Leadership Talk Series kembali diadakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (PP IKA Unhas) bertempat di Merial Point Tebet, Jakarta Selatan dihadiri oleh setidaknya 25 alumni Unhas yang berdomisili di kawasan Jabodetabek. “Kita berharap kawan-kawan alumni untuk bergabung di seri leadership talk selanjutnya juga termasuk adik adik fresh graduate yang baru datang dan mencari pekerjaan di Jakarta dan sekitarnya. Forum ini bisa menjadi wadah untuk bertukar informasi dan networking sesama alumni Unhas” sambut drg. Arief Rosyid sebagai penanggung jawab acara.

Zulfikar Mochtar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan bahwa 2/3 dari total wilayah Indonesia adalah laut namun dibutuhkan partisipasi pelaku bisnis nasional dan masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia diapit oleh dua samudera dan dua benua menjadikan laut Indonesia menjadi arus lalulintas internasional, apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini. Bagaimana dengan potensi perikanan yang dimiliki, potensi pariwisata dan potensi-potensi lainnya. 70 persen potensi migas Indonesia berada di laut.  Potensi laut menurut Presiden Joko Widodo bisa mencapai 17,000 Trilyun per Tahun. Kelautan dan kemaritiman Indonesia ini bukan hanya sebagai sub-sektor saja tapi menjadi salah satu sektor utama. Zulfikar menyebutkan bahwa di seluruh dunia baru 10 persen areal laut yang dieksplorasi.

Zulfikar juga menyebutkan bahwa penegakan hukum perlu lebih ditegakkan lagi dan setidaknya sudah ada 488 kapal yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi. Komitmen Pemerintah untuk mengatasi ilegal fishing oleh nelayan-nelayan dan kapal asing. Pengeboman ikan, pembiusan ikan dan aktifitas ilegal lainnya juga terus menerus ditindaki. Monopoli bisnis perkapalan di Indonesia masih dipegang oleh segelintir orang yang memiliki ratusan kapal, juga menjadi perhatian pemerintah. Bisnis pariwisata di pulau-pulau kecil dengan membangun resort-resort yang juga memberikan potensi pendapatan negara yang cukup besar. Kedaulatan laut juga menjadi perhatian penting pemerintah selama ini.

Irawan Asaad dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa target pemerintah adalah mendatangkan 20 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia di tahun 2019. Potensi pariwisata di Indonesia akan terus bisa dikembangkan dengan mengembangkan pusat-pusat pariwisata yang sudah ada di Indonesia seperti Raja Empat, Pulau Komodo, Wakatobi, Bangka Belitung dan lainnya dan pengembangan destinasi pariwisata baru yang memang masih belum dikembangkan secara serius.

Panelis ketiga Faisal Djabbar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa hal yang masih perlu diperhatikan di sektor kemaritiman seperti perbaikan regulasi untuk menarik investasi di sektor kelautan, tata-ruang laut, sistem data dan informasi yang belum terintegrasi. Faisal juga menyebutkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kelautan hanya 0.3 persen atau sekitar 500 Milyar dari potensi penerimaan 77.3 Trilyun per Tahun. Sebenarnya kita bisa membayar utang dari sektor kelautan apabila potensi kelautan betul-betul dimaksimalkan.

Sesi tanya jawab, Ir Sapri Pamulu, PhD Pengurus Pusat IKA Unhas menyampaikan bahwa terkait pengembangan infrastruktur kemaritiman, pemerintah diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk berinvestasi di sektor kemaritiman, contoh misalnya beberapa alumni unhas yang sudah bisa membangun fasilitas galangan kapal sendiri dengan menggunakan pendanaan dari dalam negeri. Sebenarnya banyak pengusaha lokal yang memiliki modal yang cukup besar untuk berani berinvestasi dan pemerintah bisa menawarkan skema pembiayaan kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) untuk pengusaha pengusaha lokal saja terkait pembangunan infrastruktur kelautan.

Hadir pada leadership talk ini Abdul Rahman Alfarisi PP IKA Unhas, Yansi IKA Sospol Unhas dan Habibie Razak IKA Unhas Jabodetabek beserta kawan-kawan pengurus IKA Wilayah dan IKA Fakultas lainnya.

