiri oleh peserta Rapimnas tapi juga masyarakat sekitarnya yang memang adalah penggemar setia Kiai Kanjeng. Sinau bareng Cak Nun ini berlangsung hingga Pukul 01.00 dinihari.

 

Hari kedua Rapimnas dimulai dengan Laporan Wilayah dan Cabang terkait update aktifitas kegiatan keinsinyuran dimulai dari update jumlah anggota PII dan pemegang sertifikat Insinyur Profesional sampai pada kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan dan lokakarya yang dilakukan dua tahun terakhir. Perwakilan dari Kementerian Perindustrian Bapak Ngakan Timur Antara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri memaparkan program Kementerian Perindustrian dengan Topik “Making Indonesia Industry 4.0”. Ngakan menyampaikan ke peserta Rapimnas bahwa pertumbuhan industri sangat mendukung peningkatan PDB dan untuk industri bisa bertumbuh dan berkembang adalah membutuhkan tenaga insinyur yang handal dan qualified untuk melahirkan industri nasional. Persatuan Insinyur Indonesia sebagai pembina keinsinyuran diharapkan memberikan peran dan fungsi yang lebih optimal dalam rangka penyiapan sumber daya insinyur tadi.

Sukses Insinyur Indonesia, Bravo Persatuan Insinyur Indonesia.

 

 

 

 

 

Short Course on EPC LNG Business Development & Workshop Pengisian Formulir ASEAN Eng, Makassar, 12 May 2018

Misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus bergulir dan kali ini saya harus berangkat lagi ke Makassar untuk kegiatan short course on LNG EPC Sales & Business Development yang diselenggarakan oleh PII Cabang Makassar dan Workshop pengisian Formulir ASEAN Engineer memenuhi undangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI). Seperti biasa, Hari Sabtu saya berusaha mengisi waktu untuk kegiatan mengajar memenuhi panggilan profesionalisme sebagai praktisi keinsinyuran. Ada banyak hal yang bisa dishare yang diyakini akan sangat berguna buat civitas akademik di perguruan tinggi dan buat para Insinyur kita secara umum.

Sesi sales dan business development adalah training kali pertama yang saya bawakan. Walaupun hanya berlangsung selama 3 jam cukup memberikan wawasan dan pengetahuan tentang fundamental dari business development, sales and marketing. Business Development adalah Encompasses all business activities that relate to the strategic planning of services which will ensure the long term economic viability of the company.

Scope pekerjaan seorang BD melingkupi: direct energy towards clients and markets, Harness resources of people, money, facilities dan generate new clients and maintain current clients. Sedangkan marketing merupakan keseluruhan dari sistem pada suatu kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan ke customer, penetapan harga, penetapan cara promosi serta pendistribusian barang dan jasa yang bertujuan dalam memuaskan pelanggan. Kemudian, sales adalah kegiatan yang hanya terfokus pada penjualan suatu produk atau jasa serta bertujuan dalam meningkatkan penjualan produk atau jasa saja.

Sesi short course ini terdiri dari beberapa modul antara lain Marketing, Sales & Business Development Fundamental, Sales Person Profile, EPC Fundamental, LNG Fundamental dan LNG Kawasan Indonesia Timur – Opportunities & Challenges. Peserta diharapkan mampu berpartisipasi pada proyek-proyek LNG di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi bagian dari project owner/project developer atau main EPC Contractor. Sebagai profesional dan businessman yang berdomisili di KTI partisipasi mereka antara lain bisa sebagai Main EPC, Owner’s Engineer, Sub-consultant to EPC, Sub-contractor to EPC, Vendor or Suppliers, Manpower Supply Provider, maupun sebagai Individual contributor (engineer, professional). 

Dr. Rusman yang juga adalah Kepala Departemen Teknik Industri Universitas Hasanuddin  pada short course kali ini menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta LNG & EPC course yang sukses diadakan beberapa bulan yang lalu, Ir. Muhammad Arfah, IPP dan Ir. Rahmat Iznaini. Mereka berdua sangat progresif di dalam meningkatkan kompetensi keinsinyuran mereka dengan terus mengikuti kegiatan sejenis. Mereka sebagai profesional yang berada di Kawasan Timur Indonesia meyakini mereka bisa juga menjadi bagian dari kesuksesan pembangunan infrastruktur logistik maupun infrastruktur energi.

