Category Archives: Kritik & Saran

Bimbingan Teknis Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU, Makassar, 13 – 14 September 2018

Dinas Bina Marga dan Dinas Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis (BIMTEK) pembiayaan infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) yang bertempat di Hotel Laris, Jl Lagaligo Makassar Tanggal 13-14 September 2018. BIMTEK ini setidaknya dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel dan perwakilan Asosiasi Badan Usaha di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur termasuk perwakilan dari Kontraktor BUMN seperti Adhikarya dan lainnya.

Acara dibuka oleh Ir. H. Zulkifly Zaiby, MSi mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan menyampaikan pesan Gubernur Sulawesi Selatan terpilih untuk segera mengidentifikasi beberapa prospek proyek yang bisa diKPBU-kan. Dengan memaksimalkan skema KPBU bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengeksekusi dan menyelesaikan proyek infrastruktur tanpa harus bergantung pada APBN.

Pembicara pertama di BIMTEK ini Ir. Sapri Pamulu, PhD Pakar Pembiayaan Infrastruktur dan Strategic Management Specialist di PT Wiratman mengisi Konsep KPBU dan memaparkan perbedaannya dengan skema pembiayaan menggunakan APBN, APBD, BUMN dan swasta.  Sapri menuturkan ada beberapa kesalahpahaman persepsi terhadap KPBU antara lain: 1) KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat 2) Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik 3) KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik 4) KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum 5) KPBU bukan merupakan pinjaman (hutang) pemerintah kepada swasta.

Dr. Sapri menghimbau para kontraktor bukan hanya sebagai pelaksana konstruksi saja tapi juga terlibat sebagai investor dalam suatu proyek yakni menjadi equity partner pada suatu konsorsium developer sehingga pendapatan yang didapat bukan hanya dari laba pelaksanaan konstruksi tapi juga bisa mendapatkan profit selama fase pengoperasian suatu aset infrastruktur.

Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU antara lain: 1) Efisiensi Anggaran: Keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek (whole life cycle costing). 2) Kepastian Penyelesaian: Lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat atau tepat waktu karena swasta baru akan menerima pembayaran dari Pemerintah.
3) Tingkat Kinerja Lebih Terjamin: swasta dapat memonitor dan menjaga kinerja layanan infrastrukturnya secara maksimal 4) Fleksibel dan Inovatif: Lebih fleksibel dan mendorong inovasi karena mengutamakan spesifikasi layanan yang diperlukan. Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset. 5) Resiko Kecil: Mentransfer sebagian dari risiko, seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset. Contoh Manfaat KPBU
• Pembangunan Jembatan Memakai skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Kalau dengan skema KPBU, ada kerusakan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu. • Mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan. Kalau dengan KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha, kalua APBN oleh
pemerintah. Termasuk risiko keterlambatan.

Pembicara kedua Ir. Habibie Razak memaparkan tahap perencanaan dan penyiapan KPBU menurut peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015. Tahapan perencanaan terdiri beberapa proses antara lain: identifikasi kebutuhan publik, daftar proyek yang rencananya bisa diKPBU-kan, proses prioritas proyek dan outline business case (OBC). Tahapan penyiapan KPBU antara lain: prastudi kelayakan, studi kelayakan final dan market sounding. Kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian risiko dan kajian bentuk KPBU yang akan diimplementasikan menjadi bagian dari studi kelayakan.

Pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan untuk proyek-proyek KPBU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa direalisasikan dan memenuhi aspek keekenomiannya antara lain: project development fund, viability gap funding dan jaminan pemerintah. Ir. Habibie Razak mengangkat studi kasus Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalak tentang skema pembiayaan proyek melalui KPBU.

Bimtek ini masih berlangsung hingga esok hari dan Ir. Mustakim Toba Kepala Seksi Bina Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai salah satu pembicara yang juga merupakan penanggung jawab kegiatan BIMTEK kali ini ini.

 

Digital Leadership, Leadership Series IKA Unhas, 30 Agustus 2018

Leadership series Talk Show yang diselenggarakan di Merial Point Tebet Timur pada Tanggal 30 Agustus kemarin oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin untuk kali kedua mengangkat tema Digital Leadership dihadiri oleh setidaknya 30 alumni Unhas yang beroperasi dan bekerja di wilayah Jabodetabek. Pembicara pada serial leadership kali ini menghadirkan Prof Dr. dr. Arsunan Arsin Wakil Rektor III untuk Kemahasiswaan dan Alumni, Aghnia Banat, S.Mn., M.Sc Local Startup/Entrepreneur, Mohammad Shaifie Zein Direktur Teknik Askrindo, dan Muhammad Sapri Pamulu, Ph.D Strategic Management Specialist Wiratman Group.