Dinas Bina Marga dan Dinas Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis (BIMTEK) pembiayaan infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) yang bertempat di Hotel Laris, Jl Lagaligo Makassar Tanggal 13-14 September 2018. BIMTEK ini setidaknya dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel dan perwakilan Asosiasi Badan Usaha di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur termasuk perwakilan dari Kontraktor BUMN seperti Adhikarya dan lainnya.

Acara dibuka oleh Ir. H. Zulkifly Zaiby, MSi mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan menyampaikan pesan Gubernur Sulawesi Selatan terpilih untuk segera mengidentifikasi beberapa prospek proyek yang bisa diKPBU-kan. Dengan memaksimalkan skema KPBU bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengeksekusi dan menyelesaikan proyek infrastruktur tanpa harus bergantung pada APBN.

Pembicara pertama di BIMTEK ini Ir. Sapri Pamulu, PhD Pakar Pembiayaan Infrastruktur dan Strategic Management Specialist di PT Wiratman mengisi Konsep KPBU dan memaparkan perbedaannya dengan skema pembiayaan menggunakan APBN, APBD, BUMN dan swasta.  Sapri menuturkan ada beberapa kesalahpahaman persepsi terhadap KPBU antara lain: 1) KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat 2) Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik 3) KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik 4) KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum 5) KPBU bukan merupakan pinjaman (hutang) pemerintah kepada swasta.

Dr. Sapri menghimbau para kontraktor bukan hanya sebagai pelaksana konstruksi saja tapi juga terlibat sebagai investor dalam suatu proyek yakni menjadi equity partner pada suatu konsorsium developer sehingga pendapatan yang didapat bukan hanya dari laba pelaksanaan konstruksi tapi juga bisa mendapatkan profit selama fase pengoperasian suatu aset infrastruktur.

Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU antara lain: 1) Efisiensi Anggaran: Keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek (whole life cycle costing). 2) Kepastian Penyelesaian: Lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat atau tepat waktu karena swasta baru akan menerima pembayaran dari Pemerintah.
3) Tingkat Kinerja Lebih Terjamin: swasta dapat memonitor dan menjaga kinerja layanan infrastrukturnya secara maksimal 4) Fleksibel dan Inovatif: Lebih fleksibel dan mendorong inovasi karena mengutamakan spesifikasi layanan yang diperlukan. Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset. 5) Resiko Kecil: Mentransfer sebagian dari risiko, seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset. Contoh Manfaat KPBU
• Pembangunan Jembatan Memakai skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Kalau dengan skema KPBU, ada kerusakan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu. • Mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan. Kalau dengan KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha, kalua APBN oleh
pemerintah. Termasuk risiko keterlambatan.

Pembicara kedua Ir. Habibie Razak memaparkan tahap perencanaan dan penyiapan KPBU menurut peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015. Tahapan perencanaan terdiri beberapa proses antara lain: identifikasi kebutuhan publik, daftar proyek yang rencananya bisa diKPBU-kan, proses prioritas proyek dan outline business case (OBC). Tahapan penyiapan KPBU antara lain: prastudi kelayakan, studi kelayakan final dan market sounding. Kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian risiko dan kajian bentuk KPBU yang akan diimplementasikan menjadi bagian dari studi kelayakan.

Pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan untuk proyek-proyek KPBU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa direalisasikan dan memenuhi aspek keekenomiannya antara lain: project development fund, viability gap funding dan jaminan pemerintah. Ir. Habibie Razak mengangkat studi kasus Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalak tentang skema pembiayaan proyek melalui KPBU.

Bimtek ini masih berlangsung hingga esok hari dan Ir. Mustakim Toba Kepala Seksi Bina Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai salah satu pembicara yang juga merupakan penanggung jawab kegiatan BIMTEK kali ini ini.

Leadership series Talk Show yang diselenggarakan di Merial Point Tebet Timur pada Tanggal 30 Agustus kemarin oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin untuk kali kedua mengangkat tema Digital Leadership dihadiri oleh setidaknya 30 alumni Unhas yang beroperasi dan bekerja di wilayah Jabodetabek. Pembicara pada serial leadership kali ini menghadirkan Prof Dr. dr. Arsunan Arsin Wakil Rektor III untuk Kemahasiswaan dan Alumni, Aghnia Banat, S.Mn., M.Sc Local Startup/Entrepreneur, Mohammad Shaifie Zein Direktur Teknik Askrindo, dan Muhammad Sapri Pamulu, Ph.D Strategic Management Specialist Wiratman Group.