Kegiatan profesional kedua siang itu adalah memberikan bimbingan pengisian Formulir ASEAN Engineer Register di ruang Dekan FTI UMI selama kurang lebih sejam didampingi oleh Sekretaris Program Profesi Insinyur (PPI) UMI Ir. Taufik Nur, MT., IPM., ASEAN Eng. FTI UMI di bawah kepemimpinan Ir. Zakir Sabara, MT., IPM., ASEAN Eng. menargetkan para tenaga pengajar FTI UMI teregistrasi di skala ASEAN dan kali ini setidaknya ada 7 calon ASEAN Engineer yang diminta segera memasukkan formulir aplikasinya sebelum Bulan Agustus 2018 dimana sebelumnya belasan tenaga pengajar FTI UMI menerima penganugerahan ASEAN Engineer di CAFEO35 yang diadakan di Thailand November 2018 lalu.

Kesempatan kali ini saya juga menyempatkan melakukan inspeksi pembangunan gedung kantor PPI UMI yang direncanakan segera beroperasi dalam tiga bulan ini. Sebagai pemegang rekor MURI karena menjadi Perguruan Tinggi yang melahirkan alumni Insinyur pertama melalui PS-PPI ini, Dekan FTI UMI Zakir Sabara terus berkomitmen meningkatkan kualitas keluaran alumni PS-PPI melalui peningkatan kualitas program dan juga dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

Sukses Insinyur Indonesia. Bravo PS PPI.

 

Workshop EPC Contract & Project Management BAPEL PKB PII, 30 April 2018

Persatuan Insinyur Indonesia kembali mengadakan sesi Engineering, Procurement & Construction yang merupakan kegiatan rutin Badan Pelaksana (BAPEL) Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) PII Pusat dengan tujuan antara lain: memberikan kesempatan kepada pemegang sertifikat Insinyur Profesional untuk menambah khasanah wawasan dan keilmuan terkait kontrak dan manajemen proyek Rancang-Bangun sekaligus menambah point untuk pelaporan PKB Tahunan.

“Kegiatan ini diselenggarakan selama kurang lebih 8 Jam di kantor instruktur PII di seputaran area Blok M mengingat di hari yang sama Habibie juga ada meeting mendadak di kantor dengan salah satu potential Clientnya. Acara yang awalnya direncanakan di Kantor PII” ungkap Jafar, salah satu staff Bapel PKB PII.  “Kita berusaha acara ini tetap jalan walaupun dengan empat dari lima peserta yang direncanakan” lanjut Jafar. Workshop sehari ini terdiri dari 6 modul antara lain: project management responsibilities, EPC Contract overview, EPC Proposal, Procurement & Subcontract, Insurance & Tax dan Construction Management in EPC Project.

Acara yang berlangsung mulai dari Pukul 08.00 dan berakhir Pukul 15.00 sore belumlah cukup buat para peserta untuk menggali lebih dalam tentang materi EPC ini, sehingga instruktur kemudian sebelumnya sudah mengcreate WA group “Professional Engineer” sebagai wadah untuk diskusi seputaran keinsinyuran termasuk informasi dan berita terkait Insinyur dan profesinya. Group ini sekarang berjumlah lebih dari 170 professional dan hampir semuanya sudah tersertifikasi Professional Engineer dan sebagian diantaranya sudah teregistrasi ASEAN Engineer.

Selain workshop dan kursus EPC, Habibie Razak juga sering diminta untuk membawakan sesi Liquefied Natural Gas (LNG) sehari sampai dengan tiga hari kegiatan. Sesi kursus sehari yang akan dilaksanakan oleh Bapel PKB dalam waktu dekat adalah “Sales & Business Development pada Proyek EPC”. Bravo PII, Sukses selalu Insinyur Indonesia.

Bincang-bincang Sabtu Pagi PLTSa BKM PII, Pomelotel, 21 April 2018

Hari Sabtu datang dan bincang-bincang update terakhir usaha pengembangan PLTSa di Hotel Pomelotel ternyata berlangsung sangat interaktif dan bahkan peserta yang menurut panitia dari BKM PII diperkirakan sekitar 20 orang ternyata dihadiri lebih dari 40 peserta dari berbagai institusi pemerintah, organisasi atau komunitas renewable energy dan perusahaan nasional maupun global. Beberapa peserta juga berasal dari Jepang yang memiliki minat untuk memahami lebih lanjut investasi PLTSa ditinjau dari regulasi pemerintah, manajemen proyek dan skema investasi bekerja sama dengan pengusaha lokal.