Acara dibuka oleh drg. Arief Rosyid host dari kegiatan ini menyambut kehadiran para pembicara dan peserta pada talk show ini. Pembicara pertama Shaifie Zein menuturkan bahwa di era teknologi digital dan jaman milenial ini membutuhkan pemimpin-pemimpin organisasi yang selain memiliki hard skill juga ditopang oleh soft skill. Banyak perusahaan yang menghire calon karyawan yang memiliki latar belakang pengurus lembaga di kampus, memiliki riwayat organisasi yang mumpuni diyakini memiliki pemikiran yang inovatif dan konstruktif sekaligus memiliki kinerja individu dan mampu bekerja dalam satu tim membangun organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan pemimpin jaman sekarang dituntut memiliki daya kreasi dan inovasi di dalam menjawab tantangan pasar.

Aghnia local startup, seorang entrepreneur menyampaikan bahwa era digitalisasi menuntut para entrepreneur untuk menjadi lebih kreatif di dalam menjawab tantangan pasar lokal maupun global. Sebutlah Gojek dan Buka Lapak yang berbasis aplikasi digital sukses menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bertransaksi dan pemenuhan kebutuhan dalam setiap aktifitas kehidupan masyarakat. Saat ini ada Gojek, Go-Send, Go-Shop, dan service lainnya yang kemudian terus-menerus dikembangkan oleh Gojek management untuk menjawab kebutuhan masyarakat. There should be paradigm shift on how to do business in effective and efficient way.

Sapri Pamulu menambahkan bahwa ada beberapa karakteristik digital leader antara lain: direction, innovation, execution, collaboration, inspirational leadership, business judgment, building talent dan influence. Tujuan utama digitalisasi adalah meningkatkan produktifitas, mereduce downtime, dan mengimprove proses menjadi lebih efektif dan efisien. Pada perusahaan engineering misalnya, para insinyur bekerja dalam satu platform dimana mereka bisa berkomunikasi dan bekerja lebih efektif, penugasan proyek melalui IT platform tadi sampai pada monitoring dan evaluation proyek-proyek yang dikerjakan oleh para Insinyur yang bisa berada di lokasi yang berbeda. Bahkan komunikasi secara audio dan video pun bisa dilakukan dengan aplikasi Skype dan sejenisnya.

Pembicara keempat Prof. Arsunan Arsin memberikan dukungan penuh pada program digital leadership untuk melahirkan para entrepreneur muda dengan salah satu program andalan Beliau yakni dengan mewajibkan diadakannya mata kuliah entrepreneurship pada setiap program studi di Universitas Hasanuddin. “Semoga ini bisa segera diimplementasikan dengan segera, mengingat mahasiswa butuh mendapatkan wawasan dan pengetahuan kewirausahaan sebagai modal mereka setelah lulus nanti” tutur Prof Cunang sapaan akrab Beliau. Program kedua adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) buat lulusan sarjana yang menunjukkan secara tertulis aktifitas-aktifitas kemahasiswaan yang dilakukan oleh para lulusan selama berada di kampus. Jejak rekam ini bisa dijadikan referensi buat perusahaan yang akan menerima lulusan-lulusan baru.

Sesi tanya jawab dibuka kepada para alumni dan beberapa pertanyaan ataupun tanggapan antara lain dari Andi Ilham Paulangi alumni Sastra Unhas dan pendiri literasi pedesaan menyampaikan bahwa IT system atau pun digitalisasi ini sebagai wadah atau alat bantu untuk bekerja lebih efektif, efisien dan produktif namun fundamentalnya ada pada kemampuan dialektika, kemampuan analog, pemikiran-pemikiran filosofis dan logical thinking yang men-drive manusia untuk bergerak secara inovatif mengikuti tantangan jaman.

 

 

Sidang Majelis Penilai Badan Kejuruan Sipil PII

Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) kembali menyelenggarakan sidang majelis penilai untuk melakukan wawancara portfolio pengalaman terhadap 12 calon Insinyur Profesional Madya (IPM) Kejuruan Sipil. Bertempat di Kantor Sekretariat Sementara Persatuan Insinyur Indonesia Jl. Bandung No.1 Menteng Jakarta Pusat, sidang ini berlangsung mulai dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 05.00 sore. Hadir sebagai sebagai majelis penilai antara lain: Dr. Ir. Bambang Goeritno, Ir. W. Bintarto dan Ir. Habibie Razak.

Para calon IPM mengikuti sesi wawancara ini setidaknya 45 menit per orang dan tujuannya adalah melakukan verifikasi terhadap isian Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) yang diisi. Mereka selama wawancara harus bisa membuktikan bahwa mereka memang terlibat langsung pada aktifitas keinsinyuran yang tertulis di dokumen tadi dengan memberikan penjelasan secara detail bukan hanya secara lisan tapi juga secara tulisan pada papan tulis.