Acara dibuka oleh drg. Arief Rosyid host dari kegiatan ini menyambut kehadiran para pembicara dan peserta pada talk show ini. Pembicara pertama Shaifie Zein menuturkan bahwa di era teknologi digital dan jaman milenial ini membutuhkan pemimpin-pemimpin organisasi yang selain memiliki hard skill juga ditopang oleh soft skill. Banyak perusahaan yang menghire calon karyawan yang memiliki latar belakang pengurus lembaga di kampus, memiliki riwayat organisasi yang mumpuni diyakini memiliki pemikiran yang inovatif dan konstruktif sekaligus memiliki kinerja individu dan mampu bekerja dalam satu tim membangun organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan pemimpin jaman sekarang dituntut memiliki daya kreasi dan inovasi di dalam menjawab tantangan pasar.

Aghnia local startup, seorang entrepreneur menyampaikan bahwa era digitalisasi menuntut para entrepreneur untuk menjadi lebih kreatif di dalam menjawab tantangan pasar lokal maupun global. Sebutlah Gojek dan Buka Lapak yang berbasis aplikasi digital sukses menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bertransaksi dan pemenuhan kebutuhan dalam setiap aktifitas kehidupan masyarakat. Saat ini ada Gojek, Go-Send, Go-Shop, dan service lainnya yang kemudian terus-menerus dikembangkan oleh Gojek management untuk menjawab kebutuhan masyarakat. There should be paradigm shift on how to do business in effective and efficient way.

Sapri Pamulu menambahkan bahwa ada beberapa karakteristik digital leader antara lain: direction, innovation, execution, collaboration, inspirational leadership, business judgment, building talent dan influence. Tujuan utama digitalisasi adalah meningkatkan produktifitas, mereduce downtime, dan mengimprove proses menjadi lebih efektif dan efisien. Pada perusahaan engineering misalnya, para insinyur bekerja dalam satu platform dimana mereka bisa berkomunikasi dan bekerja lebih efektif, penugasan proyek melalui IT platform tadi sampai pada monitoring dan evaluation proyek-proyek yang dikerjakan oleh para Insinyur yang bisa berada di lokasi yang berbeda. Bahkan komunikasi secara audio dan video pun bisa dilakukan dengan aplikasi Skype dan sejenisnya.

Pembicara keempat Prof. Arsunan Arsin memberikan dukungan penuh pada program digital leadership untuk melahirkan para entrepreneur muda dengan salah satu program andalan Beliau yakni dengan mewajibkan diadakannya mata kuliah entrepreneurship pada setiap program studi di Universitas Hasanuddin. “Semoga ini bisa segera diimplementasikan dengan segera, mengingat mahasiswa butuh mendapatkan wawasan dan pengetahuan kewirausahaan sebagai modal mereka setelah lulus nanti” tutur Prof Cunang sapaan akrab Beliau. Program kedua adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) buat lulusan sarjana yang menunjukkan secara tertulis aktifitas-aktifitas kemahasiswaan yang dilakukan oleh para lulusan selama berada di kampus. Jejak rekam ini bisa dijadikan referensi buat perusahaan yang akan menerima lulusan-lulusan baru.

Sesi tanya jawab dibuka kepada para alumni dan beberapa pertanyaan ataupun tanggapan antara lain dari Andi Ilham Paulangi alumni Sastra Unhas dan pendiri literasi pedesaan menyampaikan bahwa IT system atau pun digitalisasi ini sebagai wadah atau alat bantu untuk bekerja lebih efektif, efisien dan produktif namun fundamentalnya ada pada kemampuan dialektika, kemampuan analog, pemikiran-pemikiran filosofis dan logical thinking yang men-drive manusia untuk bergerak secara inovatif mengikuti tantangan jaman.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pusat kembali melakukan kunjungan kerja ke Sorowako dan Malili Kabupaten Luwu Timur memenuhi undangan dari Pengurus PII Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk. Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mengisi sesi Workshop Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) untuk pemegang sertifikasi Insinyur Profesional dan Sidang Wawancara Calon Insinyur Profesional Madya Badan Kejuruan Sipil (BKS) PII dan Badan Kejuruan Elektro (BKE) PII di Training Centre HRPD PT Vale Indonesia.