Event kali ini menghadirkan beberapa panelis antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Perusahaan Listrik Negara, Universitas Pancasila, Private Developer, Researcher dari Institusi Pembiyaan Internasional, dan Badan Kejuruan Elektro PII. Bincang pagi ini selain memberikan gambaran tentang teknologi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik dalam paparannya Jacky Latuheru salah satu panelis menyampaikan setiap kota besar memiliki karakteristik sampah yang berbeda di Indonesia termasuk volume sampahnya dalam ton/hari di mana dibutuhkan evaluasi teknologi pengolahan sampah yang terbaik ditinjau dari sisi teknik dan juga finansial. Jacky mengistilahkan evaluasi teknologi ini harus sesuai dengan prinsip “Best Applicable Technology Meet Actual Needs (BATMAN)”.

Isu yang lagi hangat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No.35/2018 yang mengatur percepatan instalasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres No. 35 Tahun 2018 mengatur percepatan pembangunan instalasi Pengelolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Solo / Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado. Capture dari Perpres 35/2018 di bawah ini diharapkan bisa memberikan efek positif kepada iklim usaha untuk investasi PLTSa ini.

Djoko Winarno, praktisi PLTSa juga mewakili Badan Kejuruan Elektro Persatuan Insinyur Indonesia (BKE PII) memberikan fakta kunci bahwa penduduk Indonesia lebih dari 260 Milyar menghasilkan limbah 0.7 Kg/hari/limbah orang, atau 175Ribu Ton/Hari atau sekitar 64 Juta Ton/Tahun dan menempatkan Indonesia sebagai kontributor kedua sekitar 10% sampah plastik di dunia. “Dengan asumsi bahwa penduduk kita akan tumbuh sebesar 1,38%, limbah kami akan mencapai 67.100.000 ton pada 2019, didominasi oleh sampah organik.“ Kata Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. Diharapkan dengan proyek-proyek PLTSa ini bisa memberikan kontribusi pada peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan untuk 23%  dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 (saat ini ‐ 12%) sebagaiman komitmen dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan di COP21 Paris tahun lalu.

 

 

Eastern Indonesia Renewable Energy Seminar in Makassar, 26 March 2018

The Australian Consulate-General  in collaboration with The Australia-Indonesia Centre have successfully organized and hosted the Eastern Indonesia Renewable Energy Seminar in Makassar which took place in Four Points Hotel on 26th of March 2018. The objective of the event is to support the Government to reach renewable target of 23% by 2025 including to promote the Government program to push more in providing more electricity to eastern part of Indonesia.

The event consist of one day seminar followed by 2 days technical visit. On 27 and 28 March, field studies will survey two renewable energy projects in Jeneponto Regency and Salemo Island (in the Makassar Straits), considering both Indonesia’s large scale and remote, small scale renewable energy needs respectively.  These field studies will offer practical, hands-on insights into the delivery of energy projects in Eastern Indonesia. Delegates will have opportunities to ask questions of local project managers and community leaders and undertake a tour of each facility.

The seminar presented the first panel session presentations by panelists coming from several institutions. Richard Mathews representing Australian Consul-General in Makassar, Bob Saril, General Manager of PLN Disjatim, Harris Yahya, Director of Renewable Energy the Ministry of ESDM, Halim Kalla representing KADIN Indonesia and Bill Johnston, the Keynote Speaker, West Australian Minister for Mines and Petroleum, Commerce and Industrial Relations, Electoral Matters and Asian Engagement.

In his speech, Bob was focusing on the renewable energy program under RUPTL 2018 – 2027 which was launched by PLN recently. The possibility of direct appointment for this RE project, Biaya Pokok Penjualan (BPP) aspects, including the BOT scheme and the approval of PPA should be done by the Minister of ESDM. He continued, there are some strategies implemented by PLN according to new RUPTL consist of: the consideration of supply and demand, electrical system readiness to accept the additional power to the grid, big promising source of renewable energy such as hydro and geothermal, the electrification ratio in the eastern part need to be increased, smart grid development to accommodate intermittent power plant and the need to replace diesel power plants.