Sesi sidang kali ini menghadirkan 2 applicant dari luar negeri, Inggris dan Korea, keduanya bekerja di Proyek Pembangkit Listrik 1000 MW di Cirebon Jawa Barat. Tidak ada perlakuan khusus buat para foreign engineers terkait proses mendapatkan Insinyur Profesional Madya di Indonesia. Mereka mengisi FAIP kemudian apabila hasil scoring memenuhi untuk IPM mereka diundang untuk sesi wawancara. Engineer dari UK menggambarkan desain Panama Canal proyek di mana dia terlibat sebagai Quantity Supervisor and Claim Manager dan engineer dari Korea menggambarkan secara gamblang beberapa proyek infrastruktur yakni jembatan, pumped storage hydro power dan coal fired power plant.

Tampak pimpinan sidang Dr. Ir. Bambang Goeritno memimpin sidang dan secara aktif menanyakan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup proyek yang mereka kerjakan termasuk tingkat kompleksitas, fundamental desain dan metode konstruksi proyek-proyek yang mereka tuliskan di FAIP mereka. Saat ini, PII menunggu RPP Keinsinyuran dikeluarkan oleh pemerintah agar mandat dari UU No.11/2014 tentang keinsinyuran ini bisa diimplementasikan secara penuh. In parallel, sebelum itu terjadi, para Insinyur Indonesia mempersiapkan segala sesuatunya termasuk mengikuti ujian sertifikasi Insinyur Profesional ini sehingga pada saat Peraturan Pemerintah terbit mereka sudah teregistrasi sebagai Insinyur yang berlisensi.

Reportase: Ir Habibie Razak – Persatuan Insinyur Indonesia

 

 

Bincang-Bincang Pagi Bio Energi, Badan Kejuruan Mesin PII, 19 Agustus 2018

Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM PII) kembali mengadakan seminar sehari dengan topik Bio Energi pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018 di Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Seminar sehari ini oleh BKM PII dengan topik bincang-bincang pagi Bio Energi yang dihadiri setidaknya 35 Anggota BKM PII dan Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Wilayah dan Cabang.

Acara dibuka oleh Sekretaris BK Mesin PII Ir. Ade Irfan, MM., MBA., IPM dan kemudian dilanjutkan dengan sesi panelis yang menghadirkan Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto pakar Biodiesel Guru Besar FT UI, Ir Cahyo S. Wibowo Peneliti Lemigas dan Ir. Hari Yuwono Perwakilan dari Pengurus BK Mesin PII. Biodiesel yang dikomersilkan di Indonesia saat ini adalah spesifikasi B20 yakni mengandung 20% biofuel yang berasal dari kepala sawit. Diketahui bersama Indonesia adalah eksporter terbesar biodiesel ke luar negeri kebanyakan ke negara-negara Eropa.

Biodiesel menurut Cahyo saat ini sudah sesuai dengan standard dan spesifikasi international untuk bahan bakar kendaraan bahkan standard pengujian sudah menggunakan ASTM. Bahkan ketika Euro 4 diberlakukan di negara-negara Eropa spesifikasi Biodiesel (B20) asal Indonesia harusnya bisa memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Namun, Biodiesel dari kepala sawit saat ini mendapatkan protes keras dari Uni Eropa karena dianggap kelapa sawit yang dieksploitasi sebagai komponen biodiesel dianggap tidak sesuai dengan konsep pelestarian hutan atau merusak ekosistem hutan.

Minggu sebelumnya,  ancaman pemerintah Indonesia melalui pernyataan Jusuf  Kalla terhadap larangan Uni Eropa ini membuahkan hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) hingga 2030. Sebelumnya Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel mulai 2021.

Ir Hari Yuwono memaparkan potensi renewable energy dari biogas dan pengenalan teknologi proses biogas Anaerobic Digestion untuk menghasilkan methane composition yang akan dikirim ke gas engine untuk digenerate menjadi energi listrik. Investasi kapital biogas power plant di kisaran USD 2,2 Juta hingga 4 Juta/MW tergantung dari jenis storage untuk proses digestion apakah menggunakan anaerobic covered lagoon, CSTR tank, concrete tank dan lainnya. Beberapa proyek pembangkit listrik biogas saat ini sudah banyak yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas mulai dari 1 MW hingga 5 MW.

Sesi pertanyaan dari salah seorang peserta menyampaikan ide feedstock dari biogas power plant ini apakah memungkinkan multi-feedstock sebagai contoh effluent (waster water) of palm oil dan kotoran ternak. Apakah teknologi anaerobic digestion memungkinkan untuk dua feedstock yang berbeda atau lebih. Ini perlu melalui proses penelitian yang lebih advanced lagi.

Seminar sehari dtutup oleh Prof Tresna P. Soemardi Ketua BKM PII dengan pesan singkat kepada peserta untuk terus meningkatkan kompetensi keinsinyuran dan terus menggiatkan kegiatan sejenis untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Insinyur yang lebih muda pengalaman. Kerjasama industri, perguruan tinggi, instansi riset pemerintah dan insinyur yang bekerja di sektor ini perlu ditingkatkan lagi.