Workshop PKB ini dibuka oleh Bapak Ir. Abu Ashar, IPM Senior General Manager PT Vale Indonesia yang juga menjadi peserta PKB PII. Beliau adalah lulusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin dan sampai saat ini menggeluti bidang keinsinyuran mulai dari pertama bergabung dengan perusahaan sejak 25 tahun lalu. Tampak hadir menemani Ir. Abu Ashar, I Wayan Dewantara HRPD Specialist PT Vale. Perwakilan PII Ir. Ngadiyanto memberikan sambutan dan menyampaikan agenda PII Pusat berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur ini.  Bersama Ngadiyanto, Tim PII Pusat kali ini terdiri dari Ir. Andi Taufan Marimba, IPM., MBA., Ir. Wahyu Hendrastomo, IPM, Ir. Habibie Razak, ASEAN Eng.

Workshop PKB dipresentasekan oleh Ir. Habibie yang diiikuti setidaknya 32 Insinyur Profesional Madya (IPM) dari PT Vale Indonesia. Program PKB ini atau di luar negeri dikenal sebagai Continuous Professional Development (CPD) adalah program yang bertujuan untuk mengukur sampai di mana usaha para pemegang IP di dalam memutakhirkan pengetahuannya dan meningkatkan pengetahuannya terkait kegiatan atau aktifitas keinsinyuran yang dilakukan selama 5 tahun periode atau jangka waktu sertifikasinya.

PKB ini disampaikan dalam bentuk laporan yang berisikan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja, pembelajaran mandiri dan sehubungannya dengan penugasan kerja, termasuk partisipasi sebagai peserta, pembicara atau narasumber atau pun panitia pada paparan teknis seperti konferensi, seminar dan lainnya. Partisipasi sebagai anggota dan pengurus lembaga profesi juga menjadi salah satu syarat yang penting untuk bisa meretain sertifikasi Insinyur Profesional ini. Laporan ini disetor ke PII Pusat atau Badan Kejuruan terkait setidaknya sekali dalam setahun.

Respon dari beberapa peserta workshop antara lain mempertanyakan apakah memang diwajibkan untuk menjadi pengurus organisasi profesi karena di Luwu Timur ini ada sekitar 400 Insinyur Profesional dan tidak semuanya adalah Pengurus PII Luwu Timur. Habibie menyampaikan bahwa untuk menjadi pengurus yang dimaksud pada konteks ini adalah bisa saja pengurus komunitas profesi Insinyur internal PT Vale Indonesia yang mungkin programnya melakukan sesi knowledge sharing sekali dalam sebulan atau pun sebagai pengurus pada Komunitas Profesional Pertambangan Sorowako dan seterusnya.

Intensi mengapa ini menjadi suatu aktifitas yang direkomendasikan di PKB adalah untuk mengencourage para profesional untuk membentuk komunitas profesional yang menjadi wadah untuk knowledge sharing dan juga networking di antara sesama profesional. Ir. Muhammad Padli, IPM Instrument Engineer dan Ir. Zainuddin Syahril, MM., IPM tampak aktif bertanya pada sesi workshop ini.

Di ruangan sebelah tampak suasana Sidang Ujian Wawancara IPM Badan Kejuruan Sipil (BKS) dan Badan Kejuruan Elektro (BKE) Persatuan Insinyur Indonesia. Pada sidang kali ini juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam mengikuti prosesi ujian wawancara bersama calon IPM lainnya. Ir. Irwan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Ir. Baso Murdin, Sekretaris PII Cabang Luwu Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan PII Pusat ke Luwu Timur kali.

Kesempatan ini, PII Pusat juga mengumumkan beberapa Insinyur Profesional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang berhasil meraih gelar ASEAN Engineer antara lain: Ir. M. Gazali Thaha, MT IPM., ASEAN Eng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dr. Ir. Ayuddin, MT., ASEAN Eng Dosen Universitas Negeri Gorontalo. Habibie Razak memotivasi para Insinyur di kawasan Luwu Timur dan Sulawesi Selatan untuk lebih proaktif berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya keinsinyuran di Indonesia Timur.