Harris Yahya in his speech mentioned that Indonesia has around 60,491 installed power generations to date and only 9,000 MW of them (15%) categorized as renewable energy. Government is pushing hard to build more RE power plants throughout Indonesia to fulfill the commitment of President Jokowi by having 23% energy consumption from RE by 2025. Indeed, required government policies and program to support the objectives. Halim Kalla of KADIN Indonesia, presented his data that at least there are still more than 1000 island in electricity crisis, 8.5 million families short of electricity, 42,000 villagers and 17,000 schools haven’t yet enjoyed the electricity. Therefore the participation of private sectors should be encouraged more to fill the gap and indeed the Government Regulations have to be supportive for investment climate.

Bob Johnston in his speech was giving some renewable projects overview developed in Australia, solar, wind and hybrid mostly in western part of Australia. if these kind of concepts implemented in Indonesia especially for the eastern part of Indonesia where the people still live in remote mountainous or island communities. In many cases it may be less costly to use renewable off-grid technologies, than extend the national grid to isolated districts. As there is not yet an over-arching policy framework for off-grid supply, there is recognition among national and provincial governments of the advantages of renewable and micro-grid in servicing remote communities, particularly in eastern Indonesia.

The second panel session presenting some speakers such as Dr. Ariel Liebman, Monash Energy Materials and System Institute, Mrs. Tri Mumpuni representing People Centered Business and Economic Insititute (IBEKA), Dr. Bachtiar Nappu, Research Centre of Electricity and Energy in Hasanuddin University, and several others. The third session was the interactive game where the participants were encouraged to discuss among them regarding the energy policy landscape, community benefits, business models and partnership scheme in Indonesia.

Company and institutions who supported and joined the event such as Equis, Gold Wind, Griffith University, Infunde Development, Monash University, Murdoch University and SMEC, a Member of Surbana Jurong and several others. Thanks to Australian Consulate-General in Makassar for organizing and hosting the event.

 

 

 

Sesi EPC Training bersama Patra Drilling, 12 Maret 2018

Patra Drilling Contractor (PDC) adalah salah satu subsidiary dari PERTAMINA juga merupakan anak perusahaan dari Pertamina Drilling Services (PDS) merupakan kontraktor EPC yang beroperasi 10 tahun terakhir. Sesi EPC training kali ini bersama para professional PDC memenuhi undangan Ade Surya Febsandry salah satu manager di PDC berlangsung lancar dan cukup interaktif.

Undangan sejenis sebagai instruktur pelatihan EPC ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengajar di salah satu perusahaan konsultan yang aktif di proyek pembangkit dan migas. Sesi sehari ini dihadiri oleh setidaknya 20 professional PDC yang kesehariannya ada yang bekerja sebagai project manager, proposal admin, process engineer, mechanical engineer, cost estimator hingga project control. Senang rasanya bisa berada di tengah-tengah para professional dan sekaligus diberikan kesempatan untuk one day knowledge sharing.

Sesi EPC ini dibagi ke dalam beberapa paparan modul antara lain: peran dan tanggung jawab project management, karakteristik kontrak EPC dan aplikasinya di sektor power dan oil & gas, tahapan penyiapan proposal EPC yang efektif, pengadaan barang dan jasa proyek EPC dan manajemen konstruksi proyek EPC. Ada dua modul tambahan yang belum sempat dipaparkan sesi sehari ini karena waktu yang terbatas yaitu modul pajak dan asuransi proyek EPC dan sistem manajemen mutu proyek EPC.

Instruktur berharap isi dari paparan sehari ini apabila diimplementasikan setengahnya saja itu sudah sangat bagus buat PDC sebagai perusahaan EPC. Diketahui bersama tidak banyak perusahaan kontraktor di Indonesia yang betul betul sukses di bisnis EPC kebanyakan dari mereka mencoba masuk dan tidak sedikit juga mengalami kerugian di akhir proyek. Ade Febsandry menyampaikan “target sales kami tahun ini adalah setidaknya di nilai IDR 1 Trilyun dan dengan sumber daya yang mumpuni ditopang oleh sistem manajemen proyek yang handal kita diharapkan bisa menjadi lebih sukses tahun ini dan di masa depan”.

Sesi berikutnya, instruktur menawarkan pembahasan lebih detail tentang setiap fase EPC, semisal sesi sehari khusus untuk proposal, kemudian dilanjutkan dengan sesi khusus untuk engineering phase of EPC, dan sesi khusus sehari untuk membahas procurement saja. Sukses terus buat PDC, sukses BUMN Indonesia.