Hadir pada kegiatan ini Ir. Habibie Razak Sekretaris Divisi Gas PII Pusat dan beberapa unsur pengurus PII lainnya.

 

Kunjungan Kerja Persatuan Insinyur Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, 11 – 12 Agustus 2018

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat kembali melakukan kunjungan kerja ke Sorowako dan Malili Kabupaten Luwu Timur memenuhi undangan dari Pengurus PII Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk. Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mengisi sesi Workshop Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) untuk pemegang sertifikasi Insinyur Profesional dan Sidang Wawancara Calon Insinyur Profesional Madya Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII dan Badan Kejuruan Elektro (BKE) PII di Training Centre HRPD PT Vale Indonesia.

Workshop PKB ini dibuka oleh Bapak Ir. Abu Ashar, IPM Senior General Manager PT Vale Indonesia yang juga menjadi peserta PKB PII. Beliau adalah lulusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin dan sampai saat ini menggeluti bidang keinsinyuran mulai dari pertama bergabung dengan perusahaan sejak 25 tahun lalu. Tampak hadir menemani Ir. Abu Ashar, I Wayan Dewantara HRPD Specialist PT Vale. Perwakilan PII Ir. Ngadiyanto memberikan sambutan dan menyampaikan agenda PII Pusat berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur ini.  Bersama Ngadiyanto, Tim PII Pusat kali ini terdiri dari Ir. Andi Taufan Marimba, IPM., MBA., Ir. Wahyu Hendrastomo, IPM, Ir. Habibie Razak, ASEAN Eng.

Workshop PKB dipresentasekan oleh Ir. Habibie yang diiikuti setidaknya 32 Insinyur Profesional Madya (IPM) dari PT Vale Indonesia. Program PKB ini atau di luar negeri dikenal sebagai Continuous Professional Development (CPD) adalah program yang bertujuan untuk mengukur sampai di mana usaha para pemegang IP di dalam memutakhirkan pengetahuannya dan meningkatkan pengetahuannya terkait kegiatan atau aktifitas keinsinyuran yang dilakukan selama 5 tahun periode atau jangka waktu sertifikasinya.

PKB ini disampaikan dalam bentuk laporan yang berisikan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja, pembelajaran mandiri dan sehubungannya dengan penugasan kerja, termasuk partisipasi sebagai peserta, pembicara atau narasumber atau pun panitia pada paparan teknis seperti konferensi, seminar dan lainnya. Partisipasi sebagai anggota dan pengurus lembaga profesi juga menjadi salah satu syarat yang penting untuk bisa meretain sertifikasi Insinyur Profesional ini. Laporan ini disetor ke PII Pusat atau Badan Kejuruan terkait setidaknya sekali dalam setahun.

Respon dari beberapa peserta workshop antara lain mempertanyakan apakah memang diwajibkan untuk menjadi pengurus organisasi profesi karena di Luwu Timur ini ada sekitar 400 Insinyur Profesional dan tidak semuanya adalah Pengurus PII Luwu Timur. Habibie menyampaikan bahwa untuk menjadi pengurus yang dimaksud pada konteks ini adalah bisa saja pengurus komunitas profesi Insinyur internal PT Vale Indonesia yang mungkin programnya melakukan sesi knowledge sharing sekali dalam sebulan atau pun sebagai pengurus pada Komunitas Profesional Pertambangan Sorowako dan seterusnya.

Intensi mengapa ini menjadi suatu aktifitas yang direkomendasikan di PKB adalah untuk mengencourage para profesional untuk membentuk komunitas profesional yang menjadi wadah untuk knowledge sharing dan juga networking di antara sesama profesional. Ir. Muhammad Padli, IPM Instrument Engineer dan Ir. Zainuddin Syahril, MM., IPM tampak aktif bertanya pada sesi workshop ini.

Di ruangan sebelah tampak suasana Sidang Ujian Wawancara IPM Badan Kejuruan Sipil (BKS) dan Badan Kejuruan Elektro (BKE) Persatuan Insinyur Indonesia. Pada sidang kali ini juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam mengikuti prosesi ujian wawancara bersama calon IPM lainnya. Ir. Irwan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Ir. Baso Murdin, Sekretaris PII Cabang Luwu Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan PII Pusat ke Luwu Timur kali.

Kesempatan ini, PII Pusat juga mengumumkan beberapa Insinyur Profesional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang berhasil meraih gelar ASEAN Engineer antara lain: Ir. M. Gazali Thaha, MT IPM., ASEAN Eng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dr. Ir. Ayuddin, MT., ASEAN Eng Dosen Universitas Negeri Gorontalo. Habibie Razak memotivasi para Insinyur di kawasan Luwu Timur dan Sulawesi Selatan untuk lebih proaktif berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya keinsinyuran di Indonesia Timur.