Reportase: Ir. Habibie Razak – PII Pusat Divisi Gas

Persatuan Insinyur Indonesia Pusat sukses menyelenggarakan Workshop ” ASEAN Electrical Inspection Guidelines” di Gedung BPPT Thamrin Tanggal 26 Juli  kemarin. Workshop ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai instansi dan perusahaan dan menghadirkan pembicara dari regional ASEAN. Workshop dibuka secara formal oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Sesi pertama workshop dimoderasi oleh Ir. Tumpal Gultom, MT., IPU menghadirkan beberapa panelis antara lain: Panelis pertama mewakili Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan topik “Peraturan di Bidang Ketenagalistrikan”, Panelis kedua Ir. Yau Chau Fong, P.E., ASEAN Eng., ACPE dan Ir. Lim Kim Ten, the Institution of Engineers Malaysia (IEM) membawakan topik tentang standard kelistrikan negara ASEAN dan standard instalasi listrik Malaysia. Panelis ketiga menghadirkan Prof. Pekik Argodahono Badan Kejuruan Elektro PII juga Ketua Asosiasi Power Quality Indonesia (APQI)  dengan topik “Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik” dan Panelis keempat Ir. Simon K A Leong, P.E., ACPE perwakilan dari PUJA Brunei Darussalam dengan topik “Electrical Installation Standard in Brunei Darussalam”.

Simon dalam paparannya menyampaikan bahwa di Brunei untuk bisa berpraktek keinsinyuran haruslah tersertifikasi sebagai Professional Engineer (PE). Engineer yang sudah berpredikat PE sudah bisa bertanda tangan di atas gambar atau dokumen teknis lainnya untuk construction approval. Foreign engineer yang bekerja di Brunei juga bisa mendapatkan sertifikasi Insinyur Profesional tentunya melalui proses yang disyaratkan oleh Board of Engineers Brunei Darussalam. Penulis menyebutkan bahwa saat ini untuk regional ASEAN sudah ada MRA terkait profesi keinsinyuran. Mereka menyelenggarakan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) certification untuk mempemudah mobilitas insinyur bekerja di regional ASEAN.

Sesi kedua workshop menghadirkan perwakilan dari PT Multifabrindo Gemilang dengan  topik “Standard Peralatan Distribusi Listrik” dan Pusat Pengembangan Ketenagalistrikan PLN dengan topik “Standard Peralatan Pembangkit Listrik”. Sesi ini dimoderasi oleh Ir. Bambang Praptono, MM., IPU Pengurus Badan Kejuruan Elektro PII.

Ada beberapa points of discussion yang dicatat dari workshop berdasarkan catatan dari PJ Low utusan dari IEM Electrical Engineering Technical Division yang juga menghadiri workshop ini. Few interesting discussion from first session: 1) Discussion on power factor where what does it means by negative 2) How does regulation handles the harmonic and how to inspect 3) Safety electrical for transmission & distribution 4) Efficiency vs Price/Cost 5) Products that causes harmonics and the needs for awareness 6) Government’s view on foreign contractors that may use incompetent person for work. 7) Area of authority for Hospital between Health Ministry and Energy Ministry 8) Warehouses with harmonic issues.

Sementara di sesi kedua captures: 1) How to counter the counterfeit on electrical products 2) Internal standards of large corporate, 3) and how to perform sharing session with the other smaller companies or association to benefit from it.

ASEAN Electrical Inspection Guidelines yang akan segera diluncurkan ini adalah merupakan hasil kerja dari tim kecil AFEO Energy Networking Group yang dikoordinir oleh Ir. Yau Chau Fong yang sudah bekerja lebih dari dari 2 tahun untuk bisa mewujudkan guidelines ini. AFEO adalah singkatan dari ASEAN Federation of Engineering Organization merupakan Federasi organisasi Persatuan Insinyur di tingkat ASEAN di mana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah organisasi profesi yang menjadi anggota AFEO yang mewakili Indonesia sejak akhir Tahun 90-an.