Reportase: Ir. Habibie Razak – PII Pusat Divisi Gas

 

 

 

 

 

AFEO Midterm Meeting, Bumi Serpong Damai, 5 – 7 Agustus 2018

ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) menyelenggarakan AFEO Midterm Meeting di Kawasan Alam Sutera tepatnya di Hotel Mercure, Bumi Serpong Damai selama tiga hari dari Tanggal 5 – 7 Agustus 2018. AFEO Midterm meeting ini adalah kegiatan Pra-Konferensi yang diadakan 3 hingga 4 bulan sebelumnya untuk membahas agenda strategis yang akan selanjutnya dibahas di Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) yang ke-36 yang kali ini dituanrumahi oleh the Institution of Engineers, Singapore (IES) bulan November nanti.

AFEO Midterm 2018 ini dihadiri oleh tidak kurang dari 200 peserta dari 10 negara yang tergabung dalam AFEO ini. Midterm meeting dibagi ke dalam beberapa working group antara lain: Transportation, Education Capacity, Sustainable City, Energy dan Environmental. ASEAN Woman Forum, Award Meeting, Mobility of Engineers Forum dan Young Engineers meeting juga diselenggarakan secara simultan di ruangan terpisah di Hotel Mercure ini yang melibatkan partisipasi aktif dari delegasi dari tiap negara di ASEAN.

Sesi AFEO Energy Working Group dibuka oleh Chairman Engr. Francis Xavier Jacob dari the Institution of Engineers, Malaysia memberikan kesempatan kepada forum memberikan update tentang sektor energi dari tiap negara. Indonesia diwakili oleh Ir. Herman Darnel dan Ir. Djoko Winarno memberikan update tentang progress proyek 35 GW di Indonesia, regulasi kelistrikan termasuk update progress renewable energy initiatives di Indonesia. Ir. Weda A. Mardhi dari PII juga menyampaikan informasi tentang beberapa riset yang dilakukan oleh International Research Institute on Solar and other renewable energy sebagai upaya untuk mengakselerasi pengembangan renewable energy (RE) di Indonesia. Rekomendasi terkait strategi pengembangan RE disampaikan kepada Kementerian ESDM.

Sesi AFEO Energy Working Group ini juga memberikan informasi  tentang ASEAN Electrotechnical Symposium dan Exhibition yang akan diadakan di Kuala Lumpur, 4 -5 Desember 2018 yang akan menghadirkan beberapa pembicara antara lain IEC President dan beberapa Electrical Manufacturer and Technology Provider atau dikenal sebagai Sponsorship Speakers yang beroperasi di Kawasan Asia Tenggara seperti Siemens, Schneiders, GE dan lainnya. Ir. Alex Looi Ketua Organizing Committee menyampaikan langsung kepada peserta yang hadir di Energy working group session ini.

Sesi ASEAN Electrical Inspection Guidelines di bawah koordinasi Ir. Yau Chau Fong pada midterm meeting kali ini sukses mempresentasekan progress proyek ini di kantor ASEAN Secretariat pada Tanggal 6 Agustus 2018. Keesokan harinya AFEO kembali diundang oleh ASEAN Secretariat yang diwakili oleh Ir. Yam Teong Sian dan Ir. Habibie Razak menghadiri initial meeting on Preparation of ASEAN 51st AMM/PMC yang akan diselenggarakan di Singapore, 30 Juli – 4 Agustus 2018 ini.

Sesi lainnya seperti dinner dan Board of Governors meeting tampak dihadiri oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak Ketua Umum dan Dr. Ir. Heru Dewanto Wakil Ketua Umum PII. Ir. Robert Sianipar Sekretaris Jenderal PII didampingi oleh Ir. Rudianto Handojo Direktur Eksekutif PII mengikuti keseluruhan rangkaian AFEO Midterm meeting dari awal hingga akhir. AFEO midterm meeting ini bertujuan tidak lain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi terkait pengetahuan dan teknologi keinsinyuran terkini di Kawasan Asia Tenggara termasuk informasi proyek-proyek keinsinyuran yang lagi dikembangkan di setiap negara ASEAN.

Ir. Habimono Indonesia Country Registrar Persatuan Insinyur Indonesia menyebutkan bahwa setidaknya ada 27 Professional Engineer Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ASEAN Engineer. Rencanananya pengalungan Medali dan penyerahan sertifikat akan dilakukan secara simbolis pada Kongres PII bulan Desember mendatang. Hadir juga pada AFEO midterm meeting kali ini Ketua dan Sekretaris PII Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam dan Ir. Baso Murdin bersama rombongan sebagai peserta terjauh dari kawasan Timur Indonesia (KTI).

 

Reportase: Ir. Habibie Razak  – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

 

Workshop ASEAN Electrical Inspection Guidelines, 26 Juli 2018

Persatuan Insinyur Indonesia Pusat sukses menyelenggarakan Workshop ” ASEAN Electrical Inspection Guidelines” di Gedung BPPT Thamrin Tanggal 26 Juli  kemarin. Workshop ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai instansi dan perusahaan dan menghadirkan pembicara dari regional ASEAN. Workshop dibuka secara formal oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Sesi pertama workshop dimoderasi oleh Ir. Tumpal Gultom, MT., IPU menghadirkan beberapa panelis antara lain: Panelis pertama mewakili Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan topik “Peraturan di Bidang Ketenagalistrikan”, Panelis kedua Ir. Yau Chau Fong, P.E., ASEAN Eng., ACPE dan Ir. Lim Kim Ten, the Institution of Engineers Malaysia (IEM) membawakan topik tentang standard kelistrikan negara ASEAN dan standard instalasi listrik Malaysia. Panelis ketiga menghadirkan Prof. Pekik Argodahono Badan Kejuruan Elektro PII juga Ketua Asosiasi Power Quality Indonesia (APQI)  dengan topik “Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik” dan Panelis keempat Ir. Simon K A Leong, P.E., ACPE perwakilan dari PUJA Brunei Darussalam dengan topik “Electrical Installation Standard in Brunei Darussalam”.

Simon dalam paparannya menyampaikan bahwa di Brunei untuk bisa berpraktek keinsinyuran haruslah tersertifikasi sebagai Professional Engineer (PE). Engineer yang sudah berpredikat PE sudah bisa bertanda tangan di atas gambar atau dokumen teknis lainnya untuk construction approval. Foreign engineer yang bekerja di Brunei juga bisa mendapatkan sertifikasi Insinyur Profesional tentunya melalui proses yang disyaratkan oleh Board of Engineers Brunei Darussalam. Penulis menyebutkan bahwa saat ini untuk regional ASEAN sudah ada MRA terkait profesi keinsinyuran. Mereka menyelenggarakan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) certification untuk mempemudah mobilitas insinyur bekerja di regional ASEAN.

Sesi kedua workshop menghadirkan perwakilan dari PT Multifabrindo Gemilang dengan  topik “Standard Peralatan Distribusi Listrik” dan Pusat Pengembangan Ketenagalistrikan PLN dengan topik “Standard Peralatan Pembangkit Listrik”. Sesi ini dimoderasi oleh Ir. Bambang Praptono, MM., IPU Pengurus Badan Kejuruan Elektro PII.

 

Ada beberapa points of discussion yang dicatat dari workshop berdasarkan catatan dari PJ Low utusan dari IEM Electrical Engineering Technical Division yang juga menghadiri workshop ini. Few interesting discussion from first session: 1) Discussion on power factor where what does it means by negative 2) How does regulation handles the harmonic and how to inspect 3) Safety electrical for transmission & distribution 4) Efficiency vs Price/Cost 5) Products that causes harmonics and the needs for awareness 6) Government’s view on foreign contractors that may use incompetent person for work. 7) Area of authority for Hospital between Health Ministry and Energy Ministry 8) Warehouses with harmonic issues.

Sementara di sesi kedua captures: 1) How to counter the counterfeit on electrical products 2) Internal standards of large corporate, 3) and how to perform sharing session with the other smaller companies or association to benefit from it.

ASEAN Electrical Inspection Guidelines yang akan segera diluncurkan ini adalah merupakan hasil kerja dari tim kecil AFEO Energy Networking Group yang dikoordinir oleh Ir. Yau Chau Fong yang sudah bekerja lebih dari dari 2 tahun untuk bisa mewujudkan guidelines ini. AFEO adalah singkatan dari ASEAN Federation of Engineering Organization merupakan Federasi organisasi Persatuan Insinyur di tingkat ASEAN di mana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah organisasi profesi yang menjadi anggota AFEO yang mewakili Indonesia sejak akhir Tahun 90-an.

Sesi EPC & Project Risk Management Bersama EMLI Training, 25 Juli 2018

Sesi EPC Project Management dan Project Risk Management kembali digelar oleh EMLI Training sebagai bagian dari Kursus Intensif Hukum Konstruksi yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Sofyan Inn Tebet dari Tanggal 24 – 26 Juli 2018. Peserta dihadiri 10 profesional dari beberapa perusahaan dan instansi institusi ternama seperti Multifab, Waskita, Sinarmas Mining Group,  Universitas Mercubuana dan beberapa lainnya. Peserta ada yang berprofesi sebagai engineer, legal, commercial, proposal dan dosen.

Sesi EPC Project Management terdiri dari fundamental manajemen proyek, kontrak EPC, klasifikasi estimasi berdasarkan AACE dan perkenalan proposal development untuk proyek EPC. Pembicara juga memaparkan beberapa studi kasus tentang manajemen proyek power, oil & gas selama bekerja di perusahaan EPC terkemuka di dunia. Yang cukup menarik menjadi bahan diskusi di sesi pagi sebelum makan siang adalah bagaimana cara menghitung Billing Rate (BR) personnel dalam suatu proyek yang melibatkan tenaga profesional seperti engineer.

Perhitungan BR ini wajib diketahui bukan hanya oleh konsultan maupun kontraktor tapi juga project owner. Ternyata, sebagian banyak dari kawan-kawan menganggap bahwa nilai yang tertera sebagai BR adalah total jumlahnya dibayarkan semuanya kepada personnel tadi padahal komponen BR itu terdiri dari 1) remunerasi personnel di dalamnya ada komponen gaji, pajak dan asuransi 2) overhead cost di dalamnya ada biaya administrasi, biaya sewa kantor, biaya sewa peralatan/perlengkapan kantor, biaya transportasi, biaya membayar karyawan/karyawati bahkan pimpinan perusahaan yang memberikan support pada proyek itu termasuk utility dan maintenance cost kantor konsultan atau kontraktor tadi. 3) Profit margin. Nilai profit margin untuk perusahaan engineering consultant saat ini tidak lebih dari 15% untuk bisa kompetitif di pasaran.

Sesi siang dilanjutkan dengan project risk management. Perbedaan mendasar antara hazard dan adalah: “hazard” means a situation or thing that has the potential to harm a person. Hazards in your business may include: noisy machinery, a moving forklift, chemicals, electricity, working at heights or a repetitive job at your workplace. A “risk” is the possibility that harm (death, injury or illness) might occur when exposed to a hazard in your workplace. Namun risk atau resiko itu tidak hanya terkait kematian, injury atau sakit tapi juga terkait investasi. Risk management is then required to manage all risks which may create problems on your investment, safety, health and environment. 

Overall, peserta sesi sehari ini sangat proaktif di dalam menyampaikan pertanyaan bahkan sampai pada sharing pengalaman terkait proyek-proyek yang mentereka kerjakan. Sungguh senang bisa berkenalan dengan para peserta di technical event ini.

Halal Bihalal dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, 24 Juli 2018

Halal biHalal (HBH) dan Silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 di Hotel Grand Kemang dihadiri lebih setidaknya 60 peserta dari unsur Pengurus Pusat dan Badan Kejuruan PII. Acara yang dimulai makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi open forum HBH dan Silaturahim yang dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hermanto Dardak, IPU Ketua Umum PII Pusat.

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan Anggota dan Pengurus PII dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah menuju Industri 4.0. Tentunya dibutuhkan penguatan internal organisasi PII di dalam menyambut dan mensukseskan era 4.0 ini termasuk kesiapan kelengkapan organisasi PII menyambut disahkannnya Peraturan Pemerintah terkait Profesi Keinsinyuran.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan beberapa panelis antara lain Ir. Qoyum Tjandranegara, Ir. Rauf Purnama, Dr. ir. Heru Dewanto, Dr. Ir. Hermanto Dardak dipandu oleh Sekjen PII Pusat Ir. Robert Purba Sianipar. Ir. Qoyum memberikan update tentang rencana pembangunan kantor PII Pusat di Jl Halimun dan rencana ground breaking bulan Agustus 2018. Beliau sebagai pakar gas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini mesti lebih fokus lagi pada utilisasi gas untuk kebutuhan dalam negeri untuk memberikan nilai tambah pada industri. Hal serupa disampaikan oleh Ir. Rauf Purnama pakar Petrochemical Indonesia bahwa untuk menuju Indonesia dengan high income perkapita tidak ada cara lain selain membangun industri nasional yang memberikan nilai tambah dan tentunya dengan industri dalam negeri akan memberikan ruang yang lebih lebar untuk Insinyur Indonesia bekerja dan berkarya.

Dr. Ir. Heru Dewanto menyebutkan karakteristik Industri 4.0 antara lain robotic automation, internet of things, 3D printer and data of things.  Kecepatan internet akan terus bertambah and peralatan/equipment dirancang dengan teknologi mutakhir sehingga ponsel pun sudah terhubung dengan alat peralatan/equipment tadi. Semuanya serba real time dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Heru juga menanggapi pertanyaan dari Ir. Juanda Ibrahim Ahli Pembangkit dan Transmisi, Pengurus Badan kejuruan Elektro yang mengharapkan PII memberikan rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan sumber energi dari renewable mengingat komitmen Indonesia untuk 23% konsumsi energi dari sumber energi terbarukan di Tahun 2025.

Dr. Heru menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan fossil energy sebagai sumber energi utama di Indonesia mengingat saat ini tariff listrik dari fossil fuel masih jauh lebih murah dari renewable energy seperti PLTS dan PLTB. Heru melihat perkembangan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Penggunaan batubara yang semakin sedikit untuk menggenerate energy output yang lebih besar. Teknologi supercritical, ultra-supercritical, dan advanced critical untuk coal fired plant terus menerus dikembangkan agar lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Hadir pada HBH dan silaturahim ini antara lain Ir. Irawan Poerwo BK Pertambangan yang juga adalah ahli smelter, Ir. Sapri Pamulu, M.Eng., PhD Ahli Infrastruktur juga Pengurus Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII, Ir. I Made Tangkas pakar Otomotif Indonesia Badan Kejuruan Teknik Industri, Ir. Faizal Safaa Pakar Industri dan beberapa pengurus lainnya.

 

Reportase: Ir. Habibie Razak – Sekretaris Divisi Gas PII Pusat.

Rancangan Peraturan Pemerintah Terkait UU 11/2014 dan Manfaatnya Untuk Insinyur Indonesia Pada Pengembangan Proyek-proyek Renewable Energy di Indonesia

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan potensi pengembangan energi terbarukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pun juga potensi sumber daya alam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia Indonesia pada umumnya dan juga untuk para Insinyur Indonesia khususnya. Menurut Harris Yahya, Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM dalam paparannya pada Konferensi Eastern Renewable Energy bulan Maret 2018 lalu di Makassar menyebutkan bahwa  Indonesia hanya memiliki 60,491 MW kapasitas pembangkit energi listrik terpasang dan hanya sekitar 9,000 MW atau hanya 15% dikategorikan sebagai renewable energy. Saat ini Pemerintah terus mendorong membangun RE power plants di seluruh Indonesia untuk memenuhi komitmen President Jokowi  untuk 23% energy consumption oleh RE di tahun 2025. Bagaimana pun juga, dibutuhkan regulasi pemerintah yang ideal untuk mendukung target ini.

Investor dan developer dari luar negeri cukup antusias di dalam memberikan andil pada program ini. Mereka datang bukan hanya dengan membawa modal yang cukup besar tapi juga advanced technology dan foreign engineers untuk bekerja di proyek-proyek mereka. Sebutlah, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 75 MW Sidrap yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini adalah PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa PLTB lainnya yang sementara dalam tahap development antara lain PLTB Tolo-1 Jeneponto 72 MW dan lainnya.

Bagaimana dengan peran Insinyur Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman pada proyek-proyek energi terbarukan ini? Pemerintah sebagai regulator harus memberikan endorsement kepada pelaku bisnis ini untuk lebih banyak melibatkan para Insinyur kita. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui UU No.11/2014 hubungannya dengan usaha utilisasi sumber daya insinyur Indonesia mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar, pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) dan menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait profesi keinsinyuran ini akan segera diterbitkan dan salah satu yang diatur dalam rancangan RPP ini adalah tentang Insinyur Asing. Insinyur Asing sesuai dengan harapan RPP ini berkewajiban antara lain untuk: melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambunganmelaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Sedangkan kewajiban Insinyur Asing terhadap Insinyur pendamping Indonesia antara lain: 1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Insinyur Indonesia sebagai tenaga pendamping sesuai dengan yang disebutkan di dalam pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan oleh institusi yang memberikan sponsor kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Insinyur Asing melakukan Program alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuat secara terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dan selain disampaikan kepada institusi yang memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing. 3) Institusi yang memberikan sponsor berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis hasil yang telah dicapai dalam proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Ahli pendamping/Insinyur Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Selama ini, Insinyur Asing ini menurut observasi PII belumlah melakukan proses alih pengetahuan dan teknologi sesuai diharapkan, belum ada pencatatan atau laporan secara tertulis terkait pencapaian proses tadi. Sepertinya praktek pendampingan oleh tenaga ahli lokal kepada tenaga asing tadi belumlah maksimal. Sekiranya ini menjadi salah satu poin fokus Pemerintah terkait kesuksesan alih pengetahuan dan teknologi tadi.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini hendaknya segera dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai wujud komitmen bahwa pemerintah peduli akan pengembangan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mutakhir dari Insinyur Asing yang membawa pengetahuan dan teknologi masa depan ke Indonesia termasuk teknologi energi terbarukan yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sayang sekali momen ini tidak termanfaatkan secara optimal.

Diharapkan sebelum Insinyur Asing tadi kembali ke negaranya, Insinyur kita sudah mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keinsinyuran terkait pengembangan proyek-proyek renewable energy tadi termasuk bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya. Bukan hanya itu, Insinyur yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seperti BPPT diharapkan akan lebih efektif lagi melakukan aktifitas sejenis, belajar dari negara lain dan mengembangkannya menjadi teknologi baru yang lebih handal.

Renewable energy adalah suatu keharusan, Indonesia is moving towards the clean energy dan sudah saatnya para Insinyur Indonesia menjadi bagian dari proyek-proyek ini. Menurut Penulis, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai institusi yang diberi tugas membantu pengembangan kompetensi Insinyur Indonesia patut diberikan ruang gerak yang lebih luas lagi dan hanya dengan dikeluarkannya rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini usaha-usaha terkait bisa dilakukan secara terukur dan lebih optimal lagi.

Tulisan ini juga dapat dibaca di link ini http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/opini-habibie-razak-insinyur-asing-dan-manfaatnya-untuk-insinyur-nasional

Penulis: Habibie Razak – Praktisi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan – Sekretaris Divisi Gas Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat – Penasehat Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